Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Pada suatu periode krusial, seorang kepala daerah harus mengambil keputusan sulit mengenai pengalihan alokasi dana pembangunan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat pedesaan. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pusat kota yang sudah direncanakan dan diharapkan mampu mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan berikutnya. Namun, setelah melakukan peninjauan mendalam dan menerima laporan tentang kondisi gizi buruk serta minimnya akses kesehatan di daerah pedesaan, kepala daerah tersebut memutuskan untuk mengalihkan mayoritas dana ke pembangunan fasilitas kesehatan dan program peningkatan gizi di daerah terpencil, meski ini berpotensi menurunkan elektabilitasnya secara signifikan dalam jangka pendek.
Keputusan kepala daerah ini, meskipun berisiko politik, secara fundamental mencerminkan penegakan prinsip integritas dalam dimensi...
A
Mengutamakan kepentingan publik jangka panjang di atas kepentingan politik pribadi dan sesaat.
B
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang baku dalam pengelolaan anggaran daerah.
C
Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.
D
Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bentuk pelayanan prima.
E
Kemampuan beradaptasi dengan perubahan prioritas pembangunan yang dinamis dan tak terduga.
NO. 202
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas
NO. 203
Link Soal
Manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk perjuangan R.A. Kartini dalam memajukan kedudukan wanita Indonesia?
A
Mengupayakan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.
B
Mendorong kesetaraan hak perempuan, khususnya dalam pendidikan.
C
Menyuarakan pentingnya hak dasar pendidikan untuk kaum hawa.
D
Mendirikan partai politik khusus untuk perjuangan kemerdekaan.
E
Berjuang melalui gagasan-gagasan yang dituangkan dalam korespondensi.
NO. 204
Link Soal
Di Kabupaten Mekar Jaya, proyek pembangunan Jembatan Harapan yang seharusnya menjadi penghubung vital antar desa, mengalami penundaan parah dan kualitas konstruksi yang jauh di bawah standar. Dana yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar ternyata banyak diselewengkan oleh oknum-oknum di Dinas Pekerjaan Umum, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, jembatan yang baru selesai dibangun beberapa bulan kemudian sudah menunjukkan retakan di sana-sini dan tidak mampu menopang beban sesuai kapasitas yang direncanakan. Masyarakat desa yang sangat mengharapkan jembatan ini sebagai jalur ekonomi utama kini merasa kecewa dan terisolasi kembali, bahkan khawatir akan keselamatan mereka saat melintasinya. Situasi ini memicu demonstrasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dampak negatif paling fundamental dari pengabaian nilai integritas dalam kasus tersebut adalah...
A
Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan kegagalan pelayanan publik.
B
Kerugian finansial negara akibat penyelewengan anggaran.
C
Terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut secara keseluruhan.
D
Meningkatnya risiko kecelakaan bagi pengguna jembatan yang tidak sesuai standar.
E
Adanya tuntutan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat korupsi oleh lembaga terkait.
NO. 205
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun terdeteksi penyimpangan dalam distribusinya di beberapa wilayah. Langkah yang seharusnya diambil pemerintah adalah...
A
Mengabaikan laporan penyimpangan dan terus menjalankan program.
B
Melaksanakan audit secara transparan terhadap proses distribusi bantuan.
C
Menghentikan program sementara sampai solusi ditemukan.
D
Memberikan sanksi kepada warga yang menerima bantuan tidak sesuai ketentuan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan distribusi membaik.
NO. 206
Link Soal
Menanggapi kebijakan pemerintah tentang pengajaran muatan lokal, seorang guru berinovasi dalam mengajar bahasa daerah agar siswa pendatang dapat memahaminya. Bukti kaitan antara integritas guru dan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam konteks ini adalah ...
A
Pemerintah memenuhi komitmennya untuk mengembangkan kebudayaan nasional.
B
Murid-murid lokal menerima perhatian yang kurang memadai dari guru.
C
Inovasi yang dilakukan guru semata-mata demi kepentingan para siswanya.
D
Guru menunjukkan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki latar belakang bahasa berbeda.
E
Institusi sekolah berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya daerah.
NO. 207
Link Soal
Bapak Arya adalah seorang Kepala Seksi di Dinas Perizinan Kota Makmur. Belakangan ini, pemerintah kota sedang gencar melakukan transformasi digital untuk mempermudah pelayanan publik. Sebuah perusahaan startup lokal, PT Inovasi Digital, mengajukan penawaran untuk mengembangkan sistem aplikasi perizinan terpadu yang baru. Dalam proses evaluasi, Bapak Arya menemukan bahwa salah satu anggota tim teknis dari PT Inovasi Digital adalah adik iparnya sendiri, Bapak Bayu. Meskipun kualifikasi PT Inovasi Digital sangat baik dan penawarannya kompetitif, Bapak Arya menyadari adanya potensi konflik kepentingan. Di sisi lain, proyek ini sangat mendesak dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat secara signifikan. Tekanan dari atasan dan masyarakat untuk segera meluncurkan sistem baru ini juga cukup tinggi.
Dalam situasi tersebut, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi dan profesionalisme Bapak Arya adalah...
A
Tetap melanjutkan evaluasi dan merekomendasikan PT Inovasi Digital jika memang secara objektif memenuhi syarat terbaik, namun menyampaikan informasi tentang hubungan kekerabatan tersebut kepada atasan dan tim evaluasi untuk transparansi.
B
Mundur dari tim evaluasi proyek tersebut dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab evaluasi kepada rekan kerja lain untuk menghindari potensi konflik kepentingan, tanpa perlu melaporkan secara formal.
C
Meminta Bapak Bayu untuk mundur dari tim PT Inovasi Digital agar tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, kemudian melanjutkan evaluasi seperti biasa tanpa perlu melaporkan kepada atasan.
D
Mengesampingkan PT Inovasi Digital dari daftar kandidat, meskipun kualifikasinya baik, demi menghindari kecurigaan dan potensi konflik kepentingan, lalu fokus mengevaluasi perusahaan lain.
E
Meneruskan evaluasi dan merekomendasikan PT Inovasi Digital karena memang yang terbaik, tanpa perlu mengungkapkan hubungan kekerabatan tersebut karena tidak ada niat buruk.
NO. 208
Link Soal
Seorang PNS muda, Budi, ditempatkan di sebuah dinas yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa kesempatan, Budi mengamati bahwa atasannya, Bapak Chandra, seringkali memenangkan tender proyek kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki koneksi pribadi dengannya, meskipun secara administratif prosedur tender tampaknya sudah diikuti. Budi merasa ada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dan keadilan, meskipun tidak ada bukti konkret pelanggaran hukum yang jelas. Budi khawatir melaporkan hal ini akan membahayakan karirnya yang baru dimulai. Sebagai seorang PNS yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil Budi adalah...
A
Mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.
B
Melaporkan indikasi praktik tersebut kepada Inspektorat atau lembaga pengawas internal dengan menggunakan mekanisme pengaduan yang ada, meskipun belum memiliki bukti yang sangat kuat.
C
Mengingatkan Bapak Chandra secara personal dan persuasif tentang pentingnya menjunjung tinggi integritas dan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa.
D
Berpura-pura tidak melihat praktik tersebut dan fokus pada pekerjaannya sendiri, mengingat posisinya yang masih baru dan risiko yang mungkin timbul.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja senior yang dipercaya untuk mencari solusi dan saran, sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
NO. 209
Link Soal
Seorang Kepala Bagian di Kementerian X menemukan bahwa salah satu staf terbaiknya, Saudara B, seorang ASN berprestasi dengan rekam jejak cemerlang dalam inovasi pelayanan publik, seringkali mengambil 'jalur pintas' administratif untuk mempercepat proses perizinan bagi masyarakat. 'Jalur pintas' ini memang tidak secara langsung melanggar hukum pidana, tetapi jelas menyimpang dari prosedur standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan dan berpotensi membuka celah bagi praktik tidak transparan di masa depan. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kecepatan pelayanan Saudara B, dan atasan langsung Saudara B pun cenderung mengabaikan penyimpangan ini demi capaian kinerja instansi. Kepala Bagian tersebut, yang baru saja mengikuti diklat integritas, merasa dilema antara mempertahankan efisiensi yang disukai publik dan atasan, atau menegakkan integritas prosedural. Apa implikasi etika terbesar dari situasi ini terhadap prinsip integritas dalam birokrasi, dan tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Kepala Bagian untuk menjunjung tinggi integritas secara komprehensif?
A
Mengabaikan praktik Saudara B karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan atasan, fokus pada hasil akhir tanpa terlalu mempermasalahkan proses.
B
Memberi teguran lisan kepada Saudara B secara pribadi dan meminta untuk tidak mengulangi, tanpa menindaklanjuti secara formal agar tidak mengganggu kinerja dan moral staf.
C
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP yang ada, melibatkan Saudara B dan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi penyederhanaan yang legal, sambil tetap memastikan Saudara B mematuhi prosedur yang berlaku saat ini dan memperbaiki penyimpangan secara sistematis.
D
Segera melaporkan Saudara B kepada inspektorat internal untuk sanksi disipliner atas pelanggaran prosedur, terlepas dari dampak positif yang dirasakan masyarakat.
E
Membuat aturan internal baru yang melegalkan 'jalur pintas' tersebut, dengan alasan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat akan kecepatan pelayanan.
NO. 210
Link Soal
Sebuah instansi pemerintah sedang dalam proses pemindahan gedung kantor ke lokasi yang lebih modern dan luas. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perabot kantor menemukan bahwa seorang anggota panitia, Saudara Eko, memiliki hubungan kepemilikan saham di salah satu perusahaan furnitur yang mengajukan penawaran. Saudara Eko tidak secara eksplisit mengungkapkan hubungan ini di awal, namun rekam jejaknya dalam penentuan spesifikasi teknis cenderung menguntungkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika hal ini terungkap, Saudara Eko berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan instansi mendapatkan produk terbaik dan termurah, dan hubungannya dengan perusahaan tidak mempengaruhi objektivitasnya. Apa konflik kepentingan yang paling jelas muncul dalam kasus ini, dan bagaimana panitia pengadaan seharusnya menindaklanjuti temuan ini untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa?
A
Konflik antara kepentingan pribadi Saudara Eko dan tugasnya sebagai anggota panitia pengadaan. Panitia harus mengabaikan hubungan tersebut jika Saudara Eko dapat membuktikan bahwa pilihannya didasarkan pada kualitas dan harga terbaik.
B
Konflik antara prinsip transparansi dan efisiensi. Panitia harus meminta Saudara Eko untuk menarik diri dari proses penilaian perusahaan tersebut dan memastikan dia tidak memiliki peran dalam keputusan akhir.
C
Konflik kepentingan antara kewajiban Saudara Eko untuk mendapatkan barang terbaik bagi instansi dan potensi keuntungan finansial pribadinya dari perusahaan yang terafiliasi. Panitia harus segera mendiskualifikasi perusahaan yang terafiliasi dan melaporkan Saudara Eko kepada unit kepatuhan internal untuk penyelidikan lebih lanjut, terlepas dari alasan yang diberikan.
D
Konflik antara etika dan legalitas. Panitia harus meminta Saudara Eko menandatangani surat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan di masa depan.
E
Konflik antara loyalitas kepada tim dan etika individu. Panitia harus membentuk tim audit independen untuk menilai ulang seluruh proses pengadaan dari awal.