PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 201
Dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata di suatu wilayah, pemerintah menghadapi kekhawatiran serius dari warga mengenai potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Respon yang paling tepat dari pemerintah terhadap situasi ini adalah?
A
Mengesampingkan kekhawatiran lingkungan demi pencapaian target keuntungan ekonomi.
B
Menunda pelaksanaan program pariwisata hingga kekhawatiran masyarakat mereda dengan sendirinya.
C
Memperkuat dan mengintegrasikan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata.
D
Mengalihkan prioritas pengembangan pariwisata ke wilayah lain yang dinilai lebih siap dan minim hambatan.
E
Memberikan stimulus finansial atau kompensasi kepada masyarakat sebagai pengganti atas potensi dampak lingkungan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 202
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 203
Menghadapi disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia, beberapa daerah mengajukan keberatan terhadap kebijakan pembangunan pusat. Untuk menjaga stabilitas nasional, langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah pusat adalah...
A
Mengabaikan keberatan yang diajukan karena proses pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.
B
Menghentikan seluruh program pembangunan di daerah yang menyampaikan keberatan tersebut.
C
Menyelenggarakan konsultasi intensif dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang.
D
Memberikan alokasi dana tambahan khusus kepada daerah yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan.
E
Mengalihkan anggaran pembangunan dari wilayah yang sudah maju ke daerah yang mengajukan keberatan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 204
Perdebatan mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta saat sidang PPKI menegaskan bahwa...
A
Seluruh golongan agama memiliki hak untuk mendominasi setiap pengambilan keputusan.
B
Prioritas utama diletakkan pada persatuan dan konsensus bangsa, melebihi perbedaan-perbedaan keagamaan.
C
Masing-masing agama wajib mengalah sepenuhnya demi kepentingan golongan mayoritas.
D
Piagam Jakarta tidak memiliki relevansi dalam proses pembentukan dasar negara.
E
Hanya agama dengan penganut mayoritas yang mempunyai pengaruh signifikan dalam perumusan Pancasila.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 205
Setelah dilanda skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, sebuah lembaga negara menghadapi krisis kepercayaan publik yang parah. Untuk memulihkan integritasnya, lembaga tersebut mengambil serangkaian langkah drastis: memecat pejabat yang terlibat, melakukan audit forensik menyeluruh yang hasilnya diumumkan ke publik, membentuk komite etik independen, serta meluncurkan kampanye internal untuk menanamkan kembali nilai-nilai antikorupsi. Meski demikian, beberapa tahun kemudian, indikasi praktik serupa kembali muncul, menimbulkan keraguan apakah upaya pemulihan tersebut efektif. Kegagalan upaya pemulihan integritas ini dalam mencegah kambuhnya praktik korupsi paling mungkin disebabkan oleh kurangnya penekanan pada...
A
Transformasi budaya organisasi yang berkelanjutan dan internalisasi nilai-nilai integritas secara mendalam.
B
Implementasi sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak korupsi di masa depan.
C
Keterlibatan aktif pihak media massa dalam memantau dan melaporkan perkembangan lembaga.
D
Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk deteksi dini.
E
Pengurangan intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan di internal lembaga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 206
Menanggapi kebijakan pemerintah tentang pengajaran muatan lokal, seorang guru berinovasi dalam mengajar bahasa daerah agar siswa pendatang dapat memahaminya. Bukti kaitan antara integritas guru dan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam konteks ini adalah ...
A
Pemerintah memenuhi komitmennya untuk mengembangkan kebudayaan nasional.
B
Murid-murid lokal menerima perhatian yang kurang memadai dari guru.
C
Inovasi yang dilakukan guru semata-mata demi kepentingan para siswanya.
D
Guru menunjukkan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki latar belakang bahasa berbeda.
E
Institusi sekolah berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 207
Pemerintah menghadapi penolakan dari masyarakat atas program pembangunan industri di suatu daerah, karena warga khawatir akan dampak negatif pada kesehatan dan polusi lingkungan. Bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi kekhawatiran ini?
A
Meneruskan pembangunan industri tanpa memedulikan kekhawatiran masyarakat.
B
Mengadakan konsultasi publik untuk memahami kekhawatiran dan mencari solusi yang ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi uang kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
D
Menghentikan seluruh proyek industri di wilayah tersebut demi ketenangan masyarakat.
E
Mengalihkan proyek industri ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 208
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus bersifat terbuka. Apa implikasi utama dari transparansi sistem kepangkatan dan karir bagi integritas birokrasi?
A
Memudahkan masyarakat umum untuk mengintervensi jabatan
B
Menjamin kepastian karir berdasarkan kinerja dan mencegah nepotisme
C
Agar semua pegawai bisa naik pangkat secara otomatis setiap tahun
D
Menghilangkan peran pejabat pembina kepegawaian
E
Membuat persaingan antar pegawai menjadi tidak sehat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 209
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 210
Rencana pemerintah membangun bendungan besar untuk irigasi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal terkait potensi dampak sosial dan lingkungannya. Respons seperti apa yang seharusnya diberikan pemerintah atas kekhawatiran ini?
A
Mengabaikan aspirasi masyarakat dan melanjutkan pembangunan proyek.
B
Melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) yang menyeluruh sebelum memulai proyek.
C
Menghentikan total proyek guna menghindari potensi konflik dengan masyarakat.
D
Menyediakan kompensasi finansial bagi warga yang mungkin terdampak proyek.
E
Mengubah lokasi proyek ke daerah lain yang lebih kondusif dan menerima.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.