Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Di sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan tinggi, berdiri Kerajaan Serenada. Selama berabad-abad, Serenada dikenal sebagai mercusuar keadilan dan kemakmuran, berkat para pemimpin dan abdi negaranya yang memegang teguh prinsip kejujuran dan dedikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi baru mulai melupakan nilai-nilai luhur tersebut. Kepentingan pribadi mulai menggerogoti tatanan birokrasi, praktik korupsi merajalela, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Raja Adipati Jaya memudar. Proyek-proyek pembangunan terhambat, kekayaan negara menguap, dan kesenjangan sosial melebar. Melihat kemerosotan ini, penasihat bijaksana, Bhagawan Cipta, menyerukan kembali pada akar masalah: ketiadaan integritas. Beliau mengingatkan bahwa kejayaan masa lalu Serenada tidak dibangun di atas kekuatan militer atau kekayaan alam semata, melainkan pada keteguhan hati para pemimpinnya yang berpegang pada kebenaran dan tanggung jawab. Raja Adipati Jaya, menyadari kebenaran perkataan Bhagawan Cipta, kemudian memprakarsai reformasi besar-besaran, menegakkan kembali kode etik dan standar moral yang ketat bagi seluruh abdi negara, dengan harapan mengembalikan marwah dan kepercayaan rakyat Kerajaan Serenada.
Berdasarkan narasi di atas, latar belakang utama yang mendorong penegakan kembali prinsip integritas di Kerajaan Serenada paling tepat dihubungkan dengan...
A
Kesenjangan moral dan kemerosotan kepercayaan publik akibat praktik korupsi dan kepentingan pribadi di kalangan abdi negara.
B
Ancaman invasi dari kerajaan tetangga yang lebih kuat secara militer.
C
Keinginan Raja Adipati Jaya untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
D
Penemuan sumber daya alam baru yang membutuhkan pengelolaan transparan.
E
Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengawasan lebih ketat.
NO. 202
Link Soal
Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah di suatu wilayah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Namun, kebijakan ini menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat. Tindakan paling tepat yang harus diambil pemerintah adalah...
A
Memaksakan kebijakan tersebut demi menjaga ketertiban umum.
B
Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi di masyarakat lebih kondusif.
C
Menginisiasi dialog dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi komprehensif.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada kelompok masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.
E
Menghentikan secara total semua proyek pembangunan rumah ibadah di wilayah yang bersangkutan.
NO. 203
Link Soal
Kesenjangan distribusi hasil pembangunan sering kali terjadi antara wilayah maju dan wilayah tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan ini?
A
Mendahulukan pembangunan di daerah maju demi efisiensi
B
Mengalihkan semua dana pembangunan ke daerah tertinggal
C
Meningkatkan alokasi anggaran dan program pembangunan yang difokuskan pada daerah tertinggal
D
Membiarkan disparitas tersebut karena dianggap tidak terhindarkan
E
Menyerahkan tanggung jawab pembangunan di daerah tertinggal kepada sektor swasta
NO. 204
Link Soal
Dalam penyusunan laporan tahunan kinerja sebuah dinas, Kepala Dinas meminta stafnya untuk 'mempercantik' data capaian program agar terlihat lebih baik di mata publik dan atasan, meskipun tahu bahwa data tersebut sedikit 'digembungkan' dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Alasan Kepala Dinas adalah untuk menjaga citra positif dinas dan mengamankan anggaran untuk tahun berikutnya. Seorang staf senior, Bapak Deni, yang bertanggung jawab atas pengolahan data, merasa tidak nyaman dengan instruksi tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Ia memahami bahwa jika ia menolak, karirnya bisa terhambat atau bahkan ia dapat dimutasi. Apa implikasi jangka panjang yang paling berbahaya dari tindakan 'mempercantik' data ini terhadap integritas birokrasi, dan bagaimana Bapak Deni seharusnya bertindak?
A
Menaati instruksi Kepala Dinas, karena loyalitas terhadap pimpinan adalah hal penting dalam organisasi, dan risiko 'menggembungkan' data dianggap kecil dibandingkan manfaat menjaga citra.
B
Diam-diam menyertakan data asli bersama dengan data 'yang dipercantik' dalam lampiran terpisah yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
C
Berusaha menyampaikan kepada Kepala Dinas secara persuasif mengenai risiko dan konsekuensi etika dari pemalsuan data, serta dampak negatifnya terhadap proses pengambilan kebijakan yang berbasis data riil, sambil menawarkan solusi untuk memperbaiki kinerja nyata di lapangan.
D
Melaporkan Kepala Dinas kepada pihak berwenang secara anonim, berharap dapat menghentikan praktik tersebut tanpa melibatkan dirinya secara langsung.
E
Mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak sanggup berkompromi dengan integritasnya di lingkungan kerja yang tidak jujur.
NO. 205
Link Soal
Otto Iskandar Dinata, tokoh nasional yang dikenal melalui 'Peristiwa Bandung Kemuning' karena membela petani dari penindasan kolonial Belanda, tetap teguh meskipun diancam pengasingan ke Boegen Digul. Sikap yang patut dicontoh dari Otto Iskandar Dinata adalah ...
A
Semangatnya dalam mendorong masyarakat untuk terus berjuang.
B
Keberaniannya menghadapi ancaman pengasingan tanpa rasa takut.
C
Usahanya dalam memobilisasi rakyat melawan pemerintahan Belanda.
D
Sikapnya yang mendukung penindasan petani oleh Belanda.
E
Keputusannya untuk berpihak kepada Belanda karena keuntungan.
NO. 206
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di instansinya menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh atasannya dalam proses tender proyek besar. Atasan tersebut meminta ASN untuk memanipulasi data agar perusahaan tertentu memenangkan tender, padahal perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria terbaik dan ada indikasi kolusi. ASN tersebut menyadari bahwa tindakan ini melanggar prinsip integritas, transparansi, dan merugikan keuangan negara. Namun, atasan mengancam akan meninjau kembali karier ASN tersebut jika menolak.
Apa tindakan yang paling tepat bagi ASN tersebut untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas sebagai pelayan publik?
A
Menolak secara tegas permintaan atasan dan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, seperti Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Menuruti permintaan atasan agar tidak kehilangan posisi dan kesempatan karier, namun mencoba mencari cara lain untuk meminimalisir kerugian negara di kemudian hari.
C
Mencoba bernegosiasi dengan atasan untuk mencari solusi yang lebih adil dan transparan tanpa melibatkan pihak eksternal.
D
Menunda proses tender dengan alasan teknis sambil diam-diam mencari dukungan dari rekan kerja yang memiliki pandangan serupa.
E
Melaksanakan perintah atasan namun mendokumentasikan semua bukti penyimpangan untuk digunakan di kemudian hari jika diperlukan.
NO. 207
Link Soal
Dalam sebuah kontes inovasi layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seorang peserta mengetahui bahwa ide yang ia ajukan memiliki kesamaan signifikan dengan ide yang pernah ia presentasikan dalam forum internal sebelumnya, yang kini diajukan oleh kelompok lain. Secara hukum, tidak ada pelanggaran hak cipta karena forum internal tersebut tidak memiliki klausul kerahasiaan eksplisit. Namun, peserta tersebut memutuskan untuk secara sukarela menarik diri dari kompetisi utama dan hanya berpartisipasi dalam kategori non-kompetitif, dengan alasan etika untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keadilan kompetisi, meskipun tindakannya ini berarti kehilangan kesempatan meraih hadiah besar.
Tindakan peserta ini, yang melampaui kepatuhan hukum semata, paling akurat mencerminkan manifestasi integritas dalam dimensi...
A
Moral courage dan komitmen pada etika melampaui kewajiban legal minimal.
B
Pengetahuan mendalam tentang regulasi hak cipta dan paten dalam inovasi.
C
Keinginan untuk menghindari publisitas negatif dan kritik dari publik di kemudian hari.
D
Kepiawaian dalam bernegosiasi untuk mencari solusi damai antarpihak yang bersengketa.
E
Pengakuan atas pentingnya inovasi kolaboratif daripada persaingan individual.
NO. 208
Link Soal
Seorang pejabat publik mengetahui adanya praktik penyalahgunaan wewenang di instansinya yang merugikan masyarakat luas. Ia ingin melaporkan, namun merasa takut akan risiko yang mungkin terjadi pada kariernya. Apa tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut?
A
Membiarkan masalah tersebut berlanjut karena khawatir akan dampak negatif terhadap dirinya sendiri.
B
Melaporkan penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme whistleblower yang menjamin perlindungan pelapor.
C
Mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melakukan pelaporan resmi.
D
Mengabaikan permasalahan tersebut dan fokus pada tugas-tugas lain yang ada.
E
Memberi peringatan secara personal kepada pelaku tanpa melibatkan pihak berwenang.
NO. 209
Link Soal
Dalam etika publik, seorang pejabat dilarang memegang jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana...
A
Pejabat memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga kinerjanya turun
B
Adanya perselisihan pribadi antara dua pegawai di kantor
C
Kewenangan pejabat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan tugas publiknya
D
Terjadi perbedaan pendapat dalam rapat pengambilan keputusan
E
Pejabat menolak melaksanakan perintah atasan yang melanggar hukum
NO. 210
Link Soal
Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh selama sidang BPUPKI dan PPKI merefleksikan spirit para pendiri bangsa untuk...
A
Menjunjung tinggi kebebasan individual di atas kepentingan kolektif negara.
B
Merancang landasan negara yang kokoh dengan prioritas pada kesejahteraan dan kepentingan bersama.
C
Membangun suatu negara dengan model pemerintahan yang tidak transparan dan tertutup.
D
Menghapuskan segala bentuk perbedaan pandangan demi mencapai stabilitas semu.
E
Memposisikan kekuatan militer sebagai fondasi utama eksistensi dan kekuasaan negara.