PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 211
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 212
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 213
Pasca bencana alam besar di sebuah wilayah, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan. Akan tetapi, terjadi ketidakmerataan distribusi bantuan di lapangan. Bagaimana langkah yang paling tepat bagi pemerintah untuk memastikan bantuan tersalurkan secara adil dan merata?
A
Menarik kembali semua bantuan yang sudah sempat didistribusikan untuk diatur ulang.
B
Meningkatkan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
C
Menambah jumlah total bantuan tanpa melakukan perubahan pada sistem distribusi yang sudah ada.
D
Mengalihkan sebagian bantuan tersebut ke wilayah lain yang dianggap lebih memerlukan.
E
Membiarkan proses distribusi bantuan berjalan secara alamiah tanpa intervensi lebih lanjut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 214
Di Desa Kertabumi, jauh sebelum modernisasi menyentuh, kepemimpinan Mbah Hardjo sangat dihormati. Setiap keputusan musyawarah, mulai dari pembangunan jembatan hingga pembagian hasil panen, selalu didasari kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi antarwarga. Tidak ada catatan formal yang rumit, namun setiap kesepakatan dijunjung tinggi sebagai amanah. Pelanggaran kecil saja akan mendapat sanksi sosial yang berat, membuat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang hampir tak terdengar. Kini, di Kota Maju Jaya, cucu Mbah Hardjo, Bapak Budi, menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Publik. Dengan sistem digitalisasi yang canggih, pengawasan ketat, dan regulasi yang berlapis-lapis, setiap transaksi dan keputusan diupayakan transparan. Namun, Bapak Budi sering menghadapi tantangan baru: praktik suap yang lebih canggih, manipulasi data yang sulit dideteksi tanpa alat khusus, serta konflik kepentingan yang tersembunyi di balik legalitas formal. Meskipun aturan semakin ketat, integritas individu tetap menjadi kunci utama. Berdasarkan narasi di atas, perbandingan penerapan integritas antara masa Desa Kertabumi dan Kota Maju Jaya menunjukkan bahwa:
A
Integritas di masa kini lebih mudah dicapai karena adanya teknologi canggih dan regulasi yang ketat.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks dan beragam, meskipun alat pengawasan formal semakin banyak dan modern.
C
Integritas masa lalu lebih mengandalkan sanksi sosial, sedangkan masa kini sepenuhnya bergantung pada aturan hukum dan formalitas.
D
Esensi integritas telah bergeser dari kejujuran dan tanggung jawab kolektif menjadi kepatuhan pada regulasi semata.
E
Masyarakat Desa Kertabumi secara inheren memiliki tingkat integritas yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Kota Maju Jaya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 215
Di Kabupaten Mandiri Jaya, salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Ibu Siti, dikenal sering memotong sebagian dana alokasi proyek-proyek kecil untuk kepentingan pribadi. Meskipun ia berusaha menutupi jejaknya dengan membuat laporan keuangan fiktif, praktik ini perlahan mulai tercium oleh kontraktor dan warga penerima manfaat. Lambat laun, kualitas pekerjaan proyek-proyek yang ditangani dinas tersebut menurun drastis, seperti pembangunan irigasi yang mudah rusak atau perbaikan jalan yang tidak tahan lama. Masyarakat mulai resah dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Apa dampak negatif paling signifikan yang timbul akibat pengabaian nilai integritas oleh Ibu Siti dalam kasus ini?
A
Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan potensi kerugian finansial negara akibat proyek yang tidak berkualitas.
B
Ibu Siti akan dipecat dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum atas perbuatannya.
C
Kontraktor yang bekerja sama dengan Ibu Siti tidak akan mendapatkan proyek lagi di masa mendatang.
D
Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum akan dipotong pada tahun berikutnya sebagai bentuk sanksi.
E
Rekan kerja Ibu Siti akan merasa tidak nyaman dan kinerja tim secara keseluruhan menurun.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 216
Pemerintah daerah menghadapi hambatan signifikan dalam penanganan bencana alam karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, tindakan yang paling tepat bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mengambil alih seluruh tanggung jawab penanganan bencana di daerah tersebut.
B
Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
C
Memotong alokasi dana penanggulangan bencana bagi daerah yang kurang responsif dalam koordinasi.
D
Menganjurkan masyarakat daerah untuk lebih mandiri dalam menghadapi bencana.
E
Membiarkan pemerintah daerah menangani sendiri tanpa campur tangan dari pusat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 217
Pemerintah daerah berencana membangun proyek infrastruktur berskala besar demi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Akan tetapi, ada kekhawatiran dari masyarakat adat bahwa proyek ini dapat merusak lingkungan serta budaya lokal mereka. Apa langkah terbaik yang perlu diambil oleh pemerintah?
A
Meneruskan proyek pembangunan tanpa memperdulikan masukan atau keluhan dari masyarakat adat.
B
Mengadakan musyawarah atau dialog terbuka dengan masyarakat adat untuk mencari solusi yang adil dan seimbang.
C
Memindahkan lokasi proyek ke tempat lain yang diperkirakan tidak akan menimbulkan konflik serupa.
D
Menghentikan seluruh proyek pembangunan demi sepenuhnya menjaga kelestarian budaya dan lingkungan lokal.
E
Mengabaikan tuntutan masyarakat adat demi prioritas kepentingan ekonomi yang lebih luas dan besar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 218
Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan kontraktor proyek yang sedang ia awasi, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas...
A
Disiplin
B
Tanggung Jawab
C
Kejujuran
D
Kerja Keras
E
Kesederhanaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 219
Kontribusi pemikiran yang diberikan oleh para tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI secara jelas menggambarkan komitmen mereka untuk...
A
Mendahulukan kepentingan individu atau kelompok pribadi dalam proses perumusan fondasi negara.
B
Memelihara dan memperjuangkan persatuan bangsa, meskipun terdapat beragam sudut pandang dan perbedaan pendapat.
C
Mengukuhkan dan memperkuat model sistem pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter.
D
Menghindari mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif.
E
Mendelegasikan sepenuhnya tugas perumusan dasar negara kepada satu kelompok atau golongan saja.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 220
Maraknya pembalakan liar menjadi kendala serius bagi pemerintah pusat dalam mengelola hutan di Indonesia, menyebabkan kerusakan lingkungan. Tindakan fundamental apa yang harus diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah ini?
A
Membiarkan praktik pembalakan liar berlangsung demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
B
Mengintensifkan pengawasan serta memperketat penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar.
C
Melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan hutan kepada pihak swasta.
D
Menghentikan segala bentuk aktivitas ekonomi di area hutan.
E
Bernegosiasi untuk menemukan jalan tengah dengan para pelaku pembalakan liar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.