Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah pusat bertekad memajukan pendidikan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, beberapa daerah terpencil masih memiliki akses teknologi yang sangat terbatas. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi ini?
A
Memaksakan implementasi program teknologi di semua daerah tanpa terkecuali.
B
Meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara penuh.
C
Menyerahkan sepenuhnya program pendidikan teknologi hanya kepada daerah yang sudah siap secara mandiri.
D
Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan teknologi ke daerah perkotaan yang lebih maju.
E
Menunda keseluruhan program hingga seluruh daerah siap secara teknologi.
NO. 212
Link Soal
Kesenjangan distribusi hasil pembangunan sering kali terjadi antara wilayah maju dan wilayah tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan ini?
A
Mendahulukan pembangunan di daerah maju demi efisiensi
B
Mengalihkan semua dana pembangunan ke daerah tertinggal
C
Meningkatkan alokasi anggaran dan program pembangunan yang difokuskan pada daerah tertinggal
D
Membiarkan disparitas tersebut karena dianggap tidak terhindarkan
E
Menyerahkan tanggung jawab pembangunan di daerah tertinggal kepada sektor swasta
NO. 213
Link Soal
Pada sebuah lembaga layanan publik, Pak Budi, kepala unit pengawas internal yang baru, menemukan pola-pola anomali yang mengkhawatirkan. Laporan audit internal menunjukkan seringnya pemrosesan berkas tanpa kelengkapan sempurna dengan 'catatan pengecualian,' preferensi layanan berdasarkan 'jaringan' pribadi alih-alih antrean, dan penundaan respons terhadap aduan masyarakat yang tidak memiliki 'sponsor.' Meskipun tidak ada kasus korupsi besar yang terungkap secara eksplisit, indikator kinerja layanan terus menurun drastis, keluhan masyarakat meningkat tajam, dan hasil survei kepercayaan publik menunjukkan tren negatif yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pak Budi menyimpulkan bahwa praktik-praktik ini, meski tampak minor secara individual, secara kolektif mengindikasikan sebuah fenomena serius yang merusak fondasi lembaga.
Implikasi paling mendasar dan berbahaya dari akumulasi 'penyimpangan kecil' ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga tersebut dalam jangka panjang adalah...
A
Pembusukan budaya organisasi yang meruntuhkan dasar etika birokrasi, sehingga lembaga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan efektivitas fungsionalnya dalam jangka panjang.
B
Peningkatan insiden suap dan pungutan liar berskala besar di masa depan karena preseden yang longgar yang menciptakan peluang.
C
Inefisiensi operasional yang terus-menerus akibat prosedur yang tidak terstandardisasi dan seringnya diskresi yang tumpang tindih.
D
Frustrasi dan demotivasi di kalangan pegawai yang berkomitmen dan berintegritas karena praktik yang tidak adil.
E
Timbulnya protes masyarakat berskala nasional yang menuntut reformasi total struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan.
NO. 214
Link Soal
Kontribusi pemikiran dari para pendiri bangsa dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong mereka untuk mencapai tujuan utama, yaitu...
A
Memastikan kebebasan masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya mereka.
B
Membentuk landasan negara yang menaungi kepentingan bersama dan menjaga keutuhan bangsa.
C
Melestarikan ragam budaya lokal demi kemaslahatan seluruh warga negara.
D
Mewujudkan struktur pemerintahan yang sentralistik dan berkuasa mutlak pada individu.
E
Menciptakan konstitusi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu.
NO. 215
Link Soal
Integritas adalah keselarasan antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan yang mengedepankan kejujuran, konsistensi, dan keteguhan prinsip. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, nilai integritas ini sangat fundamental dan berakar kuat dalam falsafah Pancasila. Dari kelima sila Pancasila, sila yang paling mendasari dan secara intrinsik merefleksikan esensi nilai integritas dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik adalah...
A
Sila Pertama, karena ASN yang berintegritas harus menjalankan tugasnya dengan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
B
Sila Kedua, karena integritas ASN adalah pengejawantahan dari sikap adil, beradab, dan bermartabat dalam setiap tindakan serta keputusan.
C
Sila Ketiga, karena integritas ASN diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjalankan tugasnya.
D
Sila Keempat, karena integritas ASN menjamin proses musyawarah mufakat yang jujur dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.
E
Sila Kelima, karena integritas ASN adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
NO. 216
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di sebuah proyek strategis nasional yang mendesak. Dalam rapat koordinasi, beberapa kolega mengusulkan untuk memangkas beberapa tahapan prosedur standar yang dianggap memperlambat, dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian proyek demi kepentingan publik yang lebih besar. Meskipun pemangkasan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah...
A
Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.
B
Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.
C
Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
D
Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.
E
Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.
NO. 217
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan publik sering menerima hadiah kecil berupa makanan atau suvenir dari warga yang merasa terbantu. ASN tersebut menerimanya karena merasa tidak memintanya dan nilainya kecil. Berdasarkan prinsip integritas dan aturan gratifikasi, bagaimana penilaian tindakan tersebut?
A
Boleh, selama tidak berupa uang tunai.
B
Boleh, karena itu adalah budaya ketimuran untuk menghargai pemberian.
C
Dilarang, karena termasuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
D
Dilarang, kecuali sudah mendapat izin dari atasan langsung.
E
Boleh, asalkan dilaporkan ke KPK setiap akhir tahun.
NO. 218
Link Soal
Dalam rangka memelihara harmoni di tengah keberagaman agama dan suku, penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan melalui...
A
Melakukan standarisasi terhadap semua norma agama dan adat istiadat di seluruh daerah.
B
Menggalakkan komunikasi dan kolaborasi antara pemeluk agama serta suku bangsa guna menumbuhkan sikap toleransi.
C
Menghapuskan segala bentuk perbedaan kebudayaan agar proses pengaturan masyarakat menjadi lebih sederhana.
D
Memberikan prioritas dan mengunggulkan satu agama atau suku tertentu di atas yang lainnya.
E
Meminimalkan interaksi antar pemeluk agama dan suku untuk mencegah potensi timbulnya perselisihan.
NO. 219
Link Soal
Guna memperkokoh integrasi nasional, pemerintah melaksanakan inisiatif pendidikan yang mengenalkan nilai-nilai kebhinekaan kepada seluruh pelajar di Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk...
A
Menyeragamkan pandangan kultural di kalangan masyarakat.
B
Memperdalam pemahaman siswa terhadap regulasi internasional.
C
Memupuk sikap toleransi dan rasa saling menghargai di tengah keragaman.
D
Menghapus seluruh perbedaan antarbudaya yang ada di Indonesia.
E
Menguatkan nilai-nilai religius sebagai fondasi persatuan bangsa.
NO. 220
Link Soal
Pak Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Harapan Bangsa. Suatu hari, sebuah perusahaan multinasional besar, PT Sentosa Raya, ingin menginvestasikan dananya untuk proyek infrastruktur berskala besar di provinsi tersebut. Dalam sebuah pertemuan tertutup, perwakilan PT Sentosa Raya menawarkan 'dana operasional' yang cukup besar kepada Pak Rahman dan timnya, di luar prosedur resmi, dengan harapan proses perizinan dan persetujuan proyek dapat dipercepat dan beberapa regulasi bisa dilonggarkan. Pak Rahman dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa semua proses harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semata-mata demi kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Harapan Bangsa, tanpa adanya intervensi atau keuntungan pribadi. Prinsip ini ia pegang teguh meskipun ada potensi tekanan dari pihak lain yang ingin proyek tersebut cepat terealisasi dengan cara apapun.
A
Profesionalisme
B
Integritas
C
Loyalitas
D
Etos Kerja
E
Solidaritas