Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Bapak Budi, menjabat sebagai kepala seksi di dinas pemerintahan. Ia menemukan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa di unitnya seringkali diabaikan oleh atasannya demi mempercepat proses, meskipun ia menduga ada potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Bapak Budi telah mencoba menyampaikan kekhawatirannya secara internal, namun tidak direspon serius. Ia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas dan risiko dimutasi atau bahkan kehilangan jabatan jika melaporkan masalah ini ke instansi yang lebih tinggi atau pihak berwenang di luar dinas. Dalam konteks penerapan nilai-nilai integritas sebagai ASN, tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Bapak Budi?
A
Mencari bukti-bukti tambahan secara diam-diam dan menunggu momen yang tepat untuk melaporkan, mungkin setelah pensiun.
B
Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada tugas-tugasnya sendiri, karena sudah mencoba menyampaikan secara internal dan tidak ada respons.
C
Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara tersebut kepada lembaga pengawas eksternal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
D
Membujuk rekan kerja lain untuk juga mengabaikan masalah ini karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul.
E
Membuat nota dinas resmi kepada atasan untuk mencatat kekhawatirannya, tanpa mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak ada respons.
NO. 212
Link Soal
Meskipun peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk ditaati, pelanggaran masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor utama penyebab hal ini adalah...
A
Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat
B
Para tokoh masyarakat tidak memberi keteladanan
C
Sanksi hukum yang terlalu ringan
D
Aparat penegak hukum kurang tegas
E
Jumlah peraturan yang terlalu banyak
NO. 213
Link Soal
Seorang pejabat publik kedapatan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas publik, langkah yang tepat adalah...
A
Meminta pejabat tersebut mengembalikan dana secara rahasia
B
Mengabaikan kasus tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan
C
Melakukan penyelidikan menyeluruh dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum
D
Melindungi pejabat tersebut demi citra baik lembaga
E
Mengalihkan perhatian masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan baru
NO. 214
Link Soal
Di Indonesia, terdapat berbagai etnis seperti Tionghoa, Arab, dan India yang telah menetap secara turun-temurun dan berpotensi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI sangatlah penting karena alasan utama apa?
A
Perbedaan etnis akan semakin memperkaya khazanah bangsa Indonesia.
B
Semakin banyak WNI akan semakin menguatkan persatuan bangsa.
C
Indonesia menjunjung tinggi prinsip keterbukaan bagi siapapun yang ingin menjadi WNI.
D
Mendukung dan memperkokoh persatuan bangsa Indonesia.
E
Kepentingan politik dianggap lebih dominan daripada ikatan etnis.
NO. 215
Link Soal
Pemerintah daerah merencanakan pembangunan jalan tol baru yang bertujuan mempercepat akses antarwilayah. Namun, beberapa kelompok masyarakat menolak proyek ini karena akan menggusur lahan pertanian mereka. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?
A
Meneruskan proyek pembangunan jalan tol tanpa memperhatikan keberatan atau protes masyarakat.
B
Mengadakan dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi ganti rugi atau kompensasi yang adil dan memadai.
C
Menghentikan sepenuhnya proyek pembangunan jalan tol untuk menghindari potensi konflik sosial.
D
Mengabaikan nilai lahan pertanian dan semata-mata fokus pada peningkatan aksesibilitas transportasi.
E
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak akan menimbulkan isu penggusuran lahan.
NO. 216
Link Soal
Pemerintah daerah berencana membangun proyek infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal. Namun, masyarakat setempat menyatakan penolakan karena khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah terbaik yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah...
A
Memaksa masyarakat menerima proyek tersebut demi kemajuan pembangunan wilayah.
B
Mengabaikan protes masyarakat dan tetap melanjutkan pembangunan proyek sesuai rencana.
C
Menyelenggarakan konsultasi publik yang menyeluruh untuk menemukan solusi terbaik bersama masyarakat.
D
Menunda pelaksanaan proyek hingga masyarakat bersedia menyetujui tanpa syarat.
E
Mengalihkan lokasi proyek pembangunan ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
NO. 217
Link Soal
Pada Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, para tokoh seperti M. Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara dengan berbagai perspektif. Meskipun demikian, terdapat satu prinsip dasar negara yang memiliki persamaan di antara ketiga tokoh tersebut, yaitu prinsip...
A
Ketuhanan.
B
Kekeluargaan.
C
Internasionalisme.
D
Gotong-royong.
E
Demokrasi.
NO. 218
Link Soal
Seorang PNS muda, Budi, ditempatkan di sebuah dinas yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa kesempatan, Budi mengamati bahwa atasannya, Bapak Chandra, seringkali memenangkan tender proyek kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki koneksi pribadi dengannya, meskipun secara administratif prosedur tender tampaknya sudah diikuti. Budi merasa ada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dan keadilan, meskipun tidak ada bukti konkret pelanggaran hukum yang jelas. Budi khawatir melaporkan hal ini akan membahayakan karirnya yang baru dimulai. Sebagai seorang PNS yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil Budi adalah...
A
Mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.
B
Melaporkan indikasi praktik tersebut kepada Inspektorat atau lembaga pengawas internal dengan menggunakan mekanisme pengaduan yang ada, meskipun belum memiliki bukti yang sangat kuat.
C
Mengingatkan Bapak Chandra secara personal dan persuasif tentang pentingnya menjunjung tinggi integritas dan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa.
D
Berpura-pura tidak melihat praktik tersebut dan fokus pada pekerjaannya sendiri, mengingat posisinya yang masih baru dan risiko yang mungkin timbul.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja senior yang dipercaya untuk mencari solusi dan saran, sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
NO. 219
Link Soal
Ketika para tokoh perumus dasar negara dihadapkan pada perbedaan pandangan, mereka selalu memprioritaskan metode musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan bahwa...
A
Setiap keputusan final harus dicapai melalui sistem voting mayoritas.
B
Kepentingan pribadi atau golongan dianggap lebih utama daripada kepentingan umum.
C
Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dihindari sama sekali agar tidak terjadi konflik.
D
Musyawarah dan mufakat adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.
E
Para tokoh tersebut tidak pernah mengalami adanya perbedaan sudut pandang satu sama lain.
NO. 220
Link Soal
Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika dikaji dari perspektif Pancasila, dimensi moral dan etika publik yang menjadi landasan utama bagi praktik integritas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, secara paling komprehensif tercermin dalam prinsip ....
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.
C
Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.