Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Di Desa Kertabumi, jauh sebelum modernisasi menyentuh, kepemimpinan Mbah Hardjo sangat dihormati. Setiap keputusan musyawarah, mulai dari pembangunan jembatan hingga pembagian hasil panen, selalu didasari kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi antarwarga. Tidak ada catatan formal yang rumit, namun setiap kesepakatan dijunjung tinggi sebagai amanah. Pelanggaran kecil saja akan mendapat sanksi sosial yang berat, membuat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang hampir tak terdengar.
Kini, di Kota Maju Jaya, cucu Mbah Hardjo, Bapak Budi, menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Publik. Dengan sistem digitalisasi yang canggih, pengawasan ketat, dan regulasi yang berlapis-lapis, setiap transaksi dan keputusan diupayakan transparan. Namun, Bapak Budi sering menghadapi tantangan baru: praktik suap yang lebih canggih, manipulasi data yang sulit dideteksi tanpa alat khusus, serta konflik kepentingan yang tersembunyi di balik legalitas formal. Meskipun aturan semakin ketat, integritas individu tetap menjadi kunci utama.
Berdasarkan narasi di atas, perbandingan penerapan integritas antara masa Desa Kertabumi dan Kota Maju Jaya menunjukkan bahwa:
A
Integritas di masa kini lebih mudah dicapai karena adanya teknologi canggih dan regulasi yang ketat.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks dan beragam, meskipun alat pengawasan formal semakin banyak dan modern.
C
Integritas masa lalu lebih mengandalkan sanksi sosial, sedangkan masa kini sepenuhnya bergantung pada aturan hukum dan formalitas.
D
Esensi integritas telah bergeser dari kejujuran dan tanggung jawab kolektif menjadi kepatuhan pada regulasi semata.
E
Masyarakat Desa Kertabumi secara inheren memiliki tingkat integritas yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Kota Maju Jaya.
NO. 212
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan indikasi bahwa rekan kerjanya, Kepala Bagian Keuangan, sering memberikan informasi proyek yang belum dipublikasikan kepada pihak luar yang memiliki koneksi pribadi, meskipun tindakan tersebut belum masuk kategori tindak pidana korupsi secara langsung, namun jelas melanggar kode etik dan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah...
A
Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan anonim agar tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga nama baik institusi.
B
Mendokumentasikan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan praktik tersebut kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal (misalnya Inspektorat) sesuai prosedur yang berlaku.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan merupakan tindak pidana korupsi yang terang-terangan dan untuk menghindari konflik di lingkungan kerja.
D
Membahas masalah ini dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk mencari tahu apakah ada yang memiliki keluhan serupa sebelum memutuskan tindakan.
E
Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut untuk tujuan pribadi.
NO. 213
Link Soal
Norma yang bersumber dari aturan tingkah laku yang berlaku dalam adat istiadat atau pergaulan masyarakat disebut...
A
Norma Hukum
B
Norma Kesusilaan
C
Norma Kesopanan
D
Norma Agama
E
Norma Kebiasaan
NO. 214
Link Soal
Seorang ASN menolak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran pribadi keluarganya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Berani
B
Peduli
C
Sederhana
D
Jujur
E
Kerja Keras
NO. 215
Link Soal
Guna menyatukan dan memperkenalkan beragam kebudayaan daerah yang ada di Indonesia, bentuk kegiatan yang paling efektif untuk dilaksanakan adalah...
A
Menginisiasi pawai obor yang eksklusif hanya bagi kalangan masyarakat kelas atas.
B
Menyelenggarakan festival kebudayaan yang mengikutsertakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
C
Menggelar pertunjukan musik kontemporer di sejumlah kota metropolitan.
D
Mengadakan pertemuan terbatas hanya untuk para pemimpin atau kepala suku daerah.
E
Mengorganisir kompetisi olahraga berskala nasional.
NO. 216
Link Soal
Pemerintah daerah merencanakan pembangunan jalan tol baru yang bertujuan mempercepat akses antarwilayah. Namun, beberapa kelompok masyarakat menolak proyek ini karena akan menggusur lahan pertanian mereka. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?
A
Meneruskan proyek pembangunan jalan tol tanpa memperhatikan keberatan atau protes masyarakat.
B
Mengadakan dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi ganti rugi atau kompensasi yang adil dan memadai.
C
Menghentikan sepenuhnya proyek pembangunan jalan tol untuk menghindari potensi konflik sosial.
D
Mengabaikan nilai lahan pertanian dan semata-mata fokus pada peningkatan aksesibilitas transportasi.
E
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak akan menimbulkan isu penggusuran lahan.
NO. 217
Link Soal
Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika dikaji dari perspektif Pancasila, dimensi moral dan etika publik yang menjadi landasan utama bagi praktik integritas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, secara paling komprehensif tercermin dalam prinsip ....
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.
C
Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.
NO. 218
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 219
Link Soal
Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah di suatu wilayah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Namun, kebijakan ini menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat. Tindakan paling tepat yang harus diambil pemerintah adalah...
A
Memaksakan kebijakan tersebut demi menjaga ketertiban umum.
B
Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi di masyarakat lebih kondusif.
C
Menginisiasi dialog dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi komprehensif.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada kelompok masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.
E
Menghentikan secara total semua proyek pembangunan rumah ibadah di wilayah yang bersangkutan.
NO. 220
Link Soal
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.