Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Ketika merumuskan kebijakan negara, prinsip musyawarah mufakat menggarisbawahi makna penting bahwa...
A
Pengambilan keputusan harus dilakukan secara eksklusif oleh golongan mayoritas.
B
Setiap individu atau kelompok berhak untuk menyampaikan pandangannya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
C
Kelompok tertentu seharusnya memiliki kendali penuh dan mendominasi segala keputusan politik.
D
Musyawarah hanya dibutuhkan apabila muncul situasi konflik atau perselisihan.
E
Keputusan sebaiknya diambil secara cepat dan tidak perlu mempertimbangkan opini pihak lain.
NO. 212
Link Soal
Di Kerajaan 'Tanah Pusaka', yang dahulu dikenal dengan kemakmuran dan keadilannya, mulai terjadi kemerosotan moral. Para pejabat istana banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, pedagang sering melakukan kecurangan, dan kepercayaan antarwarga meredup. Raja Adil, yang prihatin, mengadakan musyawarah besar dengan para cendekiawan dan tokoh adat. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mengkaji kembali manuskrip kuno pendiri kerajaan, mereka menemukan sebuah konsep yang sering disebut dalam ajaran leluhur: 'Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan'. Konsep ini, yang menekankan pada kejujuran mutlak dan konsistensi moral, akhirnya diresmikan sebagai pilar utama tata kelola kerajaan dan dinamai 'Prinsip Teguh Hati' untuk mengembalikan kejayaan Tanah Pusaka. Berdasarkan narasi di atas, esensi pembentukan 'Prinsip Teguh Hati' dalam konteks integritas paling relevan dengan latar belakang historis atau filosofis dari...
A
Asal mula konsep etika dalam filsafat klasik yang menekankan keselarasan batin dan tindakan.
B
Kebutuhan modern akan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.
C
Perkembangan hukum pidana untuk menindak praktik korupsi dan kolusi.
D
Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai moral dan budaya suatu bangsa.
E
Transformasi sosial akibat revolusi industri yang menuntut efisiensi kerja.
NO. 213
Link Soal
Upacara pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat negara saat pelantikan menggarisbawahi urgensi...
A
Prinsip keadilan dan spiritualitas.
B
Nilai kejujuran dan keterbukaan.
C
Aspek religiusitas dan kebersamaan.
D
Kapabilitas profesional dalam memimpin.
E
Integritas dan akuntabilitas yuridis.
NO. 214
Link Soal
Dalam perspektif etika moral Pancasila, harkat dan martabat seorang manusia tidak diukur dari jabatan atau kekayaannya, melainkan ditentukan oleh...
A
Kemampuannya dalam menumpuk aset negara
B
Sikap kepribadian, mental, dan batin yang baik serta benar dalam bertindak
C
Kekuatan fisik dan intelektual dalam mengalahkan pesaing
D
Popularitas di mata masyarakat luas
E
Kepatuhan buta terhadap atasan tanpa kritis
NO. 215
Link Soal
Pemerintah berkeinginan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dari proyek-proyek ini?
A
Meningkatkan kecepatan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan
B
Memprioritaskan efisiensi biaya proyek meskipun merugikan masyarakat sekitar
C
Mengembangkan proyek yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
D
Menarik investor asing untuk mempercepat proses pembangunan proyek
E
Menyelesaikan proyek dalam waktu singkat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat
NO. 216
Link Soal
Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya mengonsolidasi wilayah perbatasan. Akan tetapi, beberapa daerah di perbatasan menolak kebijakan pemerintah karena merasa memiliki kedekatan dengan negara tetangga. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi kondisi ini?
A
Menegaskan kedaulatan negara secara militer terhadap wilayah perbatasan tersebut.
B
Mengabaikan daerah perbatasan karena faktor aksesibilitas yang sulit.
C
Melakukan pendekatan sosial dan ekonomi yang komprehensif untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat setempat.
D
Mengarahkan kekuatan militer untuk menjaga ketertiban di wilayah perbatasan.
E
Memberikan wewenang pengelolaan daerah perbatasan kepada pihak swasta.
NO. 217
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945, lembaga yang memiliki wewenang mandiri untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Kementerian Keuangan
E
Bank Indonesia
NO. 218
Link Soal
Mohammad Yamin merupakan figur sentral dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh Mohammad Yamin pada saat itu mengindikasikan bahwa...
A
Upaya merebut kemerdekaan bisa berhasil meskipun tanpa adanya kesatuan di kalangan pemuda.
B
Kunci utama keberhasilan dalam perjuangan meraih kemerdekaan terletak pada persatuan seluruh pemuda.
C
Satu-satunya kekuatan yang mampu menghadapi penjajah hanyalah angkatan bersenjata.
D
Kemerdekaan Indonesia mustahil tercapai tanpa adanya peristiwa Sumpah Pemuda.
E
Sumpah Pemuda merupakan satu-satunya metode absolut untuk menggapai kemerdekaan.
NO. 219
Link Soal
Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.
NO. 220
Link Soal
Seorang ASN muda yang baru ditempatkan di sebuah kantor pelayanan publik, Saudara Doni, mengamati bahwa banyak rekan kerjanya seringkali terlambat datang dan pulang lebih awal, namun absensi elektronik mereka selalu menunjukkan 'tepat waktu' karena 'dibantu' oleh salah satu petugas kepegawaian yang memiliki akses. Praktik ini sudah menjadi rahasia umum dan bahkan dianggap 'lumrah' untuk menjaga kekompakan tim, apalagi kinerja pelayanan secara keseluruhan tampak tidak terlalu terganggu. Doni merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena bertentangan dengan sumpah jabatannya dan nilai-nilai integritas yang ia pahami. Namun, ia juga khawatir akan dikucilkan atau dianggap tidak loyal jika mencoba menentang praktik tersebut. Bagaimana seharusnya Doni menyikapi situasi ini untuk menjaga integritasnya tanpa menimbulkan konflik yang kontraproduktif dalam lingkungan kerja?
A
Mengikuti praktik tersebut agar tidak terasing dari rekan kerja, karena sistem absensi yang bermasalah bukanlah tanggung jawab pribadinya.
B
Merekam bukti pelanggaran dan melaporkannya langsung ke media massa atau akun media sosial untuk memviralkan masalah ini.
C
Mencoba berbicara secara empat mata dengan petugas kepegawaian yang terlibat dan beberapa rekan senior yang ia percaya, menyampaikan kekhawatirannya tentang implikasi integritas dan potensi risiko jangka panjang, serta mengusulkan perbaikan sistem secara persuasif dan konstruktif.
D
Menolak untuk 'dibantu' absensinya, namun tetap menjaga jarak dan tidak berinteraksi terlalu banyak dengan rekan kerja yang melakukan praktik tersebut.
E
Mengundurkan diri dari instansi tersebut karena lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai integritasnya.