Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Pengenalan sistem pajak baru oleh pemerintah pusat, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara, menuai keluhan dari banyak pengusaha karena dinilai rumit dan memberatkan. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah?

Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...

Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan kontraktor proyek yang sedang ia awasi, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas...

Ungkapan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI, bahwa Indonesia seyogianya adalah negara "semua untuk semua", mengindikasikan...

Pada Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, para tokoh seperti M. Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara dengan berbagai perspektif. Meskipun demikian, terdapat satu prinsip dasar negara yang memiliki persamaan di antara ketiga tokoh tersebut, yaitu prinsip...

Seorang ASN di bagian pelayanan perizinan, Ibu Lestari, dikenal memiliki reputasi baik dan selalu bekerja sesuai prosedur. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang tokoh masyarakat berpengaruh di daerahnya, Bapak Haryo, yang telah lama mengenal keluarganya. Bapak Haryo meminta Ibu Lestari untuk 'membantu mempercepat' proses perizinan untuk salah satu kerabatnya, dengan alasan 'situasi mendesak' dan 'ini hanya untuk tetangga sendiri'. Bapak Haryo bahkan menawarkan untuk 'mengganti waktu' Ibu Lestari dengan sedikit uang tunai sebagai 'ucapan terima kasih'. Ibu Lestari menyadari bahwa mempercepat proses perizinan di luar antrean normal akan melanggar prinsip keadilan dan transparansi, dan menerima uang akan menjadi gratifikasi. Namun, ia merasa sulit menolak permintaan dari tokoh masyarakat yang dihormati dan juga teman lama keluarganya. Apa prinsip integritas yang paling krusial dipertaruhkan dalam situasi ini, dan bagaimana Ibu Lestari seharusnya merespons permintaan Bapak Haryo secara profesional?

Pada sebuah ajang 'Kompetisi Inovasi Sektor Publik 2024' yang diselenggarakan secara nasional, Bapak Bayu, seorang pejabat dari Kementerian P, bersama timnya berhasil lolos ke tahap final dengan proposal 'Sistem Integrasi Data Pelayanan Publik'. Sebelum ajang berlangsung, Bapak Bayu teringat bahwa beberapa tahun lalu, saat masih bertugas di instansi sebelumnya, ia pernah mempresentasikan kerangka ide serupa dalam sebuah forum diskusi internal yang tidak terikat klausul kerahasiaan eksplisit. Kini, sebuah tim dari instansi lamanya juga turut berpartisipasi di kompetisi yang sama dengan proposal yang memiliki kemiripan signifikan. Setelah meninjau regulasi kompetisi dan ketentuan hak cipta yang berlaku, Bapak Bayu menemukan bahwa secara hukum, tidak ada pelanggaran yang terjadi baik oleh timnya maupun tim dari instansi lama. Kendati demikian, ia secara sukarela mengusulkan kepada pimpinan timnya untuk mengubah status partisipasi mereka dari kategori kompetitif utama menjadi kategori 'showcase inovasi' non-penghargaan. Keputusan ini diambil Bapak Bayu dengan pertimbangan kuat bahwa, meskipun sah secara hukum, potensi persepsi publik mengenai 'duplikasi ide' atau 'keunggulan tidak fair' dapat mengikis kepercayaan terhadap integritas proses kompetisi dan reputasi pribadinya, bahkan jika ia harus mengorbankan peluang memenangkan hadiah besar. Tindakan Bapak Bayu tersebut, yang menempatkan pertimbangan di atas tuntutan legal formal, paling tepat mencerminkan pemahaman integritas sebagai komitmen terhadap...

Pemerintah pusat berencana membangun hotel-hotel besar untuk meningkatkan pariwisata di daerah terpencil. Namun, penduduk lokal menyuarakan kekhawatiran bahwa hal ini akan mengikis warisan budaya mereka. Bagaimana sebaiknya pemerintah bertindak?

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pengetatan regulasi untuk perdagangan daring (online) guna melindungi konsumen. Namun, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?

Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Instrumen hukum nasional yang menetapkan ratifikasi tersebut adalah...