Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 23. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 221
Link Soal
Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah ingin membangun infrastruktur pertanian di wilayah terpencil. Sayangnya, masyarakat setempat menolak proyek tersebut karena mengkhawatirkan kerusakan lingkungan. Tindakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah?
A
Menghentikan proyek pembangunan demi menjaga kelestarian lingkungan.
B
Melibatkan masyarakat lokal dan para ahli lingkungan dalam proses perencanaan proyek secara detail.
C
Memaksakan kelanjutan proyek demi tercapainya target ketahanan pangan.
D
Mengalihkan pembangunan proyek ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan penuh.
E
Memberikan insentif berupa dukungan finansial kepada masyarakat agar mereka mendukung proyek.
NO. 222
Link Soal
Anda adalah seorang Kepala Bagian Pelayanan Publik di sebuah kementerian. Anda menerima laporan bahwa ada seorang warga yang sangat membutuhkan bantuan medis darurat namun berkas pengajuannya tidak lengkap karena bencana alam yang baru saja menimpanya, sehingga tidak bisa diproses sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Warga tersebut memiliki surat rekomendasi dari kepala desa setempat yang menyatakan urgensi kondisinya, namun tidak ada dalam daftar kelengkapan SOP. Jika Anda menunggu kelengkapan berkas, nyawa warga tersebut berpotensi terancam. Tindakan Anda yang paling mencerminkan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam situasi ini adalah...
A
Menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai SOP dan meminta warga melengkapi berkas terlebih dahulu, demi menjaga konsistensi dan kepatuhan pada aturan.
B
Memproses permohonan tersebut dengan memalsukan beberapa data atau tanggal agar seolah-olah memenuhi SOP, demi menyelamatkan nyawa warga.
C
Menerima berkas yang ada, memprosesnya secara cepat dengan catatan khusus mengenai kondisi darurat dan ketidaklengkapan berkas, serta melaporkan kondisi ini kepada atasan untuk mencari solusi jangka panjang atau kebijakan pengecualian.
D
Menerima berkas yang ada dan langsung memprosesnya tanpa catatan khusus, menganggap surat rekomendasi kepala desa sudah cukup sebagai pengganti dokumen yang hilang.
E
Menyerahkan masalah ini kepada staf Anda dan meminta mereka mencari cara agar berkas bisa diproses, melepaskan tanggung jawab pengambilan keputusan sulit.
NO. 223
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas
NO. 224
Link Soal
Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...
A
Profesionalisme kerja
B
Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)
C
Efisiensi anggaran
D
Sinergi pemerintah dan swasta
E
Inovasi pelayanan
NO. 225
Link Soal
Kontribusi pemikiran yang diberikan oleh para tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI secara jelas menggambarkan komitmen mereka untuk...
A
Mendahulukan kepentingan individu atau kelompok pribadi dalam proses perumusan fondasi negara.
B
Memelihara dan memperjuangkan persatuan bangsa, meskipun terdapat beragam sudut pandang dan perbedaan pendapat.
C
Mengukuhkan dan memperkuat model sistem pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter.
D
Menghindari mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif.
E
Mendelegasikan sepenuhnya tugas perumusan dasar negara kepada satu kelompok atau golongan saja.
NO. 226
Link Soal
Pemerintah pusat merancang program reformasi agraria, tetapi sebagian besar masyarakat lokal menolaknya karena khawatir kehilangan hak atas tanah adat mereka. Tindakan pemerintah yang paling tepat adalah...
A
Melanjutkan program reformasi tanpa memperhatikan keberatan masyarakat.
B
Mengabaikan penolakan warga dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi.
C
Berdialog dengan komunitas adat untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan.
D
Menunda implementasi reformasi hingga semua masyarakat memberikan persetujuan penuh.
E
Menawarkan ganti rugi finansial sebagai pengganti tanah adat yang hilang.
NO. 227
Link Soal
Pemerintah berkeinginan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dari proyek-proyek ini?
A
Meningkatkan kecepatan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan
B
Memprioritaskan efisiensi biaya proyek meskipun merugikan masyarakat sekitar
C
Mengembangkan proyek yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
D
Menarik investor asing untuk mempercepat proses pembangunan proyek
E
Menyelesaikan proyek dalam waktu singkat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat
NO. 228
Link Soal
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)
NO. 229
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas
NO. 230
Link Soal
Negara menjamin hak asasi warga negaranya dalam berbagai bidang. Contoh perwujudan hak asasi dalam aspek politik adalah...
A
Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi secara lisan maupun tulisan.
B
Hak untuk melestarikan dan menjalankan tradisi budaya tertentu.
C
Jaminan bagi setiap warga untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak.
D
Akses yang sama bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan tinggi.
E
Kewenangan bagi individu untuk mendirikan badan usaha atau perusahaan.