Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.
NO. 242
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan publik sering menerima hadiah kecil berupa makanan atau suvenir dari warga yang merasa terbantu. ASN tersebut menerimanya karena merasa tidak memintanya dan nilainya kecil. Berdasarkan prinsip integritas dan aturan gratifikasi, bagaimana penilaian tindakan tersebut?
A
Boleh, selama tidak berupa uang tunai.
B
Boleh, karena itu adalah budaya ketimuran untuk menghargai pemberian.
C
Dilarang, karena termasuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
D
Dilarang, kecuali sudah mendapat izin dari atasan langsung.
E
Boleh, asalkan dilaporkan ke KPK setiap akhir tahun.
NO. 243
Link Soal
Pemerintah merencanakan untuk membuka kesempatan investasi asing di sektor pertanian. Namun, para petani lokal mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kehilangan lahan. Langkah responsif terbaik apa yang dapat pemerintah ambil?
A
Meneruskan program investasi tanpa mempertimbangkan masukan atau kekhawatiran petani lokal.
B
Mengikutsertakan petani lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait investasi.
C
Menyediakan kompensasi finansial bagi petani yang lahannya terkena dampak pembangunan.
D
Menunda seluruh rencana investasi asing hingga semua petani lokal memberikan persetujuan.
E
Memberikan izin kepada investor asing untuk mengelola seluruh lahan pertanian yang ada.
NO. 244
Link Soal
Sebuah institusi pendidikan tinggi dikenal memiliki kode etik yang sangat ketat dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap praktik akademik dan administrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul laporan-laporan yang mengindikasikan peningkatan kasus plagiarisme di kalangan mahasiswa, praktik 'titip absen' di kalangan dosen, serta dugaan nepotisme dalam proses rekrutmen staf. Fenomena ini terjadi meskipun secara formal aturan dan sanksi telah ada.
Terjadinya disonansi antara kode etik yang kuat dan praktik yang merosot dalam institusi ini paling tepat menunjukkan adanya kegagalan integritas pada tingkat...
A
Internalization of values within the organizational culture rather than just formal compliance.
B
Kejelasan prosedur operasional standar (SOP) dan pedoman teknis pelaksanaan tugas.
C
Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai pengawas dan penegak kode etik.
D
Keterlibatan pihak eksternal dalam pengawasan dan audit kinerja institusi secara berkala.
E
Kesesuaian antara visi dan misi institusi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
NO. 245
Link Soal
Dalam upaya mengatasi tantangan menjaga harmoni di antara pemeluk berbagai agama, pemerintah dapat mengambil salah satu tindakan yang paling efektif, yaitu...
A
Melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama demi menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Memprioritaskan dan mendorong dialog antarumat beragama guna menumbuhkan pemahaman dan rasa saling pengertian.
C
Menghilangkan segala bentuk perbedaan agama dengan tujuan menciptakan keseragaman keyakinan.
D
Menstandarisasi atau menyeragamkan ajaran-ajaran agama di seluruh wilayah negara.
E
Mengabaikan sepenuhnya aspek perbedaan agama dan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi.
NO. 246
Link Soal
Pada sebuah ajang 'Kompetisi Inovasi Sektor Publik 2024' yang diselenggarakan secara nasional, Bapak Bayu, seorang pejabat dari Kementerian P, bersama timnya berhasil lolos ke tahap final dengan proposal 'Sistem Integrasi Data Pelayanan Publik'. Sebelum ajang berlangsung, Bapak Bayu teringat bahwa beberapa tahun lalu, saat masih bertugas di instansi sebelumnya, ia pernah mempresentasikan kerangka ide serupa dalam sebuah forum diskusi internal yang tidak terikat klausul kerahasiaan eksplisit. Kini, sebuah tim dari instansi lamanya juga turut berpartisipasi di kompetisi yang sama dengan proposal yang memiliki kemiripan signifikan.
Setelah meninjau regulasi kompetisi dan ketentuan hak cipta yang berlaku, Bapak Bayu menemukan bahwa secara hukum, tidak ada pelanggaran yang terjadi baik oleh timnya maupun tim dari instansi lama. Kendati demikian, ia secara sukarela mengusulkan kepada pimpinan timnya untuk mengubah status partisipasi mereka dari kategori kompetitif utama menjadi kategori 'showcase inovasi' non-penghargaan. Keputusan ini diambil Bapak Bayu dengan pertimbangan kuat bahwa, meskipun sah secara hukum, potensi persepsi publik mengenai 'duplikasi ide' atau 'keunggulan tidak fair' dapat mengikis kepercayaan terhadap integritas proses kompetisi dan reputasi pribadinya, bahkan jika ia harus mengorbankan peluang memenangkan hadiah besar.
Tindakan Bapak Bayu tersebut, yang menempatkan pertimbangan di atas tuntutan legal formal, paling tepat mencerminkan pemahaman integritas sebagai komitmen terhadap...
A
Standar moral dan etika yang lebih tinggi dari sekadar kepatuhan hukum.
B
Efisiensi prosedural dan optimalisasi strategi kompetisi.
C
Penegakan regulasi dan pencegahan konflik kepentingan yang eksplisit.
D
Perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan inovasi berkelanjutan.
E
Pencapaian target kinerja organisasi dan akuntabilitas publik.
NO. 247
Link Soal
Sebagai seorang ASN yang baru ditugaskan di unit pelayanan publik vital, Anda menemukan adanya praktik 'titipan' dalam proses perizinan yang dilakukan oleh oknum-oknum lama, meskipun tidak secara langsung melibatkan Anda. Praktik ini memperlambat proses bagi pemohon biasa dan berpotensi merusak citra instansi serta kepercayaan publik. Rekan senior Anda menyarankan untuk 'tidak terlalu mencampuri urusan yang sudah ada sejak dulu' agar tidak menimbulkan gesekan. Namun, hati nurani Anda merasa terganggu karena hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan profesional serta nilai-nilai dasar ASN. Apa tindakan paling tepat yang harus Anda ambil untuk menjunjung tinggi integritas sebagai ASN dan memitigasi risiko korupsi?
A
Melaporkan langsung kepada atasan tertinggi yang berwenang atau unit pengawas internal dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat dan akurat.
B
Mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mendiskusikannya secara terbatas dengan rekan-rekan ASN lain yang memiliki integritas serupa untuk mencari solusi internal.
C
Diam saja dan fokus pada tugas Anda agar tidak mencari masalah, sambil berharap praktik tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.
D
Secara personal mengingatkan oknum-oknum tersebut untuk menghentikan praktik 'titipan' dengan argumen etis dan moral.
E
Mencari cara untuk mengajukan usulan perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel di kemudian hari, tanpa harus menyoroti oknum secara langsung saat ini.
NO. 248
Link Soal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
NO. 249
Link Soal
Integritas bukan sekadar absennya praktik korupsi, melainkan sebuah komitmen fundamental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Dalam konteks pembangunan nasional berkelanjutan yang menuntut solusi komprehensif terhadap berbagai krisis (ekonomi, sosial, lingkungan), peran integritas ASN menjadi sangat strategis.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan paling holistik menjelaskan *dampak transformatif jangka panjang* dari konsistennya penegakan integritas oleh ASN terhadap capaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan?
A
Memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara parsial.
B
Menumbuhkan budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, yang menjadi prasyarat untuk investasi domestik.
C
Membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap lembaga pemerintahan, yang esensial untuk mobilisasi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan menjamin keberlanjutan kebijakan pro-rakyat.
D
Mengokohkan pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara fundamental menopang stabilitas sosial, kepastian hukum, daya saing ekonomi, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.
E
Mendorong ASN untuk secara proaktif melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.
NO. 250
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh pejabat negara pada saat pelantikan mereka mengindikasikan signifikansi dari nilai...
A
Keadilan serta prioritas pada kepentingan personal.
B
Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
C
Spiritualisme dan ketaatan mutlak terhadap hierarki atasan.
D
Kesatuan dan penerapan kekuasaan yang tidak terbatas.
E
Kompetensi profesional tanpa disertai dengan akuntabilitas publik.