Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 251
Link Soal
Di sebuah wilayah, ada sekelompok masyarakat yang menolak program vaksinasi nasional karena alasan keyakinan pribadi. Bagaimana pemerintah sebaiknya menanggapi situasi ini?
A
Memaksakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian
B
Mengabaikan kelompok tersebut karena mereka merupakan minoritas
C
Melakukan dialog dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi untuk kesehatan publik
D
Memberikan hukuman kepada individu yang menolak vaksinasi
E
Menunda program vaksinasi hingga seluruh masyarakat mencapai kesepakatan
NO. 252
Link Soal
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)
NO. 253
Link Soal
Pemerintah giat menjalankan program reformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Namun, banyak guru merasa kebijakan ini terlalu membebani mereka. Bagaimana cara terbaik pemerintah untuk menanggapi situasi ini?
A
Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan intensif agar para guru memahami tujuan dan cara penerapan kebijakan.
B
Mengurangi tuntutan pekerjaan guru agar mereka merasa lebih nyaman dan tidak terbebani.
C
Melakukan perubahan menyeluruh pada kebijakan agar lebih mudah diterima dan dilaksanakan.
D
Mengabaikan keluhan dari para guru karena kepentingan reformasi pendidikan lebih utama.
E
Menunda pelaksanaan reformasi sampai semua guru benar-benar siap untuk beradaptasi.
NO. 254
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan kontraktor proyek yang sedang ia awasi, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas...
A
Disiplin
B
Tanggung Jawab
C
Kejujuran
D
Kerja Keras
E
Kesederhanaan
NO. 255
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan proyek karena mengetahui hal tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas, yaitu...
A
Kerja keras
B
Kejujuran
C
Kemandirian
D
Kepedulian
E
Kesederhanaan
NO. 256
Link Soal
Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.
NO. 257
Link Soal
Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep integritas seringkali diartikan sempit sebatas tidak melakukan korupsi. Padahal, integritas memiliki dimensi yang lebih luas dan krusial bagi keberlangsungan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi integritas yang komprehensif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
A
Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.
B
Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.
C
Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.
D
Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.
E
Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.
NO. 258
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan atau parsel dari rekanan proyek yang sedang ditanganinya menjelang hari raya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Kerja keras
B
Tanggung jawab
C
Kejujuran
D
Kesederhanaan
E
Keberanian
NO. 259
Link Soal
Anda menerima bantuan sosial yang sebenarnya tidak ditujukan untuk keluarga Anda, karena pihak desa mendistribusikannya secara merata kepada semua warga tanpa melihat kriteria. Dalam situasi ini, tindakan yang sebaiknya dihindari adalah ...
A
Menerima bantuan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap kebijakan pemerintah desa.
B
Mengembalikan bantuan tersebut karena merasa tidak berhak atasnya.
C
Menyalurkan bantuan yang diterima kepada individu lain yang lebih membutuhkan.
D
Berkoordinasi dengan pihak desa untuk memastikan bantuan didistribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
E
Melaporkan kesalahan penyaluran bantuan tersebut kepada instansi yang berwenang.
NO. 260
Link Soal
Dalam konteks pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip integritas tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan korupsi atau penyimpangan. Lebih dari itu, integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus termanifestasi dalam tindakan dan pengambilan keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai luhur dan peraturan perundang-undangan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi integritas yang utuh dan komprehensif bagi seorang ASN?
A
Menolak setiap tawaran gratifikasi dalam bentuk apapun.
B
Melaksanakan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
C
Berani melaporkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran etik tanpa takut konsekuensi.
D
Mengambil keputusan yang adil dan objektif, serta bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensinya, demi kepentingan publik, meskipun berpotensi merugikan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
E
Menjaga kerahasiaan data dan informasi negara yang bersifat sensitif.