PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 251
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Instrumen hukum nasional yang menetapkan ratifikasi tersebut adalah...
A
UU No. 18 Tahun 1992
B
UU No. 5 Tahun 1998
C
UU No. 29 Tahun 1999
D
UU No. 12 Tahun 2005
E
UU No. 32 Tahun 2004

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 252
Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, pemerintah membuka pintu bagi investor asing untuk berinvestasi. Namun, masyarakat lokal mengkhawatirkan bahwa investasi asing ini bisa merugikan kepentingan nasional. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah?
A
Melanjutkan proyek investasi asing tanpa mempertimbangkan perubahan atau masukan.
B
Mengajak masyarakat berdialog dan menjelaskan secara transparan manfaat serta keuntungan dari investasi asing tersebut.
C
Menolak semua tawaran investasi asing demi menjaga kemandirian ekonomi negara sepenuhnya.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait proyek kepada pihak investor asing yang bersangkutan.
E
Mengalihkan seluruh proyek kepada investor domestik, meskipun dengan keterbatasan dana.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 253
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 254
Di Kerajaan 'Tanah Pusaka', yang dahulu dikenal dengan kemakmuran dan keadilannya, mulai terjadi kemerosotan moral. Para pejabat istana banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, pedagang sering melakukan kecurangan, dan kepercayaan antarwarga meredup. Raja Adil, yang prihatin, mengadakan musyawarah besar dengan para cendekiawan dan tokoh adat. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mengkaji kembali manuskrip kuno pendiri kerajaan, mereka menemukan sebuah konsep yang sering disebut dalam ajaran leluhur: 'Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan'. Konsep ini, yang menekankan pada kejujuran mutlak dan konsistensi moral, akhirnya diresmikan sebagai pilar utama tata kelola kerajaan dan dinamai 'Prinsip Teguh Hati' untuk mengembalikan kejayaan Tanah Pusaka. Berdasarkan narasi di atas, esensi pembentukan 'Prinsip Teguh Hati' dalam konteks integritas paling relevan dengan latar belakang historis atau filosofis dari...
A
Asal mula konsep etika dalam filsafat klasik yang menekankan keselarasan batin dan tindakan.
B
Kebutuhan modern akan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.
C
Perkembangan hukum pidana untuk menindak praktik korupsi dan kolusi.
D
Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai moral dan budaya suatu bangsa.
E
Transformasi sosial akibat revolusi industri yang menuntut efisiensi kerja.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 255
Seorang ASN mengetahui bahwa koleganya menyalahgunakan anggaran negara untuk keuntungan pribadi. Meskipun demikian, pegawai tersebut ragu untuk melaporkan karena khawatir akan dampak personal. Tindakan yang paling tepat adalah...
A
Menyimpan informasi tersebut demi menjaga suasana kerja yang stabil.
B
Melaporkan melalui mekanisme resmi yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan pelapor.
C
Memberikan teguran atau peringatan secara pribadi kepada rekan kerja tersebut.
D
Mengabaikan perbuatan tersebut karena menghindari konflik atau masalah.
E
Mengajukan pengunduran diri dari jabatan untuk melindungi diri sendiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 256
Untuk mempercepat laju pembangunan di wilayah perbatasan, pemerintah pusat menggandeng sektor swasta. Akan tetapi, masyarakat lokal merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses ini. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah?
A
Terus melanjutkan kolaborasi dengan pihak swasta tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
B
Menangguhkan proyek hingga seluruh masyarakat memberikan persetujuan penuh.
C
Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
E
Memberikan penggantian finansial kepada masyarakat sebagai kompensasi atas ketidakikutsertaan mereka.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 257
Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, yang krusial untuk keamanan dan kesejahteraan warga, terkendala oleh keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Langkah finansial terbaik apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Mengupayakan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.
B
Melakukan realokasi anggaran dari proyek-proyek lain yang dianggap kurang mendesak.
C
Menunda pelaksanaan proyek hingga ketersediaan anggaran memadai.
D
Menggantungkan pembiayaan proyek sepenuhnya kepada sektor swasta.
E
Mengecilkan skala proyek agar sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 258
Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...
A
Profesionalisme kerja
B
Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)
C
Efisiensi anggaran
D
Sinergi pemerintah dan swasta
E
Inovasi pelayanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 259
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 260
Soekarno, Bapak Proklamator dan orator ulung, memainkan peran sentral dalam kebangkitan nasional dan membangkitkan semangat persatuan serta nasionalisme. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia paling jelas terlihat melalui ...
A
Pengakuan internasional atas karya-karyanya.
B
Kontribusinya yang fundamental dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
C
Kemampuan berkomunikasi dan gaya berpidatonya yang memukau.
D
Profesinya sebagai arsitek yang merancang berbagai bangunan penting.
E
Statusnya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.