PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 261
Sebuah instansi pemerintah sedang dalam proses pemindahan gedung kantor ke lokasi yang lebih modern dan luas. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perabot kantor menemukan bahwa seorang anggota panitia, Saudara Eko, memiliki hubungan kepemilikan saham di salah satu perusahaan furnitur yang mengajukan penawaran. Saudara Eko tidak secara eksplisit mengungkapkan hubungan ini di awal, namun rekam jejaknya dalam penentuan spesifikasi teknis cenderung menguntungkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika hal ini terungkap, Saudara Eko berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan instansi mendapatkan produk terbaik dan termurah, dan hubungannya dengan perusahaan tidak mempengaruhi objektivitasnya. Apa konflik kepentingan yang paling jelas muncul dalam kasus ini, dan bagaimana panitia pengadaan seharusnya menindaklanjuti temuan ini untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa?
A
Konflik antara kepentingan pribadi Saudara Eko dan tugasnya sebagai anggota panitia pengadaan. Panitia harus mengabaikan hubungan tersebut jika Saudara Eko dapat membuktikan bahwa pilihannya didasarkan pada kualitas dan harga terbaik.
B
Konflik antara prinsip transparansi dan efisiensi. Panitia harus meminta Saudara Eko untuk menarik diri dari proses penilaian perusahaan tersebut dan memastikan dia tidak memiliki peran dalam keputusan akhir.
C
Konflik kepentingan antara kewajiban Saudara Eko untuk mendapatkan barang terbaik bagi instansi dan potensi keuntungan finansial pribadinya dari perusahaan yang terafiliasi. Panitia harus segera mendiskualifikasi perusahaan yang terafiliasi dan melaporkan Saudara Eko kepada unit kepatuhan internal untuk penyelidikan lebih lanjut, terlepas dari alasan yang diberikan.
D
Konflik antara etika dan legalitas. Panitia harus meminta Saudara Eko menandatangani surat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan di masa depan.
E
Konflik antara loyalitas kepada tim dan etika individu. Panitia harus membentuk tim audit independen untuk menilai ulang seluruh proses pengadaan dari awal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 262
Integritas ASN bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan juga cerminan dari komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Di era disrupsi digital dan peningkatan kompleksitas tata kelola pemerintahan, integritas menjadi semakin krusial sebagai benteng pertahanan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dapat mengikis kepercayaan publik. Dalam konteks ketahanan nasional dan penguatan identitas bangsa yang berdasarkan Pancasila, dampak fundamental apa yang paling relevan dari penegakan integritas secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan?
A
Meningkatnya daya saing ekonomi bangsa di pasar global karena birokrasi yang efisien dan bebas korupsi.
B
Terciptanya keadilan sosial dan merawat persatuan nasional melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.
C
Optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar.
D
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme e-governance yang transparan.
E
Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel sesuai standar internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 263
Dalam upaya mempererat ikatan antar kelompok masyarakat, pemerintah memperkenalkan program yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara komunitas dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda. Sasaran utama dari inisiatif ini adalah...
A
Menciptakan satu identitas budaya tunggal yang diterima secara universal oleh semua kelompok.
B
Menghapuskan perbedaan guna mewujudkan masyarakat yang lebih seragam.
C
Menjaga stabilitas sosial dengan memupuk toleransi dan pemahaman lintas kelompok.
D
Meminimalisir pengaruh kelompok minoritas dalam struktur sosial masyarakat.
E
Mendorong kompetisi antar kelompok untuk menentukan siapa yang paling dominan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 264
Pada sidang PPKI, disetujui perubahan beberapa frasa dalam Piagam Jakarta guna mengakomodasi perbedaan keyakinan di Indonesia bagian timur. Keputusan ini merefleksikan bahwa...
A
Kesatuan dan persatuan bangsa adalah prioritas utama di atas keberagaman keyakinan.
B
Kelompok agama tertentu harus memiliki dominasi dalam penetapan kebijakan negara.
C
Setiap pihak harus menerima hasil keputusan mayoritas tanpa adanya pengecualian.
D
Perbedaan keyakinan sebaiknya tidak diberikan ruang dalam struktur kenegaraan.
E
Kepentingan kelompok mayoritas wajib diutamakan oleh negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 265
Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.