Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 261
Link Soal
Saat pembahasan RUU perlindungan lingkungan di parlemen, beberapa fraksi menolak karena khawatir akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah dalam menghadapi situasi ini?
A
Mendahulukan pertumbuhan ekonomi ketimbang pelestarian lingkungan.
B
Mengadakan dialog dan pendekatan persuasif kepada fraksi penolak untuk menjelaskan urgensi keberlanjutan lingkungan.
C
Menunda diskusi RUU sampai seluruh fraksi penolak sepakat.
D
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap melanjutkan pembahasan RUU.
E
Medelegasikan penentuan kebijakan kepada sektor swasta yang lebih memahami dinamika ekonomi.
NO. 262
Link Soal
Integritas adalah salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi, makna integritas yang paling esensial bagi seorang ASN tidak hanya terbatas pada tidak melakukan tindakan korupsi atau sekadar mematuhi aturan, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih dalam. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan inti dari integritas seorang ASN?
A
Kepatuhan mutlak terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instruksi atasan secara hierarkis.
B
Konsistensi yang teguh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma etika pelayanan publik.
C
Kemampuan untuk menjaga rahasia negara dan tidak membocorkan informasi sensitif kepada publik tanpa otorisasi.
D
Keberanian untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kepada pihak berwenang.
E
Fokus utama pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi demi peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat.
NO. 263
Link Soal
Meskipun partisipasi masyarakat esensial untuk legitimasi hasil pemilihan umum, banyak warga yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Strategi apa yang paling efektif dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pemilu?
A
Menerapkan sanksi bagi warga yang tidak ikut memilih
B
Menggencarkan kampanye dan sosialisasi mengenai signifikansi pemilu
C
Menunda penyelenggaraan pemilu hingga semua warga siap berpartisipasi
D
Mewajibkan partisipasi tanpa memberikan opsi golput
E
Mengurangi jumlah lokasi pemungutan suara agar lebih mudah dikendalikan
NO. 264
Link Soal
Pemerintah berkeinginan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dari proyek-proyek ini?
A
Meningkatkan kecepatan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan
B
Memprioritaskan efisiensi biaya proyek meskipun merugikan masyarakat sekitar
C
Mengembangkan proyek yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
D
Menarik investor asing untuk mempercepat proses pembangunan proyek
E
Menyelesaikan proyek dalam waktu singkat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat
NO. 265
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.