Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
NO. 22
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas
NO. 23
Link Soal
Dalam sidang PPKI, perubahan tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta dilakukan untuk menghormati keberatan perwakilan dari wilayah Indonesia bagian timur. Keputusan ini menunjukkan bahwa...
A
Setiap kelompok agama harus mendapatkan akomodasi penuh atas seluruh tuntutannya.
B
Kepentingan untuk mewujudkan persatuan bangsa lebih diutamakan dibandingkan perbedaan yang ada.
C
Semua golongan agama wajib tunduk pada satu aturan atau kepercayaan yang seragam.
D
Tidak ada ruang untuk kompromi dalam proses penentuan dasar-dasar negara.
E
Pandangan mayoritas harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
NO. 24
Link Soal
Di sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan tinggi, berdiri Kerajaan Serenada. Selama berabad-abad, Serenada dikenal sebagai mercusuar keadilan dan kemakmuran, berkat para pemimpin dan abdi negaranya yang memegang teguh prinsip kejujuran dan dedikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi baru mulai melupakan nilai-nilai luhur tersebut. Kepentingan pribadi mulai menggerogoti tatanan birokrasi, praktik korupsi merajalela, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Raja Adipati Jaya memudar. Proyek-proyek pembangunan terhambat, kekayaan negara menguap, dan kesenjangan sosial melebar. Melihat kemerosotan ini, penasihat bijaksana, Bhagawan Cipta, menyerukan kembali pada akar masalah: ketiadaan integritas. Beliau mengingatkan bahwa kejayaan masa lalu Serenada tidak dibangun di atas kekuatan militer atau kekayaan alam semata, melainkan pada keteguhan hati para pemimpinnya yang berpegang pada kebenaran dan tanggung jawab. Raja Adipati Jaya, menyadari kebenaran perkataan Bhagawan Cipta, kemudian memprakarsai reformasi besar-besaran, menegakkan kembali kode etik dan standar moral yang ketat bagi seluruh abdi negara, dengan harapan mengembalikan marwah dan kepercayaan rakyat Kerajaan Serenada.
Berdasarkan narasi di atas, latar belakang utama yang mendorong penegakan kembali prinsip integritas di Kerajaan Serenada paling tepat dihubungkan dengan...
A
Kesenjangan moral dan kemerosotan kepercayaan publik akibat praktik korupsi dan kepentingan pribadi di kalangan abdi negara.
B
Ancaman invasi dari kerajaan tetangga yang lebih kuat secara militer.
C
Keinginan Raja Adipati Jaya untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
D
Penemuan sumber daya alam baru yang membutuhkan pengelolaan transparan.
E
Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengawasan lebih ketat.
NO. 25
Link Soal
Ungkapan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI, bahwa Indonesia seyogianya adalah negara "semua untuk semua", mengindikasikan...
A
Besarnya peran pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.
B
Vitalnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan negara.
C
Keharusan untuk mengakomodasi kepentingan setiap wakil golongan.
D
Bobot usulan setiap golongan harus memiliki kesamaan.
E
Para pendiri negara harus mengutamakan kepentingan kelompoknya masing-masing.
NO. 26
Link Soal
Perdebatan mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta saat sidang PPKI menegaskan bahwa...
A
Seluruh golongan agama memiliki hak untuk mendominasi setiap pengambilan keputusan.
B
Prioritas utama diletakkan pada persatuan dan konsensus bangsa, melebihi perbedaan-perbedaan keagamaan.
C
Masing-masing agama wajib mengalah sepenuhnya demi kepentingan golongan mayoritas.
D
Piagam Jakarta tidak memiliki relevansi dalam proses pembentukan dasar negara.
E
Hanya agama dengan penganut mayoritas yang mempunyai pengaruh signifikan dalam perumusan Pancasila.
NO. 27
Link Soal
Seorang kepala daerah berkeinginan membangun fasilitas umum yang krusial di wilayahnya, tetapi menghadapi kendala anggaran yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah?
A
Mengajukan permohonan pinjaman dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pembangunan tersebut.
B
Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk fasilitas yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat.
C
Menunda semua proyek pembangunan hingga ketersediaan anggaran daerah benar-benar mencukupi.
D
Mengalihkan dana dari sektor lain yang dianggap kurang penting demi mendanai pembangunan fasilitas ini.
E
Mengabaikan rencana pembangunan fasilitas tersebut dan lebih fokus pada program lain yang tidak memerlukan banyak biaya.
NO. 28
Link Soal
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
NO. 29
Link Soal
Dalam sebuah kontes inovasi layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seorang peserta mengetahui bahwa ide yang ia ajukan memiliki kesamaan signifikan dengan ide yang pernah ia presentasikan dalam forum internal sebelumnya, yang kini diajukan oleh kelompok lain. Secara hukum, tidak ada pelanggaran hak cipta karena forum internal tersebut tidak memiliki klausul kerahasiaan eksplisit. Namun, peserta tersebut memutuskan untuk secara sukarela menarik diri dari kompetisi utama dan hanya berpartisipasi dalam kategori non-kompetitif, dengan alasan etika untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keadilan kompetisi, meskipun tindakannya ini berarti kehilangan kesempatan meraih hadiah besar.
Tindakan peserta ini, yang melampaui kepatuhan hukum semata, paling akurat mencerminkan manifestasi integritas dalam dimensi...
A
Moral courage dan komitmen pada etika melampaui kewajiban legal minimal.
B
Pengetahuan mendalam tentang regulasi hak cipta dan paten dalam inovasi.
C
Keinginan untuk menghindari publisitas negatif dan kritik dari publik di kemudian hari.
D
Kepiawaian dalam bernegosiasi untuk mencari solusi damai antarpihak yang bersengketa.
E
Pengakuan atas pentingnya inovasi kolaboratif daripada persaingan individual.
NO. 30
Link Soal
Dalam penyusunan laporan tahunan kinerja sebuah dinas, Kepala Dinas meminta stafnya untuk 'mempercantik' data capaian program agar terlihat lebih baik di mata publik dan atasan, meskipun tahu bahwa data tersebut sedikit 'digembungkan' dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Alasan Kepala Dinas adalah untuk menjaga citra positif dinas dan mengamankan anggaran untuk tahun berikutnya. Seorang staf senior, Bapak Deni, yang bertanggung jawab atas pengolahan data, merasa tidak nyaman dengan instruksi tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Ia memahami bahwa jika ia menolak, karirnya bisa terhambat atau bahkan ia dapat dimutasi. Apa implikasi jangka panjang yang paling berbahaya dari tindakan 'mempercantik' data ini terhadap integritas birokrasi, dan bagaimana Bapak Deni seharusnya bertindak?
A
Menaati instruksi Kepala Dinas, karena loyalitas terhadap pimpinan adalah hal penting dalam organisasi, dan risiko 'menggembungkan' data dianggap kecil dibandingkan manfaat menjaga citra.
B
Diam-diam menyertakan data asli bersama dengan data 'yang dipercantik' dalam lampiran terpisah yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
C
Berusaha menyampaikan kepada Kepala Dinas secara persuasif mengenai risiko dan konsekuensi etika dari pemalsuan data, serta dampak negatifnya terhadap proses pengambilan kebijakan yang berbasis data riil, sambil menawarkan solusi untuk memperbaiki kinerja nyata di lapangan.
D
Melaporkan Kepala Dinas kepada pihak berwenang secara anonim, berharap dapat menghentikan praktik tersebut tanpa melibatkan dirinya secara langsung.
E
Mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak sanggup berkompromi dengan integritasnya di lingkungan kerja yang tidak jujur.