Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Pasca bencana alam besar di sebuah wilayah, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan. Akan tetapi, terjadi ketidakmerataan distribusi bantuan di lapangan. Bagaimana langkah yang paling tepat bagi pemerintah untuk memastikan bantuan tersalurkan secara adil dan merata?
A
Menarik kembali semua bantuan yang sudah sempat didistribusikan untuk diatur ulang.
B
Meningkatkan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
C
Menambah jumlah total bantuan tanpa melakukan perubahan pada sistem distribusi yang sudah ada.
D
Mengalihkan sebagian bantuan tersebut ke wilayah lain yang dianggap lebih memerlukan.
E
Membiarkan proses distribusi bantuan berjalan secara alamiah tanpa intervensi lebih lanjut.
NO. 22
Link Soal
Seorang kepala daerah berkeinginan membangun fasilitas umum yang krusial di wilayahnya, tetapi menghadapi kendala anggaran yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah?
A
Mengajukan permohonan pinjaman dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pembangunan tersebut.
B
Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk fasilitas yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat.
C
Menunda semua proyek pembangunan hingga ketersediaan anggaran daerah benar-benar mencukupi.
D
Mengalihkan dana dari sektor lain yang dianggap kurang penting demi mendanai pembangunan fasilitas ini.
E
Mengabaikan rencana pembangunan fasilitas tersebut dan lebih fokus pada program lain yang tidak memerlukan banyak biaya.
NO. 23
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah bagi pejabat negara memiliki tujuan fundamental untuk memastikan bahwa para pejabat tersebut...
A
Dapat menjalankan tugas dan wewenang tanpa intervensi dari pihak mana pun.
B
Mempunyai komitmen kuat terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi.
C
Memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan.
D
Menjamin kelancaran pemerintahan tanpa adanya kendala hukum yang berarti.
E
Dapat mengambil setiap keputusan berdasarkan preferensi atau keinginan pribadi.
NO. 24
Link Soal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
NO. 25
Link Soal
Gemar memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain dengan tujuan agar penerima bantuan tersebut mampu mandiri di masa depan merupakan bentuk pengamalan sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
NO. 26
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 27
Link Soal
Kontribusi pemikiran para tokoh dalam penyusunan dan pengesahan UUD 1945 selama sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan adanya semangat untuk...
A
Mendorong kemajuan budaya bangsa Indonesia di kancah global.
B
Memastikan terwujudnya persatuan dan kesatuan di segala lini kehidupan.
C
Menyusun fondasi negara yang kokoh dengan prioritas pada kepentingan bersama.
D
Membentuk suasana politik yang kondusif dan berkembang.
E
Menemukan keselarasan dari berbagai perbedaan demi mencapai konsensus.
NO. 28
Link Soal
Seorang ASN menolak pemberian hadiah dari seorang rekanan proyek karena mengetahui bahwa hal tersebut melanggar kode etik dan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nilai integritas apa yang paling dominan ditunjukkan oleh ASN tersebut?
A
Kerja Keras
B
Jujur
C
Berani
D
Peduli
E
Sederhana
NO. 29
Link Soal
Salah satu aktivitas yang paling tepat dalam merefleksikan dan mengimplementasikan prinsip Bhineka Tunggal Ika adalah...
A
Melakukan upaya standarisasi terhadap kebudayaan nasional agar lebih efisien dalam pengelolaan.
B
Mengurangi spektrum keberagaman budaya dengan dalih untuk menciptakan kesatuan.
C
Menjaga kelestarian serta menghargai setiap perbedaan dalam budaya, keyakinan, dan suku bangsa.
D
Menetapkan keseragaman dalam semua regulasi keagamaan di seluruh wilayah negara.
E
Berusaha meminimalisir segala bentuk perbedaan antara kelompok suku dan agama.
NO. 30
Link Soal
Pemerintah mengajukan revisi undang-undang sistem pemilu di parlemen, namun ada fraksi yang menolaknya karena dianggap bertentangan dengan kepentingan mereka. Langkah apa yang paling tepat bagi pemerintah?
A
Bernegosiasi dan mencari titik temu dengan fraksi-fraksi penolak untuk mencapai kesepakatan bersama.
B
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap meneruskan usulan perubahan tersebut.
C
Menunda proses perubahan sampai seluruh fraksi sepenuhnya mencapai persetujuan.
D
Memaksakan penerapan usulan tanpa melibatkan fraksi yang menolak.
E
Menarik kembali usulan dan menyerahkan seluruh keputusan kepada masyarakat melalui referendum.