Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Meskipun partisipasi masyarakat esensial untuk legitimasi hasil pemilihan umum, banyak warga yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Strategi apa yang paling efektif dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pemilu?
A
Menerapkan sanksi bagi warga yang tidak ikut memilih
B
Menggencarkan kampanye dan sosialisasi mengenai signifikansi pemilu
C
Menunda penyelenggaraan pemilu hingga semua warga siap berpartisipasi
D
Mewajibkan partisipasi tanpa memberikan opsi golput
E
Mengurangi jumlah lokasi pemungutan suara agar lebih mudah dikendalikan
NO. 22
Link Soal
Di sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan tinggi, berdiri Kerajaan Serenada. Selama berabad-abad, Serenada dikenal sebagai mercusuar keadilan dan kemakmuran, berkat para pemimpin dan abdi negaranya yang memegang teguh prinsip kejujuran dan dedikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi baru mulai melupakan nilai-nilai luhur tersebut. Kepentingan pribadi mulai menggerogoti tatanan birokrasi, praktik korupsi merajalela, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Raja Adipati Jaya memudar. Proyek-proyek pembangunan terhambat, kekayaan negara menguap, dan kesenjangan sosial melebar. Melihat kemerosotan ini, penasihat bijaksana, Bhagawan Cipta, menyerukan kembali pada akar masalah: ketiadaan integritas. Beliau mengingatkan bahwa kejayaan masa lalu Serenada tidak dibangun di atas kekuatan militer atau kekayaan alam semata, melainkan pada keteguhan hati para pemimpinnya yang berpegang pada kebenaran dan tanggung jawab. Raja Adipati Jaya, menyadari kebenaran perkataan Bhagawan Cipta, kemudian memprakarsai reformasi besar-besaran, menegakkan kembali kode etik dan standar moral yang ketat bagi seluruh abdi negara, dengan harapan mengembalikan marwah dan kepercayaan rakyat Kerajaan Serenada.
Berdasarkan narasi di atas, latar belakang utama yang mendorong penegakan kembali prinsip integritas di Kerajaan Serenada paling tepat dihubungkan dengan...
A
Kesenjangan moral dan kemerosotan kepercayaan publik akibat praktik korupsi dan kepentingan pribadi di kalangan abdi negara.
B
Ancaman invasi dari kerajaan tetangga yang lebih kuat secara militer.
C
Keinginan Raja Adipati Jaya untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
D
Penemuan sumber daya alam baru yang membutuhkan pengelolaan transparan.
E
Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengawasan lebih ketat.
NO. 23
Link Soal
Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah ditilang oleh petugas karena melanggar rambu lalu lintas, dan beliau bersikeras agar tetap diproses sesuai hukum meskipun identitasnya telah diketahui. Mengapa tindakan beliau ini mencerminkan integritas sebagai pemimpin bangsa Indonesia?
A
Menunjukkan keberanian petugas dalam menindak pelanggar tanpa pandang bulu.
B
Pelanggaran oleh seorang pemimpin harus dikenai sanksi yang lebih berat.
C
Petugas merasa segan untuk menindak karena kewibawaan Sri Sultan.
D
Menunjukkan tanggung jawab seorang pemimpin tanpa menyalahgunakan kekuasaan.
E
Memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pelanggaran pemimpin akan ditindak.
NO. 24
Link Soal
Ketika merumuskan kebijakan negara, prinsip musyawarah mufakat menggarisbawahi makna penting bahwa...
A
Pengambilan keputusan harus dilakukan secara eksklusif oleh golongan mayoritas.
B
Setiap individu atau kelompok berhak untuk menyampaikan pandangannya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
C
Kelompok tertentu seharusnya memiliki kendali penuh dan mendominasi segala keputusan politik.
D
Musyawarah hanya dibutuhkan apabila muncul situasi konflik atau perselisihan.
E
Keputusan sebaiknya diambil secara cepat dan tidak perlu mempertimbangkan opini pihak lain.
NO. 25
Link Soal
Anda menerima bantuan sosial yang sebenarnya tidak ditujukan untuk keluarga Anda, karena pihak desa mendistribusikannya secara merata kepada semua warga tanpa melihat kriteria. Dalam situasi ini, tindakan yang sebaiknya dihindari adalah ...
A
Menerima bantuan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap kebijakan pemerintah desa.
B
Mengembalikan bantuan tersebut karena merasa tidak berhak atasnya.
C
Menyalurkan bantuan yang diterima kepada individu lain yang lebih membutuhkan.
D
Berkoordinasi dengan pihak desa untuk memastikan bantuan didistribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
E
Melaporkan kesalahan penyaluran bantuan tersebut kepada instansi yang berwenang.
NO. 26
Link Soal
Setelah implementasi kebijakan baru oleh pemerintah pusat, beberapa daerah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut kurang selaras dengan kebutuhan spesifik lokal mereka. Untuk mempertahankan integritas kebijakan nasional, langkah paling bijak bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mencabut kebijakan tersebut dari daerah-daerah yang menolak.
B
Mengabaikan keluhan daerah karena kebijakan sudah menjadi keputusan final.
C
Mengadaptasi kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari daerah, namun tetap menjaga esensi tujuan nasional.
D
Memaksa daerah yang menolak untuk mematuhi kebijakan disertai ancaman sanksi.
E
Mengganti seluruh kebijakan agar sepenuhnya sesuai dengan keinginan setiap daerah.
NO. 27
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di sebuah proyek strategis nasional yang mendesak. Dalam rapat koordinasi, beberapa kolega mengusulkan untuk memangkas beberapa tahapan prosedur standar yang dianggap memperlambat, dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian proyek demi kepentingan publik yang lebih besar. Meskipun pemangkasan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah...
A
Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.
B
Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.
C
Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
D
Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.
E
Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.
NO. 28
Link Soal
Paham atau sikap yang menunjukkan keingintahuan disebut sebagai...
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme
NO. 29
Link Soal
Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep integritas seringkali diartikan sempit sebatas tidak melakukan korupsi. Padahal, integritas memiliki dimensi yang lebih luas dan krusial bagi keberlangsungan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi integritas yang komprehensif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
A
Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.
B
Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.
C
Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.
D
Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.
E
Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.
NO. 30
Link Soal
Keputusan Sidang PPKI untuk mengubah rumusan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa mengindikasikan bahwa...
A
Kepentingan persatuan nasional lebih diutamakan dibandingkan perbedaan keyakinan.
B
Setiap agama memiliki hak untuk mendominasi perumusan dasar negara.
C
Perbedaan agama tidak perlu dipertimbangkan dalam pembentukan negara.
D
Kelompok mayoritas harus selalu menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.
E
Piagam Jakarta tidak relevan lagi dalam konteks persatuan bangsa.