Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Seorang dokter muda lulusan terbaik dari universitas ternama, setelah lulus dan menjalani profesinya, memutuskan untuk mengabdikan diri di sebuah puskesmas terpencil di pedalaman Papua selama beberapa tahun, meskipun ia memiliki banyak tawaran menggiurkan untuk bekerja di rumah sakit swasta besar di kota-kota maju dengan penghasilan jauh lebih tinggi. Keputusan dokter tersebut paling tepat mencerminkan nilai integritas dalam konteks...
A
Ketaatan pada peraturan yang berlaku bagi dokter.
B
Dedikasi dan komitmen terhadap kemanusiaan serta panggilan nurani.
C
Pencarian pengalaman kerja yang beragam untuk pengembangan karier.
D
Penolakan terhadap sistem kapitalisme dalam pelayanan kesehatan.
E
Keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial dan penghargaan.
NO. 22
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya tentang tidak melakukan korupsi, melainkan juga meliputi komitmen terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepatuhan pada sistem akuntabilitas. Dalam situasi di mana prosedur birokrasi yang rigid dapat menghambat efisiensi pelayanan, namun di sisi lain prosedur tersebut juga dirancang sebagai upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN adalah:
A
Memodifikasi prosedur secara diam-diam demi percepatan layanan yang dianggap lebih mendesak, dengan keyakinan bahwa tujuan akhir akan membenarkan cara.
B
Tetap berpegang teguh pada setiap prosedur yang ada tanpa toleransi, meski mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan keluhan masyarakat, karena prosedur adalah jaminan mutlak integritas.
C
Menganalisis dan mengidentifikasi potensi reformasi prosedur yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi, lalu mengusulkannya secara resmi kepada pihak berwenang.
D
Menggunakan diskresi sebatas mungkin untuk mempercepat proses, selama tidak ada dampak finansial negatif langsung pada negara, dan siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut.
E
Menyalurkan keluhan publik terkait prosedur lambat kepada media massa sebagai bentuk tekanan agar sistem birokrasi segera diperbaiki.
NO. 23
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di instansinya menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh atasannya dalam proses tender proyek besar. Atasan tersebut meminta ASN untuk memanipulasi data agar perusahaan tertentu memenangkan tender, padahal perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria terbaik dan ada indikasi kolusi. ASN tersebut menyadari bahwa tindakan ini melanggar prinsip integritas, transparansi, dan merugikan keuangan negara. Namun, atasan mengancam akan meninjau kembali karier ASN tersebut jika menolak.
Apa tindakan yang paling tepat bagi ASN tersebut untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas sebagai pelayan publik?
A
Menolak secara tegas permintaan atasan dan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, seperti Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Menuruti permintaan atasan agar tidak kehilangan posisi dan kesempatan karier, namun mencoba mencari cara lain untuk meminimalisir kerugian negara di kemudian hari.
C
Mencoba bernegosiasi dengan atasan untuk mencari solusi yang lebih adil dan transparan tanpa melibatkan pihak eksternal.
D
Menunda proses tender dengan alasan teknis sambil diam-diam mencari dukungan dari rekan kerja yang memiliki pandangan serupa.
E
Melaksanakan perintah atasan namun mendokumentasikan semua bukti penyimpangan untuk digunakan di kemudian hari jika diperlukan.
NO. 24
Link Soal
Kontribusi pemikiran yang diberikan oleh para tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI secara jelas menggambarkan komitmen mereka untuk...
A
Mendahulukan kepentingan individu atau kelompok pribadi dalam proses perumusan fondasi negara.
B
Memelihara dan memperjuangkan persatuan bangsa, meskipun terdapat beragam sudut pandang dan perbedaan pendapat.
C
Mengukuhkan dan memperkuat model sistem pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter.
D
Menghindari mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif.
E
Mendelegasikan sepenuhnya tugas perumusan dasar negara kepada satu kelompok atau golongan saja.
NO. 25
Link Soal
Distribusi bantuan sosial oleh pemerintah daerah sering terhambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks. Tindakan efektif apa yang harus diambil pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut?
A
Mengesampingkan seluruh prosedur birokrasi dan menyalurkan bantuan secara langsung.
B
Melakukan penyederhanaan prosedur birokrasi agar distribusi bantuan menjadi lebih cepat.
C
Menunda penyaluran bantuan sampai seluruh prosedur birokrasi selesai dipenuhi.
D
Mendevolvasi tugas distribusi bantuan kepada entitas pihak ketiga.
E
Menambah jumlah anggaran bantuan tanpa mengubah prosedur yang ada.
NO. 26
Link Soal
Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah pusat bertekad memajukan pendidikan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, beberapa daerah terpencil masih memiliki akses teknologi yang sangat terbatas. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi ini?
A
Memaksakan implementasi program teknologi di semua daerah tanpa terkecuali.
B
Meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara penuh.
C
Menyerahkan sepenuhnya program pendidikan teknologi hanya kepada daerah yang sudah siap secara mandiri.
D
Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan teknologi ke daerah perkotaan yang lebih maju.
E
Menunda keseluruhan program hingga seluruh daerah siap secara teknologi.
NO. 27
Link Soal
Sebuah pemerintah daerah menginisiasi proyek pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Namun, penduduk lokal menyatakan bahwa proyek tersebut tidak selaras dengan kebutuhan mereka. Tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah adalah?
A
Terus melanjutkan proyek pembangunan tanpa melakukan penyesuaian.
B
Menyelenggarakan dialog atau musyawarah dengan warga setempat untuk menemukan solusi yang paling sesuai.
C
Mengalihfungsikan pengelolaan proyek kepada pihak perusahaan swasta.
D
Mengabaikan keberatan masyarakat dan tetap memaksakan pelaksanaan proyek.
E
Menghentikan seluruh proyek pembangunan secara total.
NO. 28
Link Soal
Pada sidang PPKI, disetujui perubahan beberapa frasa dalam Piagam Jakarta guna mengakomodasi perbedaan keyakinan di Indonesia bagian timur. Keputusan ini merefleksikan bahwa...
A
Kesatuan dan persatuan bangsa adalah prioritas utama di atas keberagaman keyakinan.
B
Kelompok agama tertentu harus memiliki dominasi dalam penetapan kebijakan negara.
C
Setiap pihak harus menerima hasil keputusan mayoritas tanpa adanya pengecualian.
D
Perbedaan keyakinan sebaiknya tidak diberikan ruang dalam struktur kenegaraan.
E
Kepentingan kelompok mayoritas wajib diutamakan oleh negara.
NO. 29
Link Soal
Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum sangat vital untuk menjamin legitimasi hasil pemilu. Namun, masih banyak warga yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya. Langkah efektif apa yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu?
A
Memberikan sanksi hukum kepada setiap warga negara yang tidak berpartisipasi dalam pemilu.
B
Melaksanakan kampanye dan sosialisasi secara masif mengenai urgensi dan dampak positif partisipasi pemilu.
C
Menunda pelaksanaan pemilu sampai seluruh elemen masyarakat benar-benar siap untuk berpartisipasi.
D
Mewajibkan seluruh warga negara untuk memilih tanpa memberikan opsi untuk golput.
E
Mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) agar proses pemilu lebih mudah dikontrol.
NO. 30
Link Soal
Seorang aparatur pemerintah terbukti terlibat dalam tindak korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam rangka mempertahankan akuntabilitas publik, bagaimana seharusnya pemerintah merespons kondisi tersebut?
A
Melakukan investigasi komprehensif terhadap kasus tersebut dan menerapkan sanksi yang berat.
B
Mengabaikan perkara tersebut demi menjaga stabilitas dan citra politik.
C
Menyelesaikan masalah tersebut secara internal di dalam instansi tanpa melibatkan lembaga penegak hukum eksternal.
D
Memperbolehkan pejabat tersebut tetap menjalankan tugasnya di bawah pengawasan yang ketat.
E
Memberikan sanksi teguran yang ringan dengan tujuan menjaga nama baik institusi.