PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah ingin membangun infrastruktur pertanian di wilayah terpencil. Sayangnya, masyarakat setempat menolak proyek tersebut karena mengkhawatirkan kerusakan lingkungan. Tindakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah?
A
Menghentikan proyek pembangunan demi menjaga kelestarian lingkungan.
B
Melibatkan masyarakat lokal dan para ahli lingkungan dalam proses perencanaan proyek secara detail.
C
Memaksakan kelanjutan proyek demi tercapainya target ketahanan pangan.
D
Mengalihkan pembangunan proyek ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan penuh.
E
Memberikan insentif berupa dukungan finansial kepada masyarakat agar mereka mendukung proyek.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Penyelenggaraan festival kebudayaan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Mengedukasi dan mempromosikan kekayaan serta keberagaman budaya lokal kepada khalayak umum.
B
Melakukan unifikasi atau penyeragaman terhadap seluruh corak kebudayaan yang ada di Indonesia.
C
Mengontrol atau membatasi arus masuk pengaruh budaya asing ke wilayah Indonesia.
D
Mengeliminasi atau menurunkan tingkat keberagaman budaya yang terdapat di berbagai daerah.
E
Menghapus ciri khas atau identitas unik dari kebudayaan-kebudayaan daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan desentralisasi yang mentransfer wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, beberapa daerah merasa bahwa peningkatan wewenang ini justru akan menjadi beban. Respons yang seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah pusat adalah...
A
Menghentikan program desentralisasi khusus untuk daerah yang menolak.
B
Mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembahasan kebijakan guna mengakomodasi kebutuhan mereka.
C
Memaksa daerah untuk mematuhi kebijakan desentralisasi tanpa kompromi.
D
Mengurangi lingkup wewenang bagi daerah yang menunjukkan penolakan terhadap desentralisasi.
E
Sepenuhnya menyerahkan penentuan kebijakan kepada pemerintah pusat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Masyarakat Jawa mengenal prinsip 'Ma-Limo' sebagai lima larangan moral utama. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari Ma-Limo?
A
Maling (Mencuri)
B
Madat (Menghisap candu)
C
Madon (Melacur/Main perempuan)
D
Main (Berjudi)
E
Malas (Tidak mau bekerja)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terjadi perbedaan pandangan terkait bentuk negara yang paling ideal bagi Indonesia. Meskipun demikian, para pendiri bangsa tetap berupaya mencapai kesepakatan melalui mufakat. Sikap ini merefleksikan bahwa...
A
Perbedaan sudut pandang merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam pembentukan suatu negara.
B
Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas perbedaan-perbedaan kelompok atau golongan.
C
Kelompok dengan suara mayoritas selalu menjadi penentu utama dalam setiap pengambilan keputusan.
D
Mufakat hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak telah menyetujui secara penuh setiap usulan.
E
Struktur negara harus diatur oleh kelompok yang memiliki gagasan dan pandangan terkuat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada sebuah ajang 'Kompetisi Inovasi Sektor Publik 2024' yang diselenggarakan secara nasional, Bapak Bayu, seorang pejabat dari Kementerian P, bersama timnya berhasil lolos ke tahap final dengan proposal 'Sistem Integrasi Data Pelayanan Publik'. Sebelum ajang berlangsung, Bapak Bayu teringat bahwa beberapa tahun lalu, saat masih bertugas di instansi sebelumnya, ia pernah mempresentasikan kerangka ide serupa dalam sebuah forum diskusi internal yang tidak terikat klausul kerahasiaan eksplisit. Kini, sebuah tim dari instansi lamanya juga turut berpartisipasi di kompetisi yang sama dengan proposal yang memiliki kemiripan signifikan. Setelah meninjau regulasi kompetisi dan ketentuan hak cipta yang berlaku, Bapak Bayu menemukan bahwa secara hukum, tidak ada pelanggaran yang terjadi baik oleh timnya maupun tim dari instansi lama. Kendati demikian, ia secara sukarela mengusulkan kepada pimpinan timnya untuk mengubah status partisipasi mereka dari kategori kompetitif utama menjadi kategori 'showcase inovasi' non-penghargaan. Keputusan ini diambil Bapak Bayu dengan pertimbangan kuat bahwa, meskipun sah secara hukum, potensi persepsi publik mengenai 'duplikasi ide' atau 'keunggulan tidak fair' dapat mengikis kepercayaan terhadap integritas proses kompetisi dan reputasi pribadinya, bahkan jika ia harus mengorbankan peluang memenangkan hadiah besar. Tindakan Bapak Bayu tersebut, yang menempatkan pertimbangan di atas tuntutan legal formal, paling tepat mencerminkan pemahaman integritas sebagai komitmen terhadap...
A
Standar moral dan etika yang lebih tinggi dari sekadar kepatuhan hukum.
B
Efisiensi prosedural dan optimalisasi strategi kompetisi.
C
Penegakan regulasi dan pencegahan konflik kepentingan yang eksplisit.
D
Perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan inovasi berkelanjutan.
E
Pencapaian target kinerja organisasi dan akuntabilitas publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Bapak Budi, seorang kepala dinas di pemerintahan daerah, sedang merancang proyek infrastruktur besar yang akan melibatkan banyak kontraktor. Dalam proses penyusunan kriteria tender, ia menyadari bahwa salah satu kriteria teknis yang dianggap paling efisien dan inovatif ternyata hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan milik adik kandungnya. Meskipun tidak ada larangan hukum eksplisit yang mengikatnya untuk kasus ini, Bapak Budi tahu bahwa hal ini berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan dan merusak citra integritasnya sebagai pejabat publik. Berdasarkan prinsip integritas ASN, tindakan paling tepat yang harus diambil Bapak Budi adalah...
A
Tetap memasukkan kriteria tersebut karena secara teknis paling efisien dan menguntungkan daerah, dengan asumsi adiknya akan tetap bersaing secara fair dan profesional.
B
Mengeliminasi kriteria tersebut dan menggantinya dengan kriteria lain yang lebih umum, meskipun sedikit kurang efisien, demi menghindari konflik kepentingan.
C
Meneruskan dengan kriteria tersebut namun membuat deklarasi konflik kepentingan secara terbuka kepada atasan dan tim tender, serta memastikan transparansi proses.
D
Meminta adiknya untuk tidak ikut serta dalam tender proyek tersebut meskipun perusahaannya memenuhi kriteria terbaik, demi menjaga citra integritas pribadi.
E
Menyerahkan seluruh proses penyusunan kriteria tender dan evaluasi kepada tim independen serta menarik diri dari posisi ketua panitia proyek untuk memastikan objektivitas penuh dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perjuangan R.A. Kartini yang fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan merefleksikan prinsip bahwa...
A
Keseimbangan gender merupakan elemen esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan setara.
B
Pendidikan memiliki relevansi dan urgensi hanya bagi kalangan perempuan.
C
Manfaat pendidikan secara eksklusif hanya dapat dirasakan oleh kaum pria.
D
R.A. Kartini menempatkan isu pendidikan di atas semua permasalahan sosial lainnya.
E
Kaum perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam perspektif etika moral Pancasila, harkat dan martabat seorang manusia tidak diukur dari jabatan atau kekayaannya, melainkan ditentukan oleh...
A
Kemampuannya dalam menumpuk aset negara
B
Sikap kepribadian, mental, dan batin yang baik serta benar dalam bertindak
C
Kekuatan fisik dan intelektual dalam mengalahkan pesaing
D
Popularitas di mata masyarakat luas
E
Kepatuhan buta terhadap atasan tanpa kritis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kontribusi pemikiran para tokoh dalam penyusunan dan pengesahan UUD 1945 selama sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan adanya semangat untuk...
A
Mendorong kemajuan budaya bangsa Indonesia di kancah global.
B
Memastikan terwujudnya persatuan dan kesatuan di segala lini kehidupan.
C
Menyusun fondasi negara yang kokoh dengan prioritas pada kepentingan bersama.
D
Membentuk suasana politik yang kondusif dan berkembang.
E
Menemukan keselarasan dari berbagai perbedaan demi mencapai konsensus.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.