Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.
NO. 32
Link Soal
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
NO. 33
Link Soal
Semangat kolektivitas dan konsensus mewarnai sidang BPUPKI. Ir. Soekarno menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang semua harus melakukannya." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...
A
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.
B
Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.
C
Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.
D
Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.
E
Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.
NO. 34
Link Soal
Anda menerima bantuan sosial yang sebenarnya tidak ditujukan untuk keluarga Anda, karena pihak desa mendistribusikannya secara merata kepada semua warga tanpa melihat kriteria. Dalam situasi ini, tindakan yang sebaiknya dihindari adalah ...
A
Menerima bantuan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap kebijakan pemerintah desa.
B
Mengembalikan bantuan tersebut karena merasa tidak berhak atasnya.
C
Menyalurkan bantuan yang diterima kepada individu lain yang lebih membutuhkan.
D
Berkoordinasi dengan pihak desa untuk memastikan bantuan didistribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
E
Melaporkan kesalahan penyaluran bantuan tersebut kepada instansi yang berwenang.
NO. 35
Link Soal
Di sebuah negeri bernama Serenity, kemakmuran yang telah terbangun selama ratusan tahun mulai goyah. Pejabat-pejabat tinggi, yang seharusnya mengabdi, justru saling berebut kekuasaan dan memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Proyek-proyek pembangunan mangkrak, dana publik lenyap, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam. Perdagangan menjadi lesu karena praktik curang, dan bahkan di kalangan masyarakat biasa, janji-janji sering diabaikan. Kondisi ini memicu krisis multidimensional yang mengancam kehancuran Serenity. Melihat kondisi ini, para cendekiawan dan tokoh masyarakat yang berintegritas tinggi berkumpul. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang lemah, tetapi pada lunturnya nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab pribadi. Dari krisis inilah, sebuah gerakan reformasi moral besar-besaran digagas, yang kemudian menempatkan prinsip 'Integra Veritas' (Kebeningan Sejati) sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan dapat mengembalikan kemuliaan Serenity.
Berdasarkan narasi di atas, faktor utama yang melatarbelakangi pengarusutamaan prinsip 'Integra Veritas' di Negeri Serenity adalah...
A
Keruntuhan moral dan krisis kepercayaan akibat praktik korupsi, penipuan, dan ketidakjujuran di kalangan pejabat serta masyarakat.
B
Ancaman invasi militer dari negara tetangga yang lebih kuat, sehingga diperlukan persatuan yang kokoh untuk pertahanan.
C
Kemajuan teknologi informasi yang menuntut transparansi data publik secara real-time dari pemerintah kepada rakyatnya.
D
Krisis ekonomi global yang memaksa seluruh sektor untuk melakukan restrukturisasi sistem keuangan secara menyeluruh.
E
Perubahan iklim ekstrem yang mengharuskan adaptasi kebijakan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi baru demi kelangsungan hidup.
NO. 36
Link Soal
Bapak Budi, seorang kepala dinas di pemerintahan daerah, sedang merancang proyek infrastruktur besar yang akan melibatkan banyak kontraktor. Dalam proses penyusunan kriteria tender, ia menyadari bahwa salah satu kriteria teknis yang dianggap paling efisien dan inovatif ternyata hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan milik adik kandungnya. Meskipun tidak ada larangan hukum eksplisit yang mengikatnya untuk kasus ini, Bapak Budi tahu bahwa hal ini berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan dan merusak citra integritasnya sebagai pejabat publik. Berdasarkan prinsip integritas ASN, tindakan paling tepat yang harus diambil Bapak Budi adalah...
A
Tetap memasukkan kriteria tersebut karena secara teknis paling efisien dan menguntungkan daerah, dengan asumsi adiknya akan tetap bersaing secara fair dan profesional.
B
Mengeliminasi kriteria tersebut dan menggantinya dengan kriteria lain yang lebih umum, meskipun sedikit kurang efisien, demi menghindari konflik kepentingan.
C
Meneruskan dengan kriteria tersebut namun membuat deklarasi konflik kepentingan secara terbuka kepada atasan dan tim tender, serta memastikan transparansi proses.
D
Meminta adiknya untuk tidak ikut serta dalam tender proyek tersebut meskipun perusahaannya memenuhi kriteria terbaik, demi menjaga citra integritas pribadi.
E
Menyerahkan seluruh proses penyusunan kriteria tender dan evaluasi kepada tim independen serta menarik diri dari posisi ketua panitia proyek untuk memastikan objektivitas penuh dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.
NO. 37
Link Soal
Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum sangat vital untuk menjamin legitimasi hasil pemilu. Namun, masih banyak warga yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya. Langkah efektif apa yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu?
A
Memberikan sanksi hukum kepada setiap warga negara yang tidak berpartisipasi dalam pemilu.
B
Melaksanakan kampanye dan sosialisasi secara masif mengenai urgensi dan dampak positif partisipasi pemilu.
C
Menunda pelaksanaan pemilu sampai seluruh elemen masyarakat benar-benar siap untuk berpartisipasi.
D
Mewajibkan seluruh warga negara untuk memilih tanpa memberikan opsi untuk golput.
E
Mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) agar proses pemilu lebih mudah dikontrol.
NO. 38
Link Soal
Seorang pejabat publik eselon II, Bapak Hadi, ditugaskan untuk memimpin tim negosiasi perjanjian investasi besar dengan pihak asing. Dalam proses negosiasi, pihak asing menawarkan 'fasilitas' berupa perjalanan dinas mewah ke luar negeri untuk Bapak Hadi dan keluarganya, yang secara halus disampaikan sebagai 'bentuk apresiasi atas kerja sama yang baik' bahkan sebelum perjanjian ditandatangani. Bapak Hadi menyadari bahwa menerima 'fasilitas' ini, meskipun belum tentu mempengaruhi keputusannya secara langsung, dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi menjadi konflik kepentingan. Namun, menolak tawaran tersebut dapat berisiko membuat pihak asing merasa tersinggung dan mempersulit negosiasi. Bagaimana sikap Bapak Hadi yang paling mencerminkan prinsip integritas dalam situasi ini, mengingat pentingnya keberhasilan negosiasi bagi negara?
A
Menerima tawaran tersebut dengan alasan menjaga hubungan baik dan kelancaran negosiasi, namun berjanji pada diri sendiri untuk tetap objektif dalam keputusan.
B
Menolak tawaran tersebut secara tegas dan transparan, sekaligus menjelaskan bahwa integritas dan objektivitas adalah prinsip utama dalam setiap perjanjian investasi, serta melaporkan tawaran gratifikasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
C
Menerima tawaran, tetapi kemudian mendonasikan seluruh nilai fasilitas tersebut kepada lembaga amal untuk menghindari konflik kepentingan.
D
Mengalihkan tawaran fasilitas tersebut kepada stafnya yang paling berprestasi sebagai bentuk penghargaan, sehingga ia sendiri tidak terlibat langsung.
E
Menolak tawaran, namun tidak melaporkannya agar tidak menimbulkan masalah atau memperkeruh suasana negosiasi yang sensitif.
NO. 39
Link Soal
Upacara pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat negara saat pelantikan menggarisbawahi urgensi...
A
Prinsip keadilan dan spiritualitas.
B
Nilai kejujuran dan keterbukaan.
C
Aspek religiusitas dan kebersamaan.
D
Kapabilitas profesional dalam memimpin.
E
Integritas dan akuntabilitas yuridis.
NO. 40
Link Soal
Perdebatan mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta saat sidang PPKI menegaskan bahwa...
A
Seluruh golongan agama memiliki hak untuk mendominasi setiap pengambilan keputusan.
B
Prioritas utama diletakkan pada persatuan dan konsensus bangsa, melebihi perbedaan-perbedaan keagamaan.
C
Masing-masing agama wajib mengalah sepenuhnya demi kepentingan golongan mayoritas.
D
Piagam Jakarta tidak memiliki relevansi dalam proses pembentukan dasar negara.
E
Hanya agama dengan penganut mayoritas yang mempunyai pengaruh signifikan dalam perumusan Pancasila.