Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Di Desa Kertabumi, jauh sebelum modernisasi menyentuh, kepemimpinan Mbah Hardjo sangat dihormati. Setiap keputusan musyawarah, mulai dari pembangunan jembatan hingga pembagian hasil panen, selalu didasari kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi antarwarga. Tidak ada catatan formal yang rumit, namun setiap kesepakatan dijunjung tinggi sebagai amanah. Pelanggaran kecil saja akan mendapat sanksi sosial yang berat, membuat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang hampir tak terdengar.
Kini, di Kota Maju Jaya, cucu Mbah Hardjo, Bapak Budi, menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Publik. Dengan sistem digitalisasi yang canggih, pengawasan ketat, dan regulasi yang berlapis-lapis, setiap transaksi dan keputusan diupayakan transparan. Namun, Bapak Budi sering menghadapi tantangan baru: praktik suap yang lebih canggih, manipulasi data yang sulit dideteksi tanpa alat khusus, serta konflik kepentingan yang tersembunyi di balik legalitas formal. Meskipun aturan semakin ketat, integritas individu tetap menjadi kunci utama.
Berdasarkan narasi di atas, perbandingan penerapan integritas antara masa Desa Kertabumi dan Kota Maju Jaya menunjukkan bahwa:
A
Integritas di masa kini lebih mudah dicapai karena adanya teknologi canggih dan regulasi yang ketat.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks dan beragam, meskipun alat pengawasan formal semakin banyak dan modern.
C
Integritas masa lalu lebih mengandalkan sanksi sosial, sedangkan masa kini sepenuhnya bergantung pada aturan hukum dan formalitas.
D
Esensi integritas telah bergeser dari kejujuran dan tanggung jawab kolektif menjadi kepatuhan pada regulasi semata.
E
Masyarakat Desa Kertabumi secara inheren memiliki tingkat integritas yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Kota Maju Jaya.
NO. 32
Link Soal
Guna memperkokoh prinsip Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat, tindakan yang paling efektif adalah...
A
Menghilangkan semua perbedaan budaya demi kemudahan administrasi negara.
B
Mendorong kolaborasi dan diskusi antar suku dan agama untuk memperkuat kesatuan.
C
Membatasi interaksi antara kelompok-kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda.
D
Mengedepankan satu kebudayaan di atas kebudayaan lainnya.
E
Mengurangi keberagaman budaya untuk mencapai stabilitas sosial.
NO. 33
Link Soal
Pemerintah menghadapi penolakan dari masyarakat atas program pembangunan industri di suatu daerah, karena warga khawatir akan dampak negatif pada kesehatan dan polusi lingkungan. Bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi kekhawatiran ini?
A
Meneruskan pembangunan industri tanpa memedulikan kekhawatiran masyarakat.
B
Mengadakan konsultasi publik untuk memahami kekhawatiran dan mencari solusi yang ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi uang kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
D
Menghentikan seluruh proyek industri di wilayah tersebut demi ketenangan masyarakat.
E
Mengalihkan proyek industri ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
NO. 34
Link Soal
Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah di suatu wilayah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Namun, kebijakan ini menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat. Tindakan paling tepat yang harus diambil pemerintah adalah...
A
Memaksakan kebijakan tersebut demi menjaga ketertiban umum.
B
Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi di masyarakat lebih kondusif.
C
Menginisiasi dialog dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi komprehensif.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada kelompok masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.
E
Menghentikan secara total semua proyek pembangunan rumah ibadah di wilayah yang bersangkutan.
NO. 35
Link Soal
Proses pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat negara saat dilantik merupakan manifestasi dari...
A
Tekad untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas segalanya.
B
Ikrar untuk melaksanakan tugas secara jujur dan patuh pada hukum.
C
Tindakan formal untuk memperoleh kekuasaan tanpa bertanggung jawab.
D
Sekadar ritual yang tidak mengikat secara moral atau hukum.
E
Komitmen untuk memihak kelompok tertentu di atas kepentingan umum.
NO. 36
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas
NO. 37
Link Soal
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.
NO. 38
Link Soal
Di Indonesia, terdapat berbagai etnis seperti Tionghoa, Arab, dan India yang telah menetap secara turun-temurun dan berpotensi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI sangatlah penting karena alasan utama apa?
A
Perbedaan etnis akan semakin memperkaya khazanah bangsa Indonesia.
B
Semakin banyak WNI akan semakin menguatkan persatuan bangsa.
C
Indonesia menjunjung tinggi prinsip keterbukaan bagi siapapun yang ingin menjadi WNI.
D
Mendukung dan memperkokoh persatuan bangsa Indonesia.
E
Kepentingan politik dianggap lebih dominan daripada ikatan etnis.
NO. 39
Link Soal
Sebuah wilayah mengalami konflik antar kelompok mayoritas dan minoritas terkait isu pemanfaatan lahan untuk aktivitas ekonomi. Untuk memastikan terpeliharanya perdamaian dan keadilan, tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Menyelesaikan konflik dengan memberikan dukungan penuh kepada kelompok mayoritas.
B
Menginstruksikan penghentian seluruh kegiatan ekonomi di area tersebut.
C
Menempuh jalur mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak guna mencari solusi yang adil.
D
Memihak kepada kelompok yang memberikan dampak ekonomi lebih besar.
E
Tidak melakukan intervensi karena wilayah tersebut memiliki hak otonomi.
NO. 40
Link Soal
Integritas ASN bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan juga cerminan dari komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Di era disrupsi digital dan peningkatan kompleksitas tata kelola pemerintahan, integritas menjadi semakin krusial sebagai benteng pertahanan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dapat mengikis kepercayaan publik.
Dalam konteks ketahanan nasional dan penguatan identitas bangsa yang berdasarkan Pancasila, dampak fundamental apa yang paling relevan dari penegakan integritas secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan?
A
Meningkatnya daya saing ekonomi bangsa di pasar global karena birokrasi yang efisien dan bebas korupsi.
B
Terciptanya keadilan sosial dan merawat persatuan nasional melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.
C
Optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar.
D
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme e-governance yang transparan.
E
Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel sesuai standar internasional.