Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Sebuah pemerintahan daerah berhasil menekan angka penyelewengan dana dan pengaduan maladministrasi secara signifikan. Hal ini dicapai bukan melalui pengetatan sanksi atau peningkatan jumlah aparat penegak hukum semata, melainkan melalui serangkaian inisiatif: secara berkala menyelenggarakan forum 'Diskusi Dilema Etika' bagi ASN, merancang ulang prosedur layanan agar lebih transparan dan minim interaksi tatap muka yang tidak perlu, serta memberdayakan pengawasan internal yang fokus pada bimbingan dan pencegahan daripada penghukuman.
Pendekatan yang diusung oleh pemerintahan daerah ini dalam membangun integritas paling jelas merefleksikan pergeseran paradigma dari...
A
Integritas sebagai kepatuhan reaktif terhadap aturan menjadi integritas sebagai budaya proaktif yang hidup.
B
Ketergantungan pada teknologi menjadi ketergantungan pada sumber daya manusia.
C
Sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi pengambilan keputusan.
D
Fokus pada hasil menjadi fokus pada proses dalam setiap kegiatan pelayanan.
E
Prioritas pada efisiensi menjadi prioritas pada partisipasi publik.
NO. 32
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di instansinya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, indikasi kuat menunjukkan adanya praktik mark-up yang melibatkan beberapa pejabat senior. Situasi ini menempatkan ASN tersebut dalam dilema besar antara melaporkan temuan tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan merugikan kariernya, atau mendiamkannya demi menjaga stabilitas dan hubungan baik di lingkungan kerja. Berdasarkan prinsip integritas sebagai nilai dasar ASN dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi atau inspektorat, meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Mencoba berbicara secara personal dengan para pejabat senior yang terlibat untuk mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak eksternal.
C
Mengabaikan temuan tersebut dan berfokus pada tugas-tugasnya sendiri agar tidak terlibat dalam konflik yang berpotensi merugikan.
D
Mengumpulkan lebih banyak bukti secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, sambil tetap menjaga kerahasiaan untuk sementara waktu.
E
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan situasi koruptif di instansi tersebut.
NO. 33
Link Soal
Otto Iskandar Dinata, tokoh nasional yang dikenal melalui 'Peristiwa Bandung Kemuning' karena membela petani dari penindasan kolonial Belanda, tetap teguh meskipun diancam pengasingan ke Boegen Digul. Sikap yang patut dicontoh dari Otto Iskandar Dinata adalah ...
A
Semangatnya dalam mendorong masyarakat untuk terus berjuang.
B
Keberaniannya menghadapi ancaman pengasingan tanpa rasa takut.
C
Usahanya dalam memobilisasi rakyat melawan pemerintahan Belanda.
D
Sikapnya yang mendukung penindasan petani oleh Belanda.
E
Keputusannya untuk berpihak kepada Belanda karena keuntungan.
NO. 34
Link Soal
Integritas ASN bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan juga cerminan dari komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Di era disrupsi digital dan peningkatan kompleksitas tata kelola pemerintahan, integritas menjadi semakin krusial sebagai benteng pertahanan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dapat mengikis kepercayaan publik.
Dalam konteks ketahanan nasional dan penguatan identitas bangsa yang berdasarkan Pancasila, dampak fundamental apa yang paling relevan dari penegakan integritas secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan?
A
Meningkatnya daya saing ekonomi bangsa di pasar global karena birokrasi yang efisien dan bebas korupsi.
B
Terciptanya keadilan sosial dan merawat persatuan nasional melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.
C
Optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar.
D
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme e-governance yang transparan.
E
Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel sesuai standar internasional.
NO. 35
Link Soal
Pemerintah pusat sedang menghadapi demonstrasi besar dari masyarakat yang menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar. Langkah terbaik apa yang dapat diambil pemerintah untuk meredakan situasi ini?
A
Menunda pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar sampai situasi protes mereda.
B
Mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat untuk menguraikan alasan di balik kebijakan kenaikan harga tersebut.
C
Mengabaikan segala bentuk protes yang ada karena keputusan kebijakan sudah bersifat final.
D
Menurunkan kembali harga bahan bakar demi menenangkan gejolak dan kemarahan masyarakat.
E
Mengalihkan perhatian masyarakat dengan meluncurkan kebijakan baru di sektor lain yang lebih populer.
NO. 36
Link Soal
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.
NO. 37
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya tentang tidak melakukan korupsi, melainkan juga meliputi komitmen terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepatuhan pada sistem akuntabilitas. Dalam situasi di mana prosedur birokrasi yang rigid dapat menghambat efisiensi pelayanan, namun di sisi lain prosedur tersebut juga dirancang sebagai upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN adalah:
A
Memodifikasi prosedur secara diam-diam demi percepatan layanan yang dianggap lebih mendesak, dengan keyakinan bahwa tujuan akhir akan membenarkan cara.
B
Tetap berpegang teguh pada setiap prosedur yang ada tanpa toleransi, meski mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan keluhan masyarakat, karena prosedur adalah jaminan mutlak integritas.
C
Menganalisis dan mengidentifikasi potensi reformasi prosedur yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi, lalu mengusulkannya secara resmi kepada pihak berwenang.
D
Menggunakan diskresi sebatas mungkin untuk mempercepat proses, selama tidak ada dampak finansial negatif langsung pada negara, dan siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut.
E
Menyalurkan keluhan publik terkait prosedur lambat kepada media massa sebagai bentuk tekanan agar sistem birokrasi segera diperbaiki.
NO. 38
Link Soal
Dalam menghadapi arus globalisasi, pemerintah Indonesia aktif mempromosikan kebudayaan lokal di panggung internasional. Inisiatif ini sangat krusial dengan tujuan untuk...
A
Menghilangkan sepenuhnya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.
B
Memperkuat jati diri bangsa dan identitas nasional di tengah persaingan global yang ketat.
C
Meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara lain dalam sektor kebudayaan.
D
Menyeragamkan seluruh kebudayaan Indonesia agar lebih mudah diterima secara global.
E
Menghindari segala bentuk interaksi kebudayaan dengan negara-negara asing.
NO. 39
Link Soal
Ketika para tokoh perumus dasar negara dihadapkan pada perbedaan pandangan, mereka selalu memprioritaskan metode musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan bahwa...
A
Setiap keputusan final harus dicapai melalui sistem voting mayoritas.
B
Kepentingan pribadi atau golongan dianggap lebih utama daripada kepentingan umum.
C
Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dihindari sama sekali agar tidak terjadi konflik.
D
Musyawarah dan mufakat adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.
E
Para tokoh tersebut tidak pernah mengalami adanya perbedaan sudut pandang satu sama lain.
NO. 40
Link Soal
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.