Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Pada masa sidang BPUPKI, berbagai perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa diselesaikan dengan metode musyawarah mufakat. Tindakan ini merupakan cerminan dari prinsip bahwa...
A
Keragaman pandangan diabaikan atau dikesampingkan demi mencapai kesatuan.
B
Seluruh pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan diajak aktif mencari konsensus.
C
Penetapan keputusan hanya didasarkan pada suara terbanyak tanpa memberikan ruang bagi pandangan minoritas.
D
Setiap kelompok diwajibkan untuk mengorbankan kepentingannya demi kemaslahatan individu.
E
Keputusan akhir ditentukan oleh pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan paling dominan.
NO. 32
Link Soal
Dalam situasi krisis ekonomi global, pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan pajak demi menjaga stabilitas pendapatan negara. Namun, kebijakan ini menuai protes dari masyarakat yang merasa beban pajak menjadi terlalu berat. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Terus menaikkan pajak tanpa menghiraukan keberatan atau protes yang disampaikan oleh masyarakat.
B
Memangkas anggaran belanja negara secara signifikan untuk menghindari kenaikan pajak tambahan.
C
Mengadakan forum dialog publik untuk mengedukasi dan menjelaskan pentingnya kebijakan kenaikan pajak tersebut.
D
Menunda pemberlakuan kenaikan pajak hingga kondisi krisis ekonomi global benar-benar berakhir.
E
Memberikan pembebasan pajak khusus bagi kelompok masyarakat yang secara aktif menolak kebijakan tersebut.
NO. 33
Link Soal
Di Kabupaten Mandiri Jaya, salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Ibu Siti, dikenal sering memotong sebagian dana alokasi proyek-proyek kecil untuk kepentingan pribadi. Meskipun ia berusaha menutupi jejaknya dengan membuat laporan keuangan fiktif, praktik ini perlahan mulai tercium oleh kontraktor dan warga penerima manfaat. Lambat laun, kualitas pekerjaan proyek-proyek yang ditangani dinas tersebut menurun drastis, seperti pembangunan irigasi yang mudah rusak atau perbaikan jalan yang tidak tahan lama. Masyarakat mulai resah dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Apa dampak negatif paling signifikan yang timbul akibat pengabaian nilai integritas oleh Ibu Siti dalam kasus ini?
A
Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan potensi kerugian finansial negara akibat proyek yang tidak berkualitas.
B
Ibu Siti akan dipecat dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum atas perbuatannya.
C
Kontraktor yang bekerja sama dengan Ibu Siti tidak akan mendapatkan proyek lagi di masa mendatang.
D
Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum akan dipotong pada tahun berikutnya sebagai bentuk sanksi.
E
Rekan kerja Ibu Siti akan merasa tidak nyaman dan kinerja tim secara keseluruhan menurun.
NO. 34
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan perizinan, Ibu Lestari, dikenal memiliki reputasi baik dan selalu bekerja sesuai prosedur. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang tokoh masyarakat berpengaruh di daerahnya, Bapak Haryo, yang telah lama mengenal keluarganya. Bapak Haryo meminta Ibu Lestari untuk 'membantu mempercepat' proses perizinan untuk salah satu kerabatnya, dengan alasan 'situasi mendesak' dan 'ini hanya untuk tetangga sendiri'. Bapak Haryo bahkan menawarkan untuk 'mengganti waktu' Ibu Lestari dengan sedikit uang tunai sebagai 'ucapan terima kasih'. Ibu Lestari menyadari bahwa mempercepat proses perizinan di luar antrean normal akan melanggar prinsip keadilan dan transparansi, dan menerima uang akan menjadi gratifikasi. Namun, ia merasa sulit menolak permintaan dari tokoh masyarakat yang dihormati dan juga teman lama keluarganya. Apa prinsip integritas yang paling krusial dipertaruhkan dalam situasi ini, dan bagaimana Ibu Lestari seharusnya merespons permintaan Bapak Haryo secara profesional?
A
Menerima uang tersebut, tetapi tidak mempercepat proses, dengan alasan ingin menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat tanpa melanggar prosedur perizinan.
B
Secara halus menolak permintaan percepatan dan uang, menjelaskan prosedur standar yang harus diikuti semua pemohon, serta menyarankan agar Bapak Haryo mengikuti antrean sebagaimana mestinya tanpa pengecualian, sebagai bentuk penegakan prinsip imparsialitas dan anti-gratifikasi.
C
Mempercepat proses perizinan untuk Bapak Haryo tanpa menerima uang, dengan alasan urgensi yang disampaikan dan menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat.
D
Melaporkan Bapak Haryo kepada pihak berwenang atas percobaan penyuapan, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat.
E
Menyarankan Bapak Haryo untuk meminta bantuan staf lain yang mungkin lebih fleksibel dalam menangani permintaan 'khusus'.
NO. 35
Link Soal
Menghadapi disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia, beberapa daerah mengajukan keberatan terhadap kebijakan pembangunan pusat. Untuk menjaga stabilitas nasional, langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah pusat adalah...
A
Mengabaikan keberatan yang diajukan karena proses pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.
B
Menghentikan seluruh program pembangunan di daerah yang menyampaikan keberatan tersebut.
C
Menyelenggarakan konsultasi intensif dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang.
D
Memberikan alokasi dana tambahan khusus kepada daerah yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan.
E
Mengalihkan anggaran pembangunan dari wilayah yang sudah maju ke daerah yang mengajukan keberatan.
NO. 36
Link Soal
Salah satu nilai dasar anti-korupsi adalah 'Sederhana'. Mengapa gaya hidup sederhana sangat penting dimiliki oleh seorang ASN dalam upaya pencegahan korupsi?
A
Agar ASN terlihat miskin sehingga tidak dimintai sumbangan.
B
Karena gaji ASN kecil sehingga harus hemat.
C
Untuk menekan keinginan berlebih (konsumtif) yang sering menjadi pemicu seseorang mencari pendapatan tidak sah (korupsi).
D
Agar disukai oleh atasan yang juga sederhana.
E
Supaya tidak perlu membayar pajak kekayaan.
NO. 37
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 38
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di sebuah proyek strategis nasional yang mendesak. Dalam rapat koordinasi, beberapa kolega mengusulkan untuk memangkas beberapa tahapan prosedur standar yang dianggap memperlambat, dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian proyek demi kepentingan publik yang lebih besar. Meskipun pemangkasan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah...
A
Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.
B
Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.
C
Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
D
Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.
E
Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.
NO. 39
Link Soal
Kontribusi Mohammad Yamin, khususnya dalam Sumpah Pemuda 1928, menyoroti bahwa...
A
Kemerdekaan bisa diraih berkat solidaritas kaum muda.
B
Sumpah Pemuda adalah satu-satunya instrumen untuk mencapai kemerdekaan.
C
Kesatuan pemuda merupakan kekuatan primer dalam perlawanan terhadap penjajah.
D
Sumpah Pemuda hanya memberi keuntungan bagi segmen masyarakat tertentu.
E
Hanya pemuda yang menjadi kekuatan tunggal penentang penjajah.
NO. 40
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema krusial. Ia menemukan bahwa penerapan ketat sebuah regulasi yang sah secara hukum akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mengabaikan atau melonggarkan regulasi tersebut, meskipun dapat memberikan bantuan segera, berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat merusak prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam jangka panjang. Dalam situasi yang kompleks ini, prinsip integritas manakah yang seharusnya menjadi panduan utama bagi ASN tersebut?
A
Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
B
Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
C
Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.
D
Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
E
Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.