Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 42
Link Soal
Seorang kepala daerah dikenal memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Dalam sebuah proyek infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat, ditemukan indikasi awal adanya praktik suap dalam proses pengadaan. Meskipun bukti belum kuat dan pengungkapan kasus bisa memperlambat proyek serta memicu kekecewaan publik, kepala daerah tersebut bersikukuh untuk menindaklanjuti indikasi tersebut sesuai prosedur hukum, bahkan jika itu berarti proyek harus ditunda. Tindakan kepala daerah ini paling tepat mencerminkan implementasi nilai integritas berdasarkan aspek ....
A
Kejujuran
B
Konsistensi dalam Prinsip
C
Akuntabilitas Publik
D
Keadilan Prosedural
E
Independensi dalam Pengambilan Keputusan
NO. 43
Link Soal
Meskipun pernah diasingkan oleh penjajah, Ir. Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia, tidak pernah gentar dalam perjuangannya untuk kemerdekaan. Dalam konteks ini, integritas Soekarno ditunjukkan melalui sikap...
A
Menggalang perlawanan rakyat di berbagai daerah.
B
Tidak menunjukkan rasa takut selama masa pengasingan.
C
Memanfaatkan waktu pengasingan untuk banyak membaca buku perjuangan.
D
Tetap berani memperjuangkan kemerdekaan meskipun di bawah tekanan.
E
Bersedia menerima keputusan penjajah untuk diasingkan ke mana saja.
NO. 44
Link Soal
Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh selama sidang BPUPKI dan PPKI merefleksikan spirit para pendiri bangsa untuk...
A
Menjunjung tinggi kebebasan individual di atas kepentingan kolektif negara.
B
Merancang landasan negara yang kokoh dengan prioritas pada kesejahteraan dan kepentingan bersama.
C
Membangun suatu negara dengan model pemerintahan yang tidak transparan dan tertutup.
D
Menghapuskan segala bentuk perbedaan pandangan demi mencapai stabilitas semu.
E
Memposisikan kekuatan militer sebagai fondasi utama eksistensi dan kekuasaan negara.
NO. 45
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di instansinya menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh atasannya dalam proses tender proyek besar. Atasan tersebut meminta ASN untuk memanipulasi data agar perusahaan tertentu memenangkan tender, padahal perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria terbaik dan ada indikasi kolusi. ASN tersebut menyadari bahwa tindakan ini melanggar prinsip integritas, transparansi, dan merugikan keuangan negara. Namun, atasan mengancam akan meninjau kembali karier ASN tersebut jika menolak.
Apa tindakan yang paling tepat bagi ASN tersebut untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas sebagai pelayan publik?
A
Menolak secara tegas permintaan atasan dan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, seperti Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Menuruti permintaan atasan agar tidak kehilangan posisi dan kesempatan karier, namun mencoba mencari cara lain untuk meminimalisir kerugian negara di kemudian hari.
C
Mencoba bernegosiasi dengan atasan untuk mencari solusi yang lebih adil dan transparan tanpa melibatkan pihak eksternal.
D
Menunda proses tender dengan alasan teknis sambil diam-diam mencari dukungan dari rekan kerja yang memiliki pandangan serupa.
E
Melaksanakan perintah atasan namun mendokumentasikan semua bukti penyimpangan untuk digunakan di kemudian hari jika diperlukan.
NO. 46
Link Soal
Pengenalan sistem pajak baru oleh pemerintah pusat, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara, menuai keluhan dari banyak pengusaha karena dinilai rumit dan memberatkan. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari para pengusaha dan terus memberlakukan sistem pajak baru.
B
Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja sistem pajak baru.
C
Menunda penerapan sistem pajak sampai semua pihak sepakat sepenuhnya.
D
Membatalkan sistem pajak baru dan mengembalikan ke sistem perpajakan sebelumnya.
E
Memberikan pengecualian pajak sementara hanya kepada pengusaha yang menyatakan penolakan.
NO. 47
Link Soal
Di Negara Nusajaya, Bapak Surya Adinata menjabat sebagai Kepala Badan Pembangunan Nasional. Suatu ketika, sebuah proyek strategis pembangunan infrastruktur besar senilai triliunan rupiah akan dilelang. Beberapa kerabat dekat Bapak Surya, yang memiliki perusahaan konstruksi, mendekatinya dengan tawaran 'kerjasama' yang menjanjikan keuntungan pribadi yang signifikan jika proyek tersebut diarahkan kepada mereka. Mereka juga menyarankan agar proses lelang dapat sedikit 'dimudahkan' untuk pihak mereka. Bapak Surya, tanpa ragu, menolak tegas tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap proses harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk dirinya sendiri atau kerabatnya. Ia bahkan memastikan timnya melakukan pengawasan ekstra ketat agar tidak ada celah kecurangan. Akibatnya, hubungan dengan beberapa kerabatnya menjadi renggang, namun Proyek Pembangunan Jalur Logistik Sentra Berkah itu akhirnya diselesaikan oleh kontraktor yang memang paling kompeten dan dengan biaya yang efisien, membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Nusajaya.
Tindakan Bapak Surya Adinata dalam menghadapi tawaran dari kerabatnya tersebut, yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum di atas kepentingan pribadi dan golongan, merupakan cerminan nyata dari nilai luhur apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
A
Integritas
B
Patriotisme
C
Nasionalisme
D
Kerakyatan
E
Keadilan Sosial
NO. 48
Link Soal
Pemerintah daerah merencanakan program revitalisasi pasar tradisional dengan tujuan menggenjot perekonomian setempat. Namun, para pedagang di pasar tersebut mengkhawatirkan bahwa program ini justru akan merugikan mereka. Untuk menjamin kesuksesan program, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Terus melanjutkan proses revitalisasi tanpa menghiraukan kekhawatiran yang disampaikan oleh pedagang.
B
Mengajak serta para pedagang dalam setiap tahapan, mulai dari perancangan hingga implementasi program.
C
Menghentikan program apabila para pedagang tetap menunjukkan penolakan.
D
Mengalihkan fokus program ke sektor ekonomi lain yang dirasa lebih mudah untuk diterima.
E
Memberikan imbalan finansial kepada pedagang agar mereka bersedia menyetujui program tersebut.
NO. 49
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.
NO. 50
Link Soal
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global, pemerintah mengadakan program pelatihan keterampilan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, beberapa daerah terpencil memiliki keterbatasan akses terhadap program ini. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?
A
Menyediakan program pelatihan hanya di daerah perkotaan karena aksesnya lebih mudah.
B
Meningkatkan akses infrastruktur dan sumber daya di daerah terpencil agar mereka dapat mengikuti pelatihan.
C
Mengabaikan daerah terpencil dan hanya fokus pada daerah yang sudah siap.
D
Menurunkan standar kualitas program pelatihan agar lebih mudah diterapkan di daerah terpencil.
E
Mengalihkan program ke sektor lain yang dianggap lebih relevan untuk daerah terpencil.