Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Seorang pejabat publik yang baru saja dilantik sebagai kepala dinas di sebuah lembaga pemerintah, menemukan bahwa terdapat praktik "uang pelicin" yang sudah mengakar dalam pengurusan perizinan. Praktik ini dianggap lumrah oleh sebagian besar staf senior dan bahkan dibenarkan dengan alasan "mempercepat layanan tanpa merugikan negara". Meskipun pejabat tersebut tahu praktik ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan integritas, ia juga menyadari bahwa menolaknya secara frontal dapat menimbulkan resistensi kuat dan potensi menghambat program-program kerjanya yang penting. Sebagai seorang pejabat yang menjunjung tinggi integritas, langkah paling tepat yang harus diambil oleh kepala dinas tersebut adalah...
A
Mengadopsi praktik tersebut sementara waktu sambil merumuskan strategi jangka panjang untuk menghapusnya secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak.
B
Menolak tegas praktik "uang pelicin" tersebut, memberikan contoh langsung dengan tidak menerima atau memprosesnya, serta mengedukasi staf tentang pentingnya integritas.
C
Melaporkan praktik tersebut secara anonim kepada lembaga pengawas eksternal agar investigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik langsung di internal dinas.
D
Mencoba memodifikasi praktik tersebut menjadi "dana sukarela" yang transparan dan dipertanggungjawabkan untuk peningkatan fasilitas layanan publik.
E
Menunggu dukungan dari atasan atau kebijakan baru dari pusat sebelum mengambil tindakan konkret, sambil memastikan dirinya tidak terlibat langsung.
NO. 42
Link Soal
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum
NO. 43
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terbatas pada kejujuran dalam tindakan, tetapi juga mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kepatuhan terhadap etika dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, mengapa penegakan integritas di lingkungan birokrasi dianggap sebagai fondasi utama yang tak dapat ditawar?
A
Karena integritas memastikan ASN terhindar dari sanksi hukum dan disipliner.
B
Karena integritas adalah syarat mutlak untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi yang merugikan keuangan negara.
C
Karena integritas mencerminkan kualitas moral individu ASN yang penting bagi citra instansi.
D
Karena tanpa integritas, program pembangunan tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak swasta dan investor asing.
E
Karena integritas adalah wujud nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
NO. 44
Link Soal
Sebuah pemerintah daerah menginisiasi proyek pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Namun, penduduk lokal menyatakan bahwa proyek tersebut tidak selaras dengan kebutuhan mereka. Tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah adalah?
A
Terus melanjutkan proyek pembangunan tanpa melakukan penyesuaian.
B
Menyelenggarakan dialog atau musyawarah dengan warga setempat untuk menemukan solusi yang paling sesuai.
C
Mengalihfungsikan pengelolaan proyek kepada pihak perusahaan swasta.
D
Mengabaikan keberatan masyarakat dan tetap memaksakan pelaksanaan proyek.
E
Menghentikan seluruh proyek pembangunan secara total.
NO. 45
Link Soal
Pemerintah sedang gencar mengembangkan ekosistem digital untuk pelayanan publik. Sebuah aplikasi perizinan online baru diluncurkan dengan klaim keamanan dan integritas data yang tinggi. Namun, seorang programmer muda di kementerian yang ikut mengembangkan sistem tersebut, Saudara Candra, menemukan bahwa ada 'backdoor' yang sengaja ditanamkan oleh atasan teknisnya dengan alasan untuk 'memudahkan pemantauan' dan 'perbaikan cepat jika terjadi masalah'. Candra tahu bahwa 'backdoor' ini, meskipun dimaksudkan untuk kebaikan, berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab di masa depan dan melanggar prinsip kerahasiaan data serta integritas sistem. Atasan Candra mengancam akan memecatnya jika membocorkan informasi ini atau mencoba menghapus 'backdoor' tersebut. Dilema integritas apakah yang paling krusial dihadapi Candra, dan bagaimana ia harus bertindak sesuai kode etik profesi dan nilai integritas?
A
Menaati perintah atasan dan merahasiakan keberadaan 'backdoor', karena atasan memiliki otoritas dan pemecatan akan merugikan karirnya.
B
Diam-diam menghapus 'backdoor' tersebut dan mengamankan sistem tanpa memberitahu atasan, untuk melindungi integritas data pengguna.
C
Melaporkan keberadaan 'backdoor' dan ancaman yang diterimanya kepada unit kepatuhan internal atau instansi terkait yang lebih tinggi, dengan disertai bukti yang kuat, sebagai bentuk perlindungan data publik dan menjaga integritas sistem secara menyeluruh.
D
Menginformasikan kelemahan sistem ini kepada komunitas keamanan siber eksternal untuk mendapatkan dukungan publik dan tekanan terhadap kementerian.
E
Mencoba berdiskusi dengan atasan untuk menemukan solusi alternatif yang aman dan transparan, tanpa melibatkan pihak eksternal, untuk menjaga kerukunan tim.
NO. 46
Link Soal
Di Kabupaten Mandiri Jaya, salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Ibu Siti, dikenal sering memotong sebagian dana alokasi proyek-proyek kecil untuk kepentingan pribadi. Meskipun ia berusaha menutupi jejaknya dengan membuat laporan keuangan fiktif, praktik ini perlahan mulai tercium oleh kontraktor dan warga penerima manfaat. Lambat laun, kualitas pekerjaan proyek-proyek yang ditangani dinas tersebut menurun drastis, seperti pembangunan irigasi yang mudah rusak atau perbaikan jalan yang tidak tahan lama. Masyarakat mulai resah dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Apa dampak negatif paling signifikan yang timbul akibat pengabaian nilai integritas oleh Ibu Siti dalam kasus ini?
A
Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan potensi kerugian finansial negara akibat proyek yang tidak berkualitas.
B
Ibu Siti akan dipecat dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum atas perbuatannya.
C
Kontraktor yang bekerja sama dengan Ibu Siti tidak akan mendapatkan proyek lagi di masa mendatang.
D
Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum akan dipotong pada tahun berikutnya sebagai bentuk sanksi.
E
Rekan kerja Ibu Siti akan merasa tidak nyaman dan kinerja tim secara keseluruhan menurun.
NO. 47
Link Soal
Perilaku bergaya hidup mewah dan konsumtif di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kekurangan ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 48
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.
NO. 49
Link Soal
Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah pusat bertekad memajukan pendidikan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, beberapa daerah terpencil masih memiliki akses teknologi yang sangat terbatas. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi ini?
A
Memaksakan implementasi program teknologi di semua daerah tanpa terkecuali.
B
Meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara penuh.
C
Menyerahkan sepenuhnya program pendidikan teknologi hanya kepada daerah yang sudah siap secara mandiri.
D
Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan teknologi ke daerah perkotaan yang lebih maju.
E
Menunda keseluruhan program hingga seluruh daerah siap secara teknologi.
NO. 50
Link Soal
Seorang Kepala Bagian di Kementerian X menemukan bahwa salah satu staf terbaiknya, Saudara B, seorang ASN berprestasi dengan rekam jejak cemerlang dalam inovasi pelayanan publik, seringkali mengambil 'jalur pintas' administratif untuk mempercepat proses perizinan bagi masyarakat. 'Jalur pintas' ini memang tidak secara langsung melanggar hukum pidana, tetapi jelas menyimpang dari prosedur standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan dan berpotensi membuka celah bagi praktik tidak transparan di masa depan. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kecepatan pelayanan Saudara B, dan atasan langsung Saudara B pun cenderung mengabaikan penyimpangan ini demi capaian kinerja instansi. Kepala Bagian tersebut, yang baru saja mengikuti diklat integritas, merasa dilema antara mempertahankan efisiensi yang disukai publik dan atasan, atau menegakkan integritas prosedural. Apa implikasi etika terbesar dari situasi ini terhadap prinsip integritas dalam birokrasi, dan tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Kepala Bagian untuk menjunjung tinggi integritas secara komprehensif?
A
Mengabaikan praktik Saudara B karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan atasan, fokus pada hasil akhir tanpa terlalu mempermasalahkan proses.
B
Memberi teguran lisan kepada Saudara B secara pribadi dan meminta untuk tidak mengulangi, tanpa menindaklanjuti secara formal agar tidak mengganggu kinerja dan moral staf.
C
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP yang ada, melibatkan Saudara B dan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi penyederhanaan yang legal, sambil tetap memastikan Saudara B mematuhi prosedur yang berlaku saat ini dan memperbaiki penyimpangan secara sistematis.
D
Segera melaporkan Saudara B kepada inspektorat internal untuk sanksi disipliner atas pelanggaran prosedur, terlepas dari dampak positif yang dirasakan masyarakat.
E
Membuat aturan internal baru yang melegalkan 'jalur pintas' tersebut, dengan alasan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat akan kecepatan pelayanan.