Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Saat muncul ketegangan antara dua kelompok etnis di suatu wilayah, pemerintah segera bertindak untuk memediasi dan menengahi perselisihan tersebut. Tujuan utama dari intervensi pemerintah ini adalah...
A
Membiarkan konflik berlarut-larut hingga salah satu kelompok menyerah.
B
Menghindari penyelesaian konflik melalui jalur militer.
C
Memelihara persatuan nasional dan mencegah disintegrasi bangsa.
D
Menyelesaikan konflik dengan mendukung kelompok mayoritas.
E
Memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan konfliknya sendiri.
NO. 42
Link Soal
Korupsi seringkali bermula dari konflik kepentingan (conflict of interest). Manakah situasi di bawah ini yang menggambarkan konflik kepentingan seorang pejabat publik?
A
Menggunakan kendaraan dinas untuk meninjau lokasi bencana alam
B
Menunjuk perusahaan milik kerabat dekatnya sebagai pemenang tender proyek di instansinya
C
Menerima gaji dan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan
D
Menolak permintaan teman lama yang ingin dimudahkan urusan perizinannya
E
Menghadiri undangan rapat dinas di luar kota dengan biaya kantor
NO. 43
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah bagi pejabat negara memiliki tujuan fundamental untuk memastikan bahwa para pejabat tersebut...
A
Dapat menjalankan tugas dan wewenang tanpa intervensi dari pihak mana pun.
B
Mempunyai komitmen kuat terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi.
C
Memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan.
D
Menjamin kelancaran pemerintahan tanpa adanya kendala hukum yang berarti.
E
Dapat mengambil setiap keputusan berdasarkan preferensi atau keinginan pribadi.
NO. 44
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 45
Link Soal
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
NO. 46
Link Soal
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.
NO. 47
Link Soal
Seorang pejabat publik harus mampu membedakan antara keinginan pribadi dan kebutuhan publik. Kemampuan untuk menimbang baik-buruk berdasarkan norma yang berlaku menunjukkan berfungsinya...
A
Naluri bertahan hidup
B
Kecerdasan emosional semata
C
Akal sehat (common sense) dan hati nurani
D
Ambisi politik
E
Strategi manajemen konflik
NO. 48
Link Soal
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum
NO. 49
Link Soal
Primordialisme, yaitu pandangan yang menganggap suku sendiri paling unggul, sangat bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Pernyataan di bawah ini yang paling menunjukkan hubungan positif antara integrasi dan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Perbedaan suku bangsa di Indonesia merupakan aset yang memperkuat persatuan bangsa.
B
Setiap suku harus selalu mengembangkan budayanya agar tidak kalah dengan suku lain.
C
Keutuhan NKRI dijaga dengan membiarkan fanatisme suku berkembang.
D
Menganggap suku sendiri lebih superior dibandingkan suku lain di Indonesia.
E
Merasa bangga terhadap suku sendiri sambil merendahkan suku lain.
NO. 50
Link Soal
Pemerintah giat menjalankan program reformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Namun, banyak guru merasa kebijakan ini terlalu membebani mereka. Bagaimana cara terbaik pemerintah untuk menanggapi situasi ini?
A
Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan intensif agar para guru memahami tujuan dan cara penerapan kebijakan.
B
Mengurangi tuntutan pekerjaan guru agar mereka merasa lebih nyaman dan tidak terbebani.
C
Melakukan perubahan menyeluruh pada kebijakan agar lebih mudah diterima dan dilaksanakan.
D
Mengabaikan keluhan dari para guru karena kepentingan reformasi pendidikan lebih utama.
E
Menunda pelaksanaan reformasi sampai semua guru benar-benar siap untuk beradaptasi.