Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Pemerintah mengajukan revisi undang-undang sistem pemilu di parlemen, namun ada fraksi yang menolaknya karena dianggap bertentangan dengan kepentingan mereka. Langkah apa yang paling tepat bagi pemerintah?
A
Bernegosiasi dan mencari titik temu dengan fraksi-fraksi penolak untuk mencapai kesepakatan bersama.
B
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap meneruskan usulan perubahan tersebut.
C
Menunda proses perubahan sampai seluruh fraksi sepenuhnya mencapai persetujuan.
D
Memaksakan penerapan usulan tanpa melibatkan fraksi yang menolak.
E
Menarik kembali usulan dan menyerahkan seluruh keputusan kepada masyarakat melalui referendum.
NO. 42
Link Soal
Dalam sebuah kontes inovasi layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seorang peserta mengetahui bahwa ide yang ia ajukan memiliki kesamaan signifikan dengan ide yang pernah ia presentasikan dalam forum internal sebelumnya, yang kini diajukan oleh kelompok lain. Secara hukum, tidak ada pelanggaran hak cipta karena forum internal tersebut tidak memiliki klausul kerahasiaan eksplisit. Namun, peserta tersebut memutuskan untuk secara sukarela menarik diri dari kompetisi utama dan hanya berpartisipasi dalam kategori non-kompetitif, dengan alasan etika untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keadilan kompetisi, meskipun tindakannya ini berarti kehilangan kesempatan meraih hadiah besar.
Tindakan peserta ini, yang melampaui kepatuhan hukum semata, paling akurat mencerminkan manifestasi integritas dalam dimensi...
A
Moral courage dan komitmen pada etika melampaui kewajiban legal minimal.
B
Pengetahuan mendalam tentang regulasi hak cipta dan paten dalam inovasi.
C
Keinginan untuk menghindari publisitas negatif dan kritik dari publik di kemudian hari.
D
Kepiawaian dalam bernegosiasi untuk mencari solusi damai antarpihak yang bersengketa.
E
Pengakuan atas pentingnya inovasi kolaboratif daripada persaingan individual.
NO. 43
Link Soal
Pemerintah berupaya menguatkan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban penduduk sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Apa sasaran utama dari pendidikan tersebut?
A
Mencetak warga negara yang hanya tunduk pada otoritas pemerintah
B
Membekali masyarakat dengan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi
C
Menciptakan keseragaman berpikir dan bertindak di antara warga negara
D
Menjamin kesetaraan hak di mata hukum bagi setiap warga negara
E
Mendidik warga agar mendukung semua kebijakan pemerintah tanpa kritik
NO. 44
Link Soal
Distribusi bantuan sosial oleh pemerintah daerah sering terhambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks. Tindakan efektif apa yang harus diambil pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut?
A
Mengesampingkan seluruh prosedur birokrasi dan menyalurkan bantuan secara langsung.
B
Melakukan penyederhanaan prosedur birokrasi agar distribusi bantuan menjadi lebih cepat.
C
Menunda penyaluran bantuan sampai seluruh prosedur birokrasi selesai dipenuhi.
D
Mendevolvasi tugas distribusi bantuan kepada entitas pihak ketiga.
E
Menambah jumlah anggaran bantuan tanpa mengubah prosedur yang ada.
NO. 45
Link Soal
Pemerintah pusat mengadakan perundingan dengan komunitas adat di wilayah Indonesia bagian timur untuk mencegah meluasnya konflik dan menjaga harmoni antar suku. Tindakan pemerintah ini mencerminkan sikap yang menjunjung tinggi...
A
Perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat
B
Kekuasaan sepihak pemerintah pusat
C
Langkah awal agar proyek pembangunan lancar
D
Penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak relevan
E
Upaya untuk menghapus identitas budaya yang berbeda
NO. 46
Link Soal
Dokter Tjipto Mangoenkoesomo, anggota Tiga Serangkai, aktif mengkampanyekan gagasan pemerintahan sendiri dan kritis terhadap kebijakan kolonial. Perilaku beliau yang menunjukkan integritas terhadap bangsa Indonesia adalah ...
A
Terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan.
B
Berupaya melobi Jepang untuk memberikan kemerdekaan.
C
Mendukung upaya perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Belanda.
D
Berjuang untuk terbentuknya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan mandiri.
E
Berperan sebagai pendiri organisasi Sarekat Islam.
NO. 47
Link Soal
Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sikap para pendiri bangsa yang bersedia menerima usulan tersebut, meskipun dengan beragam pandangan, menunjukkan bahwa mereka...
A
Mempunyai visi dan ide yang berbeda-beda, namun tetap berupaya keras untuk bersatu.
B
Cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri.
C
Menepis segala perbedaan demi tercapainya kemerdekaan sesegera mungkin.
D
Menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan seluruh masyarakat.
E
Berusaha membangun negara yang kokoh dengan sistem kekuasaan yang terpusat.
NO. 48
Link Soal
Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep integritas seringkali diartikan sempit sebatas tidak melakukan korupsi. Padahal, integritas memiliki dimensi yang lebih luas dan krusial bagi keberlangsungan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi integritas yang komprehensif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
A
Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.
B
Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.
C
Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.
D
Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.
E
Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.
NO. 49
Link Soal
Seorang pejabat pengadaan barang dan jasa memiliki saudara kandung yang merupakan direktur salah satu perusahaan peserta tender. Agar integritas tetap terjaga dan terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest), tindakan paling tepat yang harus dilakukan pejabat tersebut adalah...
A
Tetap memproses tender namun bersikap profesional dan tidak memihak.
B
Membocorkan sedikit informasi spesifikasi teknis agar saudaranya bisa bersaing.
C
Mengundurkan diri dari tim penilai tender tersebut atau mendeklarasikan hubungan kekerabatan tersebut kepada atasan untuk digantikan posisinya.
D
Meminta saudaranya mundur dari tender demi nama baik keluarga.
E
Mengurangi nilai saudaranya sedikit agar tidak terlihat nepotisme.
NO. 50
Link Soal
Di Kabupaten Mekar Jaya, proyek pembangunan Jembatan Harapan yang seharusnya menjadi penghubung vital antar desa, mengalami penundaan parah dan kualitas konstruksi yang jauh di bawah standar. Dana yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar ternyata banyak diselewengkan oleh oknum-oknum di Dinas Pekerjaan Umum, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, jembatan yang baru selesai dibangun beberapa bulan kemudian sudah menunjukkan retakan di sana-sini dan tidak mampu menopang beban sesuai kapasitas yang direncanakan. Masyarakat desa yang sangat mengharapkan jembatan ini sebagai jalur ekonomi utama kini merasa kecewa dan terisolasi kembali, bahkan khawatir akan keselamatan mereka saat melintasinya. Situasi ini memicu demonstrasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dampak negatif paling fundamental dari pengabaian nilai integritas dalam kasus tersebut adalah...
A
Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan kegagalan pelayanan publik.
B
Kerugian finansial negara akibat penyelewengan anggaran.
C
Terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut secara keseluruhan.
D
Meningkatnya risiko kecelakaan bagi pengguna jembatan yang tidak sesuai standar.
E
Adanya tuntutan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat korupsi oleh lembaga terkait.