Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus bersifat terbuka. Apa implikasi utama dari transparansi sistem kepangkatan dan karir bagi integritas birokrasi?
A
Memudahkan masyarakat umum untuk mengintervensi jabatan
B
Menjamin kepastian karir berdasarkan kinerja dan mencegah nepotisme
C
Agar semua pegawai bisa naik pangkat secara otomatis setiap tahun
D
Menghilangkan peran pejabat pembina kepegawaian
E
Membuat persaingan antar pegawai menjadi tidak sehat
NO. 42
Link Soal
Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.
NO. 43
Link Soal
Bapak Budi, seorang kepala dinas di pemerintahan daerah, sedang merancang proyek infrastruktur besar yang akan melibatkan banyak kontraktor. Dalam proses penyusunan kriteria tender, ia menyadari bahwa salah satu kriteria teknis yang dianggap paling efisien dan inovatif ternyata hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan milik adik kandungnya. Meskipun tidak ada larangan hukum eksplisit yang mengikatnya untuk kasus ini, Bapak Budi tahu bahwa hal ini berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan dan merusak citra integritasnya sebagai pejabat publik. Berdasarkan prinsip integritas ASN, tindakan paling tepat yang harus diambil Bapak Budi adalah...
A
Tetap memasukkan kriteria tersebut karena secara teknis paling efisien dan menguntungkan daerah, dengan asumsi adiknya akan tetap bersaing secara fair dan profesional.
B
Mengeliminasi kriteria tersebut dan menggantinya dengan kriteria lain yang lebih umum, meskipun sedikit kurang efisien, demi menghindari konflik kepentingan.
C
Meneruskan dengan kriteria tersebut namun membuat deklarasi konflik kepentingan secara terbuka kepada atasan dan tim tender, serta memastikan transparansi proses.
D
Meminta adiknya untuk tidak ikut serta dalam tender proyek tersebut meskipun perusahaannya memenuhi kriteria terbaik, demi menjaga citra integritas pribadi.
E
Menyerahkan seluruh proses penyusunan kriteria tender dan evaluasi kepada tim independen serta menarik diri dari posisi ketua panitia proyek untuk memastikan objektivitas penuh dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.
NO. 44
Link Soal
Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.
NO. 45
Link Soal
Anda ditugaskan untuk mengurus pembuatan kaus seragam untuk kegiatan mancakrida (outbound) kantor minggu depan. Dari opsi berikut, tindakan mana yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dalam melaksanakan tugas ini?
A
Menentukan perusahaan konveksi yang memiliki rekam jejak baik dan kualitas terjamin.
B
Memberikan laporan berkala kepada panitia lain mengenai proses pembuatan kaus.
C
Menambahkan sedikit biaya pada setiap kaus sebagai imbalan atas usaha dan waktu ekstra.
D
Memastikan kualitas kaus yang dihasilkan setara dengan harga yang telah disepakati.
E
Mengumpulkan masukan awal dari rekan kerja untuk menentukan desain kaus yang akan dicetak.
NO. 46
Link Soal
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.
NO. 47
Link Soal
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang jabatan Kepala Seksi di sebuah dinas, Anda menemukan adanya indikasi kuat praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala signifikan. Praktik ini melibatkan beberapa pejabat senior dan rekan kerja dalam tim Anda. Anda merasakan adanya tekanan tidak langsung untuk tidak memperpanjang masalah ini demi menjaga 'stabilitas' dan 'keharmonisan' di lingkungan kerja. Dalam situasi demikian, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut secara resmi kepada atasan langsung dan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah dengan menyertakan bukti awal yang dimiliki, serta siap menghadapi konsekuensi dan resistensi yang mungkin timbul.
B
Mengumpulkan bukti tambahan secara rahasia dan mencoba mencari dukungan dari rekan-rekan ASN lain yang juga peduli integritas sebelum memutuskan untuk melaporkan.
C
Melakukan pendekatan personal kepada pejabat senior dan rekan kerja yang terlibat untuk meminta mereka menghentikan praktik tersebut dan memperbaiki kesalahan, tanpa perlu melibatkan jalur formal.
D
Mengabaikan temuan tersebut dan memilih untuk tidak bertindak demi menjaga karier pribadi serta menghindari konflik dengan rekan kerja dan atasan.
E
Mengusulkan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa secara umum kepada pimpinan dinas agar praktik serupa tidak terulang di masa depan, tanpa menyinggung pelanggaran yang sudah terjadi.
NO. 48
Link Soal
Untuk mempercepat laju pembangunan di wilayah perbatasan, pemerintah pusat menggandeng sektor swasta. Akan tetapi, masyarakat lokal merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses ini. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah?
A
Terus melanjutkan kolaborasi dengan pihak swasta tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
B
Menangguhkan proyek hingga seluruh masyarakat memberikan persetujuan penuh.
C
Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
E
Memberikan penggantian finansial kepada masyarakat sebagai kompensasi atas ketidakikutsertaan mereka.
NO. 49
Link Soal
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak positif berupa percepatan pembangunan, namun jika tidak dikelola dengan integritas yang baik, dapat menimbulkan dampak negatif berupa 'egoisme kewilayahan'. Apa makna dari istilah tersebut?
A
Daerah enggan menerima bantuan dari pusat
B
Masyarakat daerah menjadi tertutup terhadap pendatang
C
Daerah hanya mementingkan kemajuan wilayahnya sendiri tanpa peduli kepentingan nasional
D
Pemimpin daerah menolak diaudit oleh BPK
E
Munculnya raja-raja kecil yang otoriter di daerah
NO. 50
Link Soal
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender