Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Pemerintah daerah mengadakan festival seni budaya yang melibatkan berbagai komunitas suku di Indonesia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk...
A
Menyatukan semua suku di bawah satu payung budaya tunggal.
B
Mereduksi perbedaan budaya yang ada di antara suku-suku.
C
Meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan budaya nasional.
D
Membatasi masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia.
E
Menyeragamkan praktik budaya dari suku-suku di Indonesia.
NO. 42
Link Soal
Pemerintah giat menjalankan program reformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Namun, banyak guru merasa kebijakan ini terlalu membebani mereka. Bagaimana cara terbaik pemerintah untuk menanggapi situasi ini?
A
Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan intensif agar para guru memahami tujuan dan cara penerapan kebijakan.
B
Mengurangi tuntutan pekerjaan guru agar mereka merasa lebih nyaman dan tidak terbebani.
C
Melakukan perubahan menyeluruh pada kebijakan agar lebih mudah diterima dan dilaksanakan.
D
Mengabaikan keluhan dari para guru karena kepentingan reformasi pendidikan lebih utama.
E
Menunda pelaksanaan reformasi sampai semua guru benar-benar siap untuk beradaptasi.
NO. 43
Link Soal
Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.
NO. 44
Link Soal
Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan timur Indonesia dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, komunitas lokal merasa minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Tindakan yang paling tepat bagi pemerintah adalah?
A
Meneruskan pembangunan proyek tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal.
B
Menghentikan keseluruhan proyek demi mencegah potensi konflik di kemudian hari.
C
Mengikutsertakan komunitas lokal dalam setiap fase, mulai dari perancangan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke wilayah lain yang menunjukkan respons yang lebih positif terhadap perubahan.
E
Memberikan sejumlah kompensasi finansial kepada masyarakat lokal sebagai bentuk kepedulian.
NO. 45
Link Soal
Seorang kepala daerah berkeinginan membangun fasilitas umum yang krusial di wilayahnya, tetapi menghadapi kendala anggaran yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah?
A
Mengajukan permohonan pinjaman dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pembangunan tersebut.
B
Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk fasilitas yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat.
C
Menunda semua proyek pembangunan hingga ketersediaan anggaran daerah benar-benar mencukupi.
D
Mengalihkan dana dari sektor lain yang dianggap kurang penting demi mendanai pembangunan fasilitas ini.
E
Mengabaikan rencana pembangunan fasilitas tersebut dan lebih fokus pada program lain yang tidak memerlukan banyak biaya.
NO. 46
Link Soal
Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.
NO. 47
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 48
Link Soal
Seorang kepala daerah, yang juga merupakan anggota partai politik, membuat kebijakan yang condong pada kepentingan partainya sebagai bentuk loyalitas, meskipun ia telah mengucapkan sumpah jabatan. Perilaku yang melanggar prinsip integritas adalah ...
A
Menunjukkan loyalitas terhadap partai politik pendukungnya.
B
Mematuhi sumpah dan janji yang diucapkan saat menjabat sebagai pemimpin.
C
Berjanji untuk selalu menaati undang-undang yang berlaku.
D
Menjalin kesepakatan untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan partainya.
E
Menunjukkan komitmen untuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan pihak.
NO. 49
Link Soal
Di sebuah desa, warga bergotong-royong mengumpulkan sumbangan untuk seorang perempuan lanjut usia yang hidup sebatang kara. Sikap kepedulian seperti ini perlu dipertahankan karena menunjukkan kontribusi positif terhadap aspek apa?
A
Pengurangan tingkat kejahatan.
B
Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.
C
Peningkatan rasa percaya di antara anggota masyarakat.
D
Penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
E
Pengukuhan semangat kebangsaan.
NO. 50
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya tentang tidak melakukan korupsi, melainkan juga meliputi komitmen terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepatuhan pada sistem akuntabilitas. Dalam situasi di mana prosedur birokrasi yang rigid dapat menghambat efisiensi pelayanan, namun di sisi lain prosedur tersebut juga dirancang sebagai upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN adalah:
A
Memodifikasi prosedur secara diam-diam demi percepatan layanan yang dianggap lebih mendesak, dengan keyakinan bahwa tujuan akhir akan membenarkan cara.
B
Tetap berpegang teguh pada setiap prosedur yang ada tanpa toleransi, meski mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan keluhan masyarakat, karena prosedur adalah jaminan mutlak integritas.
C
Menganalisis dan mengidentifikasi potensi reformasi prosedur yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi, lalu mengusulkannya secara resmi kepada pihak berwenang.
D
Menggunakan diskresi sebatas mungkin untuk mempercepat proses, selama tidak ada dampak finansial negatif langsung pada negara, dan siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut.
E
Menyalurkan keluhan publik terkait prosedur lambat kepada media massa sebagai bentuk tekanan agar sistem birokrasi segera diperbaiki.