PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Pendirian Budi Utomo oleh Soetomo pada tanggal 20 Mei 1908, sebagai organisasi modern pertama di Indonesia, dalam konteks integritas, menggambarkan bahwa ...
A
Melakukan perlawanan terhadap penjajah paling efektif dilakukan melalui organisasi modern.
B
Tercapainya kemerdekaan dan tujuan bersama akan lebih mudah bila dilakukan secara terorganisir dan memiliki arah yang jelas.
C
Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang didirikan khusus untuk kaum bangsawan dan terpelajar.
D
Perlawanan terhadap penjajah Belanda tidak memadai hanya dengan membentuk organisasi modern.
E
Organisasi Budi Utomo dibentuk dan didominasi oleh para dokter untuk kepentingan umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ketika merumuskan kebijakan negara, prinsip musyawarah mufakat menggarisbawahi makna penting bahwa...
A
Pengambilan keputusan harus dilakukan secara eksklusif oleh golongan mayoritas.
B
Setiap individu atau kelompok berhak untuk menyampaikan pandangannya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
C
Kelompok tertentu seharusnya memiliki kendali penuh dan mendominasi segala keputusan politik.
D
Musyawarah hanya dibutuhkan apabila muncul situasi konflik atau perselisihan.
E
Keputusan sebaiknya diambil secara cepat dan tidak perlu mempertimbangkan opini pihak lain.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Desa Makmur, sebuah desa di kaki Gunung Arjuno, memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan yang berintegritas. Kakek Buyut Budi, Pak Wijaya, pada era 1970-an, dikenal sebagai kepala desa yang sangat jujur dan transparan dalam mengelola bantuan pangan dari pemerintah. Setiap beras yang diterima akan dicatat detailnya, diumumkan di balai desa, dan dibagikan secara adil tanpa memandang status atau kedekatan. Ia bahkan menolak hadiah pribadi dari warga yang ingin mendapatkan jatah lebih. Kini, Budi menjabat sebagai Sekretaris Desa Makmur. Pada tahun 2023, desa menerima alokasi dana desa yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan era kakeknya, Budi dihadapkan pada tawaran 'komisi' dari kontraktor, tekanan dari oknum partai politik daerah untuk memprioritaskan proyek tertentu yang menguntungkan mereka, serta desakan dari beberapa anggota keluarga untuk mengutamakan proyek di lingkungan kerabat. Budi merasa dilema karena tuntutan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang dipegang teguh oleh kakeknya. Meskipun Budi ingin meniru integritas kakeknya, ia merasa tekanan eksternal di era modern jauh lebih kompleks dan berisiko. Perbandingan penerapan nilai integritas antara Pak Wijaya di era 1970-an dan Budi di era 2023 di Desa Makmur menunjukkan bahwa...
A
Prinsip integritas di masa lalu lebih mudah diterapkan karena minimnya godaan dibandingkan masa kini.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks akibat intervensi politik dan materialisme yang meningkat.
C
Generasi muda seperti Budi kurang memiliki komitmen terhadap integritas dibandingkan generasi sebelumnya.
D
Integritas merupakan nilai yang universal namun interpretasinya berbeda di setiap zaman.
E
Tingkat kepatuhan terhadap regulasi di masa lalu lebih tinggi dibandingkan masa kini.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah berencana mengimplementasikan sistem pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang canggih untuk memonitor lalu lintas dan ketertiban umum di seluruh kota, dengan janji peningkatan efisiensi dan keamanan. Sistem ini akan mengumpulkan dan menganalisis data pribadi dalam jumlah besar, termasuk rekaman wajah dan pola pergerakan individu. Meskipun ada jaminan tentang anonimitas data dan protokol keamanan yang ketat, sebagian masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran serius tentang potensi penyalahgunaan data, pengawasan berlebihan yang menyerupai 'big brother', serta hilangnya privasi. Dilema integritas utama yang muncul dari implementasi teknologi ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara...
A
Potensi peningkatan efisiensi layanan publik dengan risiko erosi hak privasi dan kebebasan individu.
B
Kebutuhan akan inovasi teknologi dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengadaan sistem.
C
Tuntutan masyarakat akan keamanan dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi komunal.
D
Kemajuan ilmiah dengan aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat yang konservatif.
E
Keharusan untuk bersaing di tingkat global dengan kemampuan sumber daya manusia lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Salah satu aktivitas yang paling tepat dalam merefleksikan dan mengimplementasikan prinsip Bhineka Tunggal Ika adalah...
A
Melakukan upaya standarisasi terhadap kebudayaan nasional agar lebih efisien dalam pengelolaan.
B
Mengurangi spektrum keberagaman budaya dengan dalih untuk menciptakan kesatuan.
C
Menjaga kelestarian serta menghargai setiap perbedaan dalam budaya, keyakinan, dan suku bangsa.
D
Menetapkan keseragaman dalam semua regulasi keagamaan di seluruh wilayah negara.
E
Berusaha meminimalisir segala bentuk perbedaan antara kelompok suku dan agama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pak Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Harapan Bangsa. Suatu hari, sebuah perusahaan multinasional besar, PT Sentosa Raya, ingin menginvestasikan dananya untuk proyek infrastruktur berskala besar di provinsi tersebut. Dalam sebuah pertemuan tertutup, perwakilan PT Sentosa Raya menawarkan 'dana operasional' yang cukup besar kepada Pak Rahman dan timnya, di luar prosedur resmi, dengan harapan proses perizinan dan persetujuan proyek dapat dipercepat dan beberapa regulasi bisa dilonggarkan. Pak Rahman dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa semua proses harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semata-mata demi kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Harapan Bangsa, tanpa adanya intervensi atau keuntungan pribadi. Prinsip ini ia pegang teguh meskipun ada potensi tekanan dari pihak lain yang ingin proyek tersebut cepat terealisasi dengan cara apapun.
A
Profesionalisme
B
Integritas
C
Loyalitas
D
Etos Kerja
E
Solidaritas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Masyarakat Jawa mengenal prinsip 'Ma-Limo' sebagai lima larangan moral utama. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari Ma-Limo?
A
Maling (Mencuri)
B
Madat (Menghisap candu)
C
Madon (Melacur/Main perempuan)
D
Main (Berjudi)
E
Malas (Tidak mau bekerja)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN di bagian pelayanan publik sering menerima hadiah kecil berupa makanan atau suvenir dari warga yang merasa terbantu. ASN tersebut menerimanya karena merasa tidak memintanya dan nilainya kecil. Berdasarkan prinsip integritas dan aturan gratifikasi, bagaimana penilaian tindakan tersebut?
A
Boleh, selama tidak berupa uang tunai.
B
Boleh, karena itu adalah budaya ketimuran untuk menghargai pemberian.
C
Dilarang, karena termasuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
D
Dilarang, kecuali sudah mendapat izin dari atasan langsung.
E
Boleh, asalkan dilaporkan ke KPK setiap akhir tahun.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setelah dilanda skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, sebuah lembaga negara menghadapi krisis kepercayaan publik yang parah. Untuk memulihkan integritasnya, lembaga tersebut mengambil serangkaian langkah drastis: memecat pejabat yang terlibat, melakukan audit forensik menyeluruh yang hasilnya diumumkan ke publik, membentuk komite etik independen, serta meluncurkan kampanye internal untuk menanamkan kembali nilai-nilai antikorupsi. Meski demikian, beberapa tahun kemudian, indikasi praktik serupa kembali muncul, menimbulkan keraguan apakah upaya pemulihan tersebut efektif. Kegagalan upaya pemulihan integritas ini dalam mencegah kambuhnya praktik korupsi paling mungkin disebabkan oleh kurangnya penekanan pada...
A
Transformasi budaya organisasi yang berkelanjutan dan internalisasi nilai-nilai integritas secara mendalam.
B
Implementasi sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak korupsi di masa depan.
C
Keterlibatan aktif pihak media massa dalam memantau dan melaporkan perkembangan lembaga.
D
Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk deteksi dini.
E
Pengurangan intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan di internal lembaga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pasca bencana alam, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk masyarakat terdampak. Akan tetapi, muncul keluhan dari masyarakat mengenai distribusi bantuan yang dianggap tidak adil. Apa tindakan yang harus segera diambil oleh pemerintah?
A
Menambah porsi bantuan khusus bagi kelompok masyarakat yang mengajukan keluhan.
B
Menghentikan seluruh proses distribusi bantuan hingga masalah ketidakadilan teratasi.
C
Melakukan audit transparan terhadap proses distribusi bantuan dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.
D
Mengabaikan keluhan yang ada karena distribusi bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal.
E
Menyerahkan tanggung jawab penuh distribusi bantuan kepada lembaga pihak ketiga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.