PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Pemerintah pusat meluncurkan program subsidi guna meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan yang kurang mampu. Namun, ditemukan laporan bahwa bantuan tersebut tidak mencapai sasaran yang sebenarnya membutuhkan. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
A
Mengabaikan laporan yang masuk dan tetap melanjutkan program subsidi seperti biasa.
B
Melakukan pemeriksaan menyeluruh atau audit mendalam terhadap proses distribusi subsidi.
C
Mengalihkan alokasi dana subsidi tersebut ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak.
D
Menambah besaran subsidi tanpa melakukan perubahan pada mekanisme distribusinya.
E
Membiarkan masyarakat mengatur sendiri mekanisme penyaluran subsidi di tingkat lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang jabatan Kepala Seksi di sebuah dinas, Anda menemukan adanya indikasi kuat praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala signifikan. Praktik ini melibatkan beberapa pejabat senior dan rekan kerja dalam tim Anda. Anda merasakan adanya tekanan tidak langsung untuk tidak memperpanjang masalah ini demi menjaga 'stabilitas' dan 'keharmonisan' di lingkungan kerja. Dalam situasi demikian, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut secara resmi kepada atasan langsung dan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah dengan menyertakan bukti awal yang dimiliki, serta siap menghadapi konsekuensi dan resistensi yang mungkin timbul.
B
Mengumpulkan bukti tambahan secara rahasia dan mencoba mencari dukungan dari rekan-rekan ASN lain yang juga peduli integritas sebelum memutuskan untuk melaporkan.
C
Melakukan pendekatan personal kepada pejabat senior dan rekan kerja yang terlibat untuk meminta mereka menghentikan praktik tersebut dan memperbaiki kesalahan, tanpa perlu melibatkan jalur formal.
D
Mengabaikan temuan tersebut dan memilih untuk tidak bertindak demi menjaga karier pribadi serta menghindari konflik dengan rekan kerja dan atasan.
E
Mengusulkan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa secara umum kepada pimpinan dinas agar praktik serupa tidak terulang di masa depan, tanpa menyinggung pelanggaran yang sudah terjadi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sebuah kontes inovasi layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seorang peserta mengetahui bahwa ide yang ia ajukan memiliki kesamaan signifikan dengan ide yang pernah ia presentasikan dalam forum internal sebelumnya, yang kini diajukan oleh kelompok lain. Secara hukum, tidak ada pelanggaran hak cipta karena forum internal tersebut tidak memiliki klausul kerahasiaan eksplisit. Namun, peserta tersebut memutuskan untuk secara sukarela menarik diri dari kompetisi utama dan hanya berpartisipasi dalam kategori non-kompetitif, dengan alasan etika untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keadilan kompetisi, meskipun tindakannya ini berarti kehilangan kesempatan meraih hadiah besar. Tindakan peserta ini, yang melampaui kepatuhan hukum semata, paling akurat mencerminkan manifestasi integritas dalam dimensi...
A
Moral courage dan komitmen pada etika melampaui kewajiban legal minimal.
B
Pengetahuan mendalam tentang regulasi hak cipta dan paten dalam inovasi.
C
Keinginan untuk menghindari publisitas negatif dan kritik dari publik di kemudian hari.
D
Kepiawaian dalam bernegosiasi untuk mencari solusi damai antarpihak yang bersengketa.
E
Pengakuan atas pentingnya inovasi kolaboratif daripada persaingan individual.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Integritas adalah keselarasan antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan yang mengedepankan kejujuran, konsistensi, dan keteguhan prinsip. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, nilai integritas ini sangat fundamental dan berakar kuat dalam falsafah Pancasila. Dari kelima sila Pancasila, sila yang paling mendasari dan secara intrinsik merefleksikan esensi nilai integritas dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik adalah...
A
Sila Pertama, karena ASN yang berintegritas harus menjalankan tugasnya dengan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
B
Sila Kedua, karena integritas ASN adalah pengejawantahan dari sikap adil, beradab, dan bermartabat dalam setiap tindakan serta keputusan.
C
Sila Ketiga, karena integritas ASN diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjalankan tugasnya.
D
Sila Keempat, karena integritas ASN menjamin proses musyawarah mufakat yang jujur dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.
E
Sila Kelima, karena integritas ASN adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pengetatan regulasi untuk perdagangan daring (online) guna melindungi konsumen. Namun, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari pelaku UMKM dan tetap menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.
B
Mengadakan dialog bersama pelaku UMKM untuk mencari titik temu dan menyesuaikan regulasi.
C
Membatalkan seluruh kebijakan tersebut demi mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM.
D
Memberikan kompensasi finansial kepada pelaku UMKM yang terdampak negatif oleh regulasi.
E
Mengalihkan penerapan kebijakan tersebut ke sektor lain yang tidak memiliki banyak UMKM.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kesenjangan distribusi hasil pembangunan sering kali terjadi antara wilayah maju dan wilayah tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan ini?
A
Mendahulukan pembangunan di daerah maju demi efisiensi
B
Mengalihkan semua dana pembangunan ke daerah tertinggal
C
Meningkatkan alokasi anggaran dan program pembangunan yang difokuskan pada daerah tertinggal
D
Membiarkan disparitas tersebut karena dianggap tidak terhindarkan
E
Menyerahkan tanggung jawab pembangunan di daerah tertinggal kepada sektor swasta

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sikap integritas R.A. Kartini dalam perjuangannya tercermin melalui tindakannya untuk...
A
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk perempuan.
B
Memajukan sektor kesehatan masyarakat.
C
Menginisiasi perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme.
D
Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
E
Membentuk organisasi politik guna meraih kemerdekaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Anda menerima bantuan sosial yang sebenarnya tidak ditujukan untuk keluarga Anda, karena pihak desa mendistribusikannya secara merata kepada semua warga tanpa melihat kriteria. Dalam situasi ini, tindakan yang sebaiknya dihindari adalah ...
A
Menerima bantuan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap kebijakan pemerintah desa.
B
Mengembalikan bantuan tersebut karena merasa tidak berhak atasnya.
C
Menyalurkan bantuan yang diterima kepada individu lain yang lebih membutuhkan.
D
Berkoordinasi dengan pihak desa untuk memastikan bantuan didistribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
E
Melaporkan kesalahan penyaluran bantuan tersebut kepada instansi yang berwenang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.