Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender
NO. 52
Link Soal
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Instrumen hukum nasional yang menetapkan ratifikasi tersebut adalah...
A
UU No. 18 Tahun 1992
B
UU No. 5 Tahun 1998
C
UU No. 29 Tahun 1999
D
UU No. 12 Tahun 2005
E
UU No. 32 Tahun 2004
NO. 53
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di sebuah proyek strategis nasional yang mendesak. Dalam rapat koordinasi, beberapa kolega mengusulkan untuk memangkas beberapa tahapan prosedur standar yang dianggap memperlambat, dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian proyek demi kepentingan publik yang lebih besar. Meskipun pemangkasan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah...
A
Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.
B
Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.
C
Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
D
Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.
E
Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.
NO. 54
Link Soal
Korupsi seringkali bermula dari konflik kepentingan (conflict of interest). Manakah situasi di bawah ini yang menggambarkan konflik kepentingan seorang pejabat publik?
A
Menggunakan kendaraan dinas untuk meninjau lokasi bencana alam
B
Menunjuk perusahaan milik kerabat dekatnya sebagai pemenang tender proyek di instansinya
C
Menerima gaji dan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan
D
Menolak permintaan teman lama yang ingin dimudahkan urusan perizinannya
E
Menghadiri undangan rapat dinas di luar kota dengan biaya kantor
NO. 55
Link Soal
Rencana pemerintah membangun bendungan besar untuk irigasi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal terkait potensi dampak sosial dan lingkungannya. Respons seperti apa yang seharusnya diberikan pemerintah atas kekhawatiran ini?
A
Mengabaikan aspirasi masyarakat dan melanjutkan pembangunan proyek.
B
Melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) yang menyeluruh sebelum memulai proyek.
C
Menghentikan total proyek guna menghindari potensi konflik dengan masyarakat.
D
Menyediakan kompensasi finansial bagi warga yang mungkin terdampak proyek.
E
Mengubah lokasi proyek ke daerah lain yang lebih kondusif dan menerima.
NO. 56
Link Soal
Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah pusat bertekad memajukan pendidikan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, beberapa daerah terpencil masih memiliki akses teknologi yang sangat terbatas. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi ini?
A
Memaksakan implementasi program teknologi di semua daerah tanpa terkecuali.
B
Meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara penuh.
C
Menyerahkan sepenuhnya program pendidikan teknologi hanya kepada daerah yang sudah siap secara mandiri.
D
Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan teknologi ke daerah perkotaan yang lebih maju.
E
Menunda keseluruhan program hingga seluruh daerah siap secara teknologi.
NO. 57
Link Soal
R.A. Kartini dikenang sebagai pahlawan yang gigih memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Perjuangan beliau secara nyata diwujudkan melalui usaha...
A
Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi perempuan di Indonesia.
B
Melancarkan perlawanan bersenjata untuk mengusir penjajah.
C
Mendirikan wadah organisasi politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat secara umum.
D
Mengembangkan perekonomian lokal melalui aktivitas perdagangan bebas.
E
Mengabaikan hak-hak laki-laki demi mencapai kesetaraan gender yang mutlak.
NO. 58
Link Soal
Di Indonesia, terdapat berbagai etnis seperti Tionghoa, Arab, dan India yang telah menetap secara turun-temurun dan berpotensi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI sangatlah penting karena alasan utama apa?
A
Perbedaan etnis akan semakin memperkaya khazanah bangsa Indonesia.
B
Semakin banyak WNI akan semakin menguatkan persatuan bangsa.
C
Indonesia menjunjung tinggi prinsip keterbukaan bagi siapapun yang ingin menjadi WNI.
D
Mendukung dan memperkokoh persatuan bangsa Indonesia.
E
Kepentingan politik dianggap lebih dominan daripada ikatan etnis.
NO. 59
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 60
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.