Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Pemerintah pusat mengadakan perundingan dengan komunitas adat di wilayah Indonesia bagian timur untuk mencegah meluasnya konflik dan menjaga harmoni antar suku. Tindakan pemerintah ini mencerminkan sikap yang menjunjung tinggi...
A
Perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat
B
Kekuasaan sepihak pemerintah pusat
C
Langkah awal agar proyek pembangunan lancar
D
Penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak relevan
E
Upaya untuk menghapus identitas budaya yang berbeda
NO. 52
Link Soal
Seorang pejabat publik kedapatan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas publik, langkah yang tepat adalah...
A
Meminta pejabat tersebut mengembalikan dana secara rahasia
B
Mengabaikan kasus tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan
C
Melakukan penyelidikan menyeluruh dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum
D
Melindungi pejabat tersebut demi citra baik lembaga
E
Mengalihkan perhatian masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan baru
NO. 53
Link Soal
Pada sebuah ajang 'Kompetisi Inovasi Sektor Publik 2024' yang diselenggarakan secara nasional, Bapak Bayu, seorang pejabat dari Kementerian P, bersama timnya berhasil lolos ke tahap final dengan proposal 'Sistem Integrasi Data Pelayanan Publik'. Sebelum ajang berlangsung, Bapak Bayu teringat bahwa beberapa tahun lalu, saat masih bertugas di instansi sebelumnya, ia pernah mempresentasikan kerangka ide serupa dalam sebuah forum diskusi internal yang tidak terikat klausul kerahasiaan eksplisit. Kini, sebuah tim dari instansi lamanya juga turut berpartisipasi di kompetisi yang sama dengan proposal yang memiliki kemiripan signifikan.
Setelah meninjau regulasi kompetisi dan ketentuan hak cipta yang berlaku, Bapak Bayu menemukan bahwa secara hukum, tidak ada pelanggaran yang terjadi baik oleh timnya maupun tim dari instansi lama. Kendati demikian, ia secara sukarela mengusulkan kepada pimpinan timnya untuk mengubah status partisipasi mereka dari kategori kompetitif utama menjadi kategori 'showcase inovasi' non-penghargaan. Keputusan ini diambil Bapak Bayu dengan pertimbangan kuat bahwa, meskipun sah secara hukum, potensi persepsi publik mengenai 'duplikasi ide' atau 'keunggulan tidak fair' dapat mengikis kepercayaan terhadap integritas proses kompetisi dan reputasi pribadinya, bahkan jika ia harus mengorbankan peluang memenangkan hadiah besar.
Tindakan Bapak Bayu tersebut, yang menempatkan pertimbangan di atas tuntutan legal formal, paling tepat mencerminkan pemahaman integritas sebagai komitmen terhadap...
A
Standar moral dan etika yang lebih tinggi dari sekadar kepatuhan hukum.
B
Efisiensi prosedural dan optimalisasi strategi kompetisi.
C
Penegakan regulasi dan pencegahan konflik kepentingan yang eksplisit.
D
Perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan inovasi berkelanjutan.
E
Pencapaian target kinerja organisasi dan akuntabilitas publik.
NO. 54
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.
NO. 55
Link Soal
Perilaku bergaya hidup mewah dan konsumtif di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kekurangan ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 56
Link Soal
Di sebuah wilayah, ada sekelompok masyarakat yang menolak program vaksinasi nasional karena alasan keyakinan pribadi. Bagaimana pemerintah sebaiknya menanggapi situasi ini?
A
Memaksakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian
B
Mengabaikan kelompok tersebut karena mereka merupakan minoritas
C
Melakukan dialog dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi untuk kesehatan publik
D
Memberikan hukuman kepada individu yang menolak vaksinasi
E
Menunda program vaksinasi hingga seluruh masyarakat mencapai kesepakatan
NO. 57
Link Soal
Pemerintah merencanakan untuk membuka kesempatan investasi asing di sektor pertanian. Namun, para petani lokal mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kehilangan lahan. Langkah responsif terbaik apa yang dapat pemerintah ambil?
A
Meneruskan program investasi tanpa mempertimbangkan masukan atau kekhawatiran petani lokal.
B
Mengikutsertakan petani lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait investasi.
C
Menyediakan kompensasi finansial bagi petani yang lahannya terkena dampak pembangunan.
D
Menunda seluruh rencana investasi asing hingga semua petani lokal memberikan persetujuan.
E
Memberikan izin kepada investor asing untuk mengelola seluruh lahan pertanian yang ada.
NO. 58
Link Soal
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip netralitas adalah hal mutlak. Berdasarkan sejarah regulasi (seperti PP lama tahun 1979 hingga UU ASN terbaru), mengapa seorang PNS dilarang keras menjadi anggota atau pengurus partai politik?
A
Agar PNS fokus pada peningkatan kompetensi teknis semata
B
Mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelayanan publik
C
Karena partai politik tidak memberikan kontribusi pada negara
D
Untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai partai
E
Supaya PNS tidak memiliki hak politik sama sekali
NO. 59
Link Soal
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum
NO. 60
Link Soal
Maraknya pembalakan liar menjadi kendala serius bagi pemerintah pusat dalam mengelola hutan di Indonesia, menyebabkan kerusakan lingkungan. Tindakan fundamental apa yang harus diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah ini?
A
Membiarkan praktik pembalakan liar berlangsung demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
B
Mengintensifkan pengawasan serta memperketat penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar.
C
Melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan hutan kepada pihak swasta.
D
Menghentikan segala bentuk aktivitas ekonomi di area hutan.
E
Bernegosiasi untuk menemukan jalan tengah dengan para pelaku pembalakan liar.