Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika dikaji dari perspektif Pancasila, dimensi moral dan etika publik yang menjadi landasan utama bagi praktik integritas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, secara paling komprehensif tercermin dalam prinsip ....
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.
C
Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.
NO. 52
Link Soal
Pada suatu periode krusial, seorang kepala daerah harus mengambil keputusan sulit mengenai pengalihan alokasi dana pembangunan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat pedesaan. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pusat kota yang sudah direncanakan dan diharapkan mampu mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan berikutnya. Namun, setelah melakukan peninjauan mendalam dan menerima laporan tentang kondisi gizi buruk serta minimnya akses kesehatan di daerah pedesaan, kepala daerah tersebut memutuskan untuk mengalihkan mayoritas dana ke pembangunan fasilitas kesehatan dan program peningkatan gizi di daerah terpencil, meski ini berpotensi menurunkan elektabilitasnya secara signifikan dalam jangka pendek.
Keputusan kepala daerah ini, meskipun berisiko politik, secara fundamental mencerminkan penegakan prinsip integritas dalam dimensi...
A
Mengutamakan kepentingan publik jangka panjang di atas kepentingan politik pribadi dan sesaat.
B
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang baku dalam pengelolaan anggaran daerah.
C
Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.
D
Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bentuk pelayanan prima.
E
Kemampuan beradaptasi dengan perubahan prioritas pembangunan yang dinamis dan tak terduga.
NO. 53
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di instansinya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, indikasi kuat menunjukkan adanya praktik mark-up yang melibatkan beberapa pejabat senior. Situasi ini menempatkan ASN tersebut dalam dilema besar antara melaporkan temuan tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan merugikan kariernya, atau mendiamkannya demi menjaga stabilitas dan hubungan baik di lingkungan kerja. Berdasarkan prinsip integritas sebagai nilai dasar ASN dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi atau inspektorat, meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Mencoba berbicara secara personal dengan para pejabat senior yang terlibat untuk mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak eksternal.
C
Mengabaikan temuan tersebut dan berfokus pada tugas-tugasnya sendiri agar tidak terlibat dalam konflik yang berpotensi merugikan.
D
Mengumpulkan lebih banyak bukti secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, sambil tetap menjaga kerahasiaan untuk sementara waktu.
E
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan situasi koruptif di instansi tersebut.
NO. 54
Link Soal
Seorang kepala daerah dikenal memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Dalam sebuah proyek infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat, ditemukan indikasi awal adanya praktik suap dalam proses pengadaan. Meskipun bukti belum kuat dan pengungkapan kasus bisa memperlambat proyek serta memicu kekecewaan publik, kepala daerah tersebut bersikukuh untuk menindaklanjuti indikasi tersebut sesuai prosedur hukum, bahkan jika itu berarti proyek harus ditunda. Tindakan kepala daerah ini paling tepat mencerminkan implementasi nilai integritas berdasarkan aspek ....
A
Kejujuran
B
Konsistensi dalam Prinsip
C
Akuntabilitas Publik
D
Keadilan Prosedural
E
Independensi dalam Pengambilan Keputusan
NO. 55
Link Soal
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)
NO. 56
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan atau parsel dari rekanan proyek yang sedang ditanganinya menjelang hari raya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Kerja keras
B
Tanggung jawab
C
Kejujuran
D
Kesederhanaan
E
Keberanian
NO. 57
Link Soal
Di sebuah desa, warga bergotong-royong mengumpulkan sumbangan untuk seorang perempuan lanjut usia yang hidup sebatang kara. Sikap kepedulian seperti ini perlu dipertahankan karena menunjukkan kontribusi positif terhadap aspek apa?
A
Pengurangan tingkat kejahatan.
B
Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.
C
Peningkatan rasa percaya di antara anggota masyarakat.
D
Penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
E
Pengukuhan semangat kebangsaan.
NO. 58
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan kontraktor proyek yang sedang ia awasi, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas...
A
Disiplin
B
Tanggung Jawab
C
Kejujuran
D
Kerja Keras
E
Kesederhanaan
NO. 59
Link Soal
Dalam pembangunan proyek infrastruktur strategis di suatu daerah, panitia pengadaan menemukan bahwa salah satu vendor yang menawar, PT Harapan Jaya, memiliki rekam jejak buruk dalam proyek sebelumnya di daerah lain yang menyebabkan keterlambatan dan penurunan kualitas. Namun, secara teknis, proposal penawaran PT Harapan Jaya sangat menarik dan menawarkan harga yang paling kompetitif. Di sisi lain, Bupati secara lisan menyampaikan 'dukungan' tidak langsungnya agar PT Harapan Jaya dipertimbangkan dengan serius, mengingat pemilik PT tersebut adalah kerabat jauh yang dianggap berjasa pada kampanye beliau. Jika panitia pengadaan memutuskan untuk tetap memenangkan PT Harapan Jaya dengan alasan efisiensi anggaran dan arahan tersirat dari atasan, prinsip integritas apakah yang paling fundamental telah terkompromikan dalam konteks ini, dan apa dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik?
A
Prinsip akuntabilitas, karena keputusan tersebut akan sulit dipertanggungjawabkan secara publik jika proyek mengalami masalah serupa di kemudian hari.
B
Prinsip transparansi, karena adanya 'dukungan' tidak langsung dari Bupati mengindikasikan proses yang tidak terbuka dan rentan intervensi.
C
Prinsip profesionalisme, karena panitia pengadaan gagal menyeleksi vendor berdasarkan kualifikasi objektif dan rekam jejak yang kredibel.
D
Prinsip imparsialitas, karena keputusan cenderung dipengaruhi oleh faktor kedekatan pribadi dan bukan semata-mata meritokrasi atau kepentingan publik murni, yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan menciptakan preseden buruk.
E
Prinsip keadilan, karena vendor lain yang lebih berkualitas mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama akibat intervensi non-profesional.
NO. 60
Link Soal
Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.