PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Banyak pengusaha kecil mengeluhkan persyaratan yang terlalu memberatkan dalam program kredit usaha yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong ekonomi lokal. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Menyesuaikan kembali syarat pengajuan kredit agar lebih terjangkau oleh pengusaha kecil.
B
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan kredit kepada bank swasta.
C
Mengabaikan masukan dari pengusaha kecil dan mempertahankan program seperti adanya.
D
Menghentikan program kredit usaha sepenuhnya akibat banyaknya keluhan.
E
Menunda implementasi program sampai semua pengusaha dapat memenuhi persyaratannya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat publik harus mampu membedakan antara keinginan pribadi dan kebutuhan publik. Kemampuan untuk menimbang baik-buruk berdasarkan norma yang berlaku menunjukkan berfungsinya...
A
Naluri bertahan hidup
B
Kecerdasan emosional semata
C
Akal sehat (common sense) dan hati nurani
D
Ambisi politik
E
Strategi manajemen konflik

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...
A
Profesionalisme kerja
B
Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)
C
Efisiensi anggaran
D
Sinergi pemerintah dan swasta
E
Inovasi pelayanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah meluncurkan program digitalisasi di desa-desa untuk mempercepat akses teknologi bagi warganya. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang menolak karena khawatir kehilangan pekerjaan. Tindakan apa yang paling tepat seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Memaksakan pelaksanaan program digitalisasi tanpa memberikan ruang kompromi.
B
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdialog demi mencari jalan keluar bersama.
C
Menunda implementasi program hingga tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
D
Mengalihkan program digitalisasi ke wilayah lain yang lebih siap menerima inovasi.
E
Mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat dan tetap melanjutkan program tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Anda adalah seorang Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di sebuah kementerian. Sebuah perusahaan kontraktor menawarkan liburan mewah ke luar negeri untuk Anda dan keluarga sebagai 'bentuk apresiasi' setelah berhasil memenangkan tender besar yang Anda pimpin. Anda tahu bahwa proses tender telah berjalan transparan dan sesuai prosedur. Namun, tawaran ini datang setelah semua tahapan selesai. Tindakan yang paling tepat sesuai prinsip integritas adalah...
A
Menerima tawaran tersebut karena proses tender sudah selesai dan transparan, sehingga tidak ada konflik kepentingan.
B
Menerima tawaran tersebut, namun memastikan tidak ada proyek selanjutnya yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut secara istimewa.
C
Menolak tawaran tersebut secara tegas dan menjelaskan bahwa hal itu dapat menimbulkan persepsi gratifikasi serta merusak citra integritas institusi.
D
Menerima dengan syarat liburan tersebut dibiayai sebagian oleh perusahaan dan sebagian oleh Anda pribadi.
E
Melaporkan tawaran tersebut kepada atasan untuk meminta petunjuk dan persetujuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Semangat kolektivitas dan konsensus mewarnai sidang BPUPKI. Ir. Soekarno menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang semua harus melakukannya." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...
A
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.
B
Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.
C
Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.
D
Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.
E
Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Pejabat ASN di Kementerian X sedang mengawasi proyek infrastruktur skala besar. Ia menemukan beberapa indikasi penyelewengan spesifikasi material yang dapat membahayakan kualitas dan keselamatan publik di masa depan. Atasan langsungnya, yang juga merupakan kepala proyek, mendesaknya untuk menandatangani laporan kemajuan proyek tanpa mencantumkan temuan tersebut, dengan dalih 'menjaga kelancaran anggaran dan reputasi proyek'. Atasan tersebut juga mengingatkan tentang konsekuensi karir jika ia 'memperlambat' proyek. Dalam menghadapi dilema etika ini, tindakan ASN yang paling tepat dan konsisten dengan nilai integritas tertinggi menurut etika publik adalah...
A
Menolak menandatangani laporan dan melaporkan indikasi penyelewengan tersebut kepada inspektorat atau pihak berwenang yang lebih tinggi, dengan mengedepankan prinsip keselamatan publik dan akuntabilitas.
B
Menandatangani laporan sambil secara informal mencatat keberatan dan berusaha memperbaiki di kemudian hari, untuk menghindari konflik langsung dengan atasan dan menjaga kestabilan proyek.
C
Mendiskusikan ulang dengan atasan untuk mencari solusi kompromi yang tidak merugikan kualitas proyek secara signifikan, namun tetap menjaga kelancaran anggaran.
D
Melaporkan atasan kepada rekan-rekan sejawat untuk mendapatkan dukungan moral sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, guna mengurangi tekanan pribadi.
E
Menerima tekanan atasan dan menandatangani laporan, dengan keyakinan bahwa tanggung jawab utama ada pada atasan yang memberi perintah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sidang PPKI, perubahan tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta dilakukan untuk menghormati keberatan perwakilan dari wilayah Indonesia bagian timur. Keputusan ini menunjukkan bahwa...
A
Setiap kelompok agama harus mendapatkan akomodasi penuh atas seluruh tuntutannya.
B
Kepentingan untuk mewujudkan persatuan bangsa lebih diutamakan dibandingkan perbedaan yang ada.
C
Semua golongan agama wajib tunduk pada satu aturan atau kepercayaan yang seragam.
D
Tidak ada ruang untuk kompromi dalam proses penentuan dasar-dasar negara.
E
Pandangan mayoritas harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.