Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 61
Link Soal
Kontribusi pemikiran yang diberikan oleh para tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI secara jelas menggambarkan komitmen mereka untuk...
A
Mendahulukan kepentingan individu atau kelompok pribadi dalam proses perumusan fondasi negara.
B
Memelihara dan memperjuangkan persatuan bangsa, meskipun terdapat beragam sudut pandang dan perbedaan pendapat.
C
Mengukuhkan dan memperkuat model sistem pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter.
D
Menghindari mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif.
E
Mendelegasikan sepenuhnya tugas perumusan dasar negara kepada satu kelompok atau golongan saja.
NO. 62
Link Soal
Pemerintah daerah mengadakan festival seni budaya yang melibatkan berbagai komunitas suku di Indonesia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk...
A
Menyatukan semua suku di bawah satu payung budaya tunggal.
B
Mereduksi perbedaan budaya yang ada di antara suku-suku.
C
Meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan budaya nasional.
D
Membatasi masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia.
E
Menyeragamkan praktik budaya dari suku-suku di Indonesia.
NO. 63
Link Soal
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.
NO. 64
Link Soal
Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah ingin membangun infrastruktur pertanian di wilayah terpencil. Sayangnya, masyarakat setempat menolak proyek tersebut karena mengkhawatirkan kerusakan lingkungan. Tindakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah?
A
Menghentikan proyek pembangunan demi menjaga kelestarian lingkungan.
B
Melibatkan masyarakat lokal dan para ahli lingkungan dalam proses perencanaan proyek secara detail.
C
Memaksakan kelanjutan proyek demi tercapainya target ketahanan pangan.
D
Mengalihkan pembangunan proyek ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan penuh.
E
Memberikan insentif berupa dukungan finansial kepada masyarakat agar mereka mendukung proyek.
NO. 65
Link Soal
Pemerintah pusat meluncurkan program subsidi guna meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan yang kurang mampu. Namun, ditemukan laporan bahwa bantuan tersebut tidak mencapai sasaran yang sebenarnya membutuhkan. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
A
Mengabaikan laporan yang masuk dan tetap melanjutkan program subsidi seperti biasa.
B
Melakukan pemeriksaan menyeluruh atau audit mendalam terhadap proses distribusi subsidi.
C
Mengalihkan alokasi dana subsidi tersebut ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak.
D
Menambah besaran subsidi tanpa melakukan perubahan pada mekanisme distribusinya.
E
Membiarkan masyarakat mengatur sendiri mekanisme penyaluran subsidi di tingkat lokal.
NO. 66
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan indikasi bahwa rekan kerjanya, Kepala Bagian Keuangan, sering memberikan informasi proyek yang belum dipublikasikan kepada pihak luar yang memiliki koneksi pribadi, meskipun tindakan tersebut belum masuk kategori tindak pidana korupsi secara langsung, namun jelas melanggar kode etik dan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah...
A
Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan anonim agar tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga nama baik institusi.
B
Mendokumentasikan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan praktik tersebut kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal (misalnya Inspektorat) sesuai prosedur yang berlaku.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan merupakan tindak pidana korupsi yang terang-terangan dan untuk menghindari konflik di lingkungan kerja.
D
Membahas masalah ini dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk mencari tahu apakah ada yang memiliki keluhan serupa sebelum memutuskan tindakan.
E
Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut untuk tujuan pribadi.
NO. 67
Link Soal
Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.
NO. 68
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.
NO. 69
Link Soal
Pemerintah pusat sedang menghadapi demonstrasi besar dari masyarakat yang menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar. Langkah terbaik apa yang dapat diambil pemerintah untuk meredakan situasi ini?
A
Menunda pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar sampai situasi protes mereda.
B
Mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat untuk menguraikan alasan di balik kebijakan kenaikan harga tersebut.
C
Mengabaikan segala bentuk protes yang ada karena keputusan kebijakan sudah bersifat final.
D
Menurunkan kembali harga bahan bakar demi menenangkan gejolak dan kemarahan masyarakat.
E
Mengalihkan perhatian masyarakat dengan meluncurkan kebijakan baru di sektor lain yang lebih populer.
NO. 70
Link Soal
Anda adalah seorang Kepala Bagian Pelayanan Publik di sebuah kementerian. Anda menerima laporan bahwa ada seorang warga yang sangat membutuhkan bantuan medis darurat namun berkas pengajuannya tidak lengkap karena bencana alam yang baru saja menimpanya, sehingga tidak bisa diproses sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Warga tersebut memiliki surat rekomendasi dari kepala desa setempat yang menyatakan urgensi kondisinya, namun tidak ada dalam daftar kelengkapan SOP. Jika Anda menunggu kelengkapan berkas, nyawa warga tersebut berpotensi terancam. Tindakan Anda yang paling mencerminkan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam situasi ini adalah...
A
Menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai SOP dan meminta warga melengkapi berkas terlebih dahulu, demi menjaga konsistensi dan kepatuhan pada aturan.
B
Memproses permohonan tersebut dengan memalsukan beberapa data atau tanggal agar seolah-olah memenuhi SOP, demi menyelamatkan nyawa warga.
C
Menerima berkas yang ada, memprosesnya secara cepat dengan catatan khusus mengenai kondisi darurat dan ketidaklengkapan berkas, serta melaporkan kondisi ini kepada atasan untuk mencari solusi jangka panjang atau kebijakan pengecualian.
D
Menerima berkas yang ada dan langsung memprosesnya tanpa catatan khusus, menganggap surat rekomendasi kepala desa sudah cukup sebagai pengganti dokumen yang hilang.
E
Menyerahkan masalah ini kepada staf Anda dan meminta mereka mencari cara agar berkas bisa diproses, melepaskan tanggung jawab pengambilan keputusan sulit.