PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah meluncurkan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun terdeteksi penyimpangan dalam distribusinya di beberapa wilayah. Langkah yang seharusnya diambil pemerintah adalah...
A
Mengabaikan laporan penyimpangan dan terus menjalankan program.
B
Melaksanakan audit secara transparan terhadap proses distribusi bantuan.
C
Menghentikan program sementara sampai solusi ditemukan.
D
Memberikan sanksi kepada warga yang menerima bantuan tidak sesuai ketentuan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan distribusi membaik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah di suatu wilayah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Namun, kebijakan ini menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat. Tindakan paling tepat yang harus diambil pemerintah adalah...
A
Memaksakan kebijakan tersebut demi menjaga ketertiban umum.
B
Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi di masyarakat lebih kondusif.
C
Menginisiasi dialog dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi komprehensif.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada kelompok masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.
E
Menghentikan secara total semua proyek pembangunan rumah ibadah di wilayah yang bersangkutan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada masa sidang BPUPKI, berbagai perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa diselesaikan dengan metode musyawarah mufakat. Tindakan ini merupakan cerminan dari prinsip bahwa...
A
Keragaman pandangan diabaikan atau dikesampingkan demi mencapai kesatuan.
B
Seluruh pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan diajak aktif mencari konsensus.
C
Penetapan keputusan hanya didasarkan pada suara terbanyak tanpa memberikan ruang bagi pandangan minoritas.
D
Setiap kelompok diwajibkan untuk mengorbankan kepentingannya demi kemaslahatan individu.
E
Keputusan akhir ditentukan oleh pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan paling dominan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang kepala daerah berkeinginan membangun fasilitas umum yang krusial di wilayahnya, tetapi menghadapi kendala anggaran yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah?
A
Mengajukan permohonan pinjaman dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pembangunan tersebut.
B
Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk fasilitas yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat.
C
Menunda semua proyek pembangunan hingga ketersediaan anggaran daerah benar-benar mencukupi.
D
Mengalihkan dana dari sektor lain yang dianggap kurang penting demi mendanai pembangunan fasilitas ini.
E
Mengabaikan rencana pembangunan fasilitas tersebut dan lebih fokus pada program lain yang tidak memerlukan banyak biaya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Maraknya pembalakan liar menjadi kendala serius bagi pemerintah pusat dalam mengelola hutan di Indonesia, menyebabkan kerusakan lingkungan. Tindakan fundamental apa yang harus diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah ini?
A
Membiarkan praktik pembalakan liar berlangsung demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
B
Mengintensifkan pengawasan serta memperketat penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar.
C
Melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan hutan kepada pihak swasta.
D
Menghentikan segala bentuk aktivitas ekonomi di area hutan.
E
Bernegosiasi untuk menemukan jalan tengah dengan para pelaku pembalakan liar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah meluncurkan program digitalisasi di desa-desa untuk mempercepat akses teknologi bagi warganya. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang menolak karena khawatir kehilangan pekerjaan. Tindakan apa yang paling tepat seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Memaksakan pelaksanaan program digitalisasi tanpa memberikan ruang kompromi.
B
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdialog demi mencari jalan keluar bersama.
C
Menunda implementasi program hingga tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
D
Mengalihkan program digitalisasi ke wilayah lain yang lebih siap menerima inovasi.
E
Mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat dan tetap melanjutkan program tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN mengetahui bahwa koleganya menyalahgunakan anggaran negara untuk keuntungan pribadi. Meskipun demikian, pegawai tersebut ragu untuk melaporkan karena khawatir akan dampak personal. Tindakan yang paling tepat adalah...
A
Menyimpan informasi tersebut demi menjaga suasana kerja yang stabil.
B
Melaporkan melalui mekanisme resmi yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan pelapor.
C
Memberikan teguran atau peringatan secara pribadi kepada rekan kerja tersebut.
D
Mengabaikan perbuatan tersebut karena menghindari konflik atau masalah.
E
Mengajukan pengunduran diri dari jabatan untuk melindungi diri sendiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pengetatan regulasi untuk perdagangan daring (online) guna melindungi konsumen. Namun, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari pelaku UMKM dan tetap menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.
B
Mengadakan dialog bersama pelaku UMKM untuk mencari titik temu dan menyesuaikan regulasi.
C
Membatalkan seluruh kebijakan tersebut demi mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM.
D
Memberikan kompensasi finansial kepada pelaku UMKM yang terdampak negatif oleh regulasi.
E
Mengalihkan penerapan kebijakan tersebut ke sektor lain yang tidak memiliki banyak UMKM.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.