PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Dalam sebuah kontes inovasi layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seorang peserta mengetahui bahwa ide yang ia ajukan memiliki kesamaan signifikan dengan ide yang pernah ia presentasikan dalam forum internal sebelumnya, yang kini diajukan oleh kelompok lain. Secara hukum, tidak ada pelanggaran hak cipta karena forum internal tersebut tidak memiliki klausul kerahasiaan eksplisit. Namun, peserta tersebut memutuskan untuk secara sukarela menarik diri dari kompetisi utama dan hanya berpartisipasi dalam kategori non-kompetitif, dengan alasan etika untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keadilan kompetisi, meskipun tindakannya ini berarti kehilangan kesempatan meraih hadiah besar. Tindakan peserta ini, yang melampaui kepatuhan hukum semata, paling akurat mencerminkan manifestasi integritas dalam dimensi...
A
Moral courage dan komitmen pada etika melampaui kewajiban legal minimal.
B
Pengetahuan mendalam tentang regulasi hak cipta dan paten dalam inovasi.
C
Keinginan untuk menghindari publisitas negatif dan kritik dari publik di kemudian hari.
D
Kepiawaian dalam bernegosiasi untuk mencari solusi damai antarpihak yang bersengketa.
E
Pengakuan atas pentingnya inovasi kolaboratif daripada persaingan individual.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat publik mengetahui adanya praktik penyalahgunaan wewenang di instansinya yang merugikan masyarakat luas. Ia ingin melaporkan, namun merasa takut akan risiko yang mungkin terjadi pada kariernya. Apa tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut?
A
Membiarkan masalah tersebut berlanjut karena khawatir akan dampak negatif terhadap dirinya sendiri.
B
Melaporkan penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme whistleblower yang menjamin perlindungan pelapor.
C
Mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melakukan pelaporan resmi.
D
Mengabaikan permasalahan tersebut dan fokus pada tugas-tugas lain yang ada.
E
Memberi peringatan secara personal kepada pelaku tanpa melibatkan pihak berwenang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Integritas ASN bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan juga cerminan dari komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Di era disrupsi digital dan peningkatan kompleksitas tata kelola pemerintahan, integritas menjadi semakin krusial sebagai benteng pertahanan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dapat mengikis kepercayaan publik. Dalam konteks ketahanan nasional dan penguatan identitas bangsa yang berdasarkan Pancasila, dampak fundamental apa yang paling relevan dari penegakan integritas secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan?
A
Meningkatnya daya saing ekonomi bangsa di pasar global karena birokrasi yang efisien dan bebas korupsi.
B
Terciptanya keadilan sosial dan merawat persatuan nasional melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.
C
Optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar.
D
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme e-governance yang transparan.
E
Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel sesuai standar internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Banyak pengusaha kecil mengeluhkan persyaratan yang terlalu memberatkan dalam program kredit usaha yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong ekonomi lokal. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Menyesuaikan kembali syarat pengajuan kredit agar lebih terjangkau oleh pengusaha kecil.
B
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan kredit kepada bank swasta.
C
Mengabaikan masukan dari pengusaha kecil dan mempertahankan program seperti adanya.
D
Menghentikan program kredit usaha sepenuhnya akibat banyaknya keluhan.
E
Menunda implementasi program sampai semua pengusaha dapat memenuhi persyaratannya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ketika merumuskan kebijakan negara, prinsip musyawarah mufakat menggarisbawahi makna penting bahwa...
A
Pengambilan keputusan harus dilakukan secara eksklusif oleh golongan mayoritas.
B
Setiap individu atau kelompok berhak untuk menyampaikan pandangannya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
C
Kelompok tertentu seharusnya memiliki kendali penuh dan mendominasi segala keputusan politik.
D
Musyawarah hanya dibutuhkan apabila muncul situasi konflik atau perselisihan.
E
Keputusan sebaiknya diambil secara cepat dan tidak perlu mempertimbangkan opini pihak lain.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di Kabupaten Mekar Jaya, proyek pembangunan Jembatan Harapan yang seharusnya menjadi penghubung vital antar desa, mengalami penundaan parah dan kualitas konstruksi yang jauh di bawah standar. Dana yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar ternyata banyak diselewengkan oleh oknum-oknum di Dinas Pekerjaan Umum, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, jembatan yang baru selesai dibangun beberapa bulan kemudian sudah menunjukkan retakan di sana-sini dan tidak mampu menopang beban sesuai kapasitas yang direncanakan. Masyarakat desa yang sangat mengharapkan jembatan ini sebagai jalur ekonomi utama kini merasa kecewa dan terisolasi kembali, bahkan khawatir akan keselamatan mereka saat melintasinya. Situasi ini memicu demonstrasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dampak negatif paling fundamental dari pengabaian nilai integritas dalam kasus tersebut adalah...
A
Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan kegagalan pelayanan publik.
B
Kerugian finansial negara akibat penyelewengan anggaran.
C
Terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut secara keseluruhan.
D
Meningkatnya risiko kecelakaan bagi pengguna jembatan yang tidak sesuai standar.
E
Adanya tuntutan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat korupsi oleh lembaga terkait.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN menolak menerima hadiah parsel dari rekanan proyek karena mengetahui hal tersebut melanggar aturan gratifikasi. Tindakan ASN tersebut mencerminkan nilai integritas, yaitu...
A
Kerja Keras
B
Kejujuran
C
Sederhana
D
Berani
E
Peduli

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah di suatu wilayah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Namun, kebijakan ini menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat. Tindakan paling tepat yang harus diambil pemerintah adalah...
A
Memaksakan kebijakan tersebut demi menjaga ketertiban umum.
B
Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi di masyarakat lebih kondusif.
C
Menginisiasi dialog dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi komprehensif.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada kelompok masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.
E
Menghentikan secara total semua proyek pembangunan rumah ibadah di wilayah yang bersangkutan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, yang krusial untuk keamanan dan kesejahteraan warga, terkendala oleh keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Langkah finansial terbaik apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Mengupayakan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.
B
Melakukan realokasi anggaran dari proyek-proyek lain yang dianggap kurang mendesak.
C
Menunda pelaksanaan proyek hingga ketersediaan anggaran memadai.
D
Menggantungkan pembiayaan proyek sepenuhnya kepada sektor swasta.
E
Mengecilkan skala proyek agar sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.