Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 61
Link Soal
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
NO. 62
Link Soal
Seorang ASN muda yang baru ditempatkan di sebuah kantor pelayanan publik, Saudara Doni, mengamati bahwa banyak rekan kerjanya seringkali terlambat datang dan pulang lebih awal, namun absensi elektronik mereka selalu menunjukkan 'tepat waktu' karena 'dibantu' oleh salah satu petugas kepegawaian yang memiliki akses. Praktik ini sudah menjadi rahasia umum dan bahkan dianggap 'lumrah' untuk menjaga kekompakan tim, apalagi kinerja pelayanan secara keseluruhan tampak tidak terlalu terganggu. Doni merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena bertentangan dengan sumpah jabatannya dan nilai-nilai integritas yang ia pahami. Namun, ia juga khawatir akan dikucilkan atau dianggap tidak loyal jika mencoba menentang praktik tersebut. Bagaimana seharusnya Doni menyikapi situasi ini untuk menjaga integritasnya tanpa menimbulkan konflik yang kontraproduktif dalam lingkungan kerja?
A
Mengikuti praktik tersebut agar tidak terasing dari rekan kerja, karena sistem absensi yang bermasalah bukanlah tanggung jawab pribadinya.
B
Merekam bukti pelanggaran dan melaporkannya langsung ke media massa atau akun media sosial untuk memviralkan masalah ini.
C
Mencoba berbicara secara empat mata dengan petugas kepegawaian yang terlibat dan beberapa rekan senior yang ia percaya, menyampaikan kekhawatirannya tentang implikasi integritas dan potensi risiko jangka panjang, serta mengusulkan perbaikan sistem secara persuasif dan konstruktif.
D
Menolak untuk 'dibantu' absensinya, namun tetap menjaga jarak dan tidak berinteraksi terlalu banyak dengan rekan kerja yang melakukan praktik tersebut.
E
Mengundurkan diri dari instansi tersebut karena lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai integritasnya.
NO. 63
Link Soal
Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pengetatan regulasi untuk perdagangan daring (online) guna melindungi konsumen. Namun, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari pelaku UMKM dan tetap menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.
B
Mengadakan dialog bersama pelaku UMKM untuk mencari titik temu dan menyesuaikan regulasi.
C
Membatalkan seluruh kebijakan tersebut demi mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM.
D
Memberikan kompensasi finansial kepada pelaku UMKM yang terdampak negatif oleh regulasi.
E
Mengalihkan penerapan kebijakan tersebut ke sektor lain yang tidak memiliki banyak UMKM.
NO. 64
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya menghadapi tantangan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Salah satu indikator penting dari masyarakat multikultural yang harmonis adalah...
A
Terbentuknya berbagai kelompok sosial yang terpisah secara tegas berdasarkan agama masing-masing.
B
Tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam ranah kebijakan politik maupun kehidupan publik.
C
Integrasi antaragama hanya bisa terwujud jika ada arahan atau intervensi dari pemimpin tertinggi.
D
Adanya pemisahan komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda.
E
Kekuasaan agama mayoritas yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan politik.
NO. 65
Link Soal
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus bersifat terbuka. Apa implikasi utama dari transparansi sistem kepangkatan dan karir bagi integritas birokrasi?
A
Memudahkan masyarakat umum untuk mengintervensi jabatan
B
Menjamin kepastian karir berdasarkan kinerja dan mencegah nepotisme
C
Agar semua pegawai bisa naik pangkat secara otomatis setiap tahun
D
Menghilangkan peran pejabat pembina kepegawaian
E
Membuat persaingan antar pegawai menjadi tidak sehat
NO. 66
Link Soal
Integritas ASN bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan juga cerminan dari komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Di era disrupsi digital dan peningkatan kompleksitas tata kelola pemerintahan, integritas menjadi semakin krusial sebagai benteng pertahanan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dapat mengikis kepercayaan publik.
Dalam konteks ketahanan nasional dan penguatan identitas bangsa yang berdasarkan Pancasila, dampak fundamental apa yang paling relevan dari penegakan integritas secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan?
A
Meningkatnya daya saing ekonomi bangsa di pasar global karena birokrasi yang efisien dan bebas korupsi.
B
Terciptanya keadilan sosial dan merawat persatuan nasional melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.
C
Optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar.
D
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme e-governance yang transparan.
E
Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel sesuai standar internasional.
NO. 67
Link Soal
Primordialisme, yaitu pandangan yang menganggap suku sendiri paling unggul, sangat bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Pernyataan di bawah ini yang paling menunjukkan hubungan positif antara integrasi dan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Perbedaan suku bangsa di Indonesia merupakan aset yang memperkuat persatuan bangsa.
B
Setiap suku harus selalu mengembangkan budayanya agar tidak kalah dengan suku lain.
C
Keutuhan NKRI dijaga dengan membiarkan fanatisme suku berkembang.
D
Menganggap suku sendiri lebih superior dibandingkan suku lain di Indonesia.
E
Merasa bangga terhadap suku sendiri sambil merendahkan suku lain.
NO. 68
Link Soal
Pemerintah sering menginisiasi dialog antarumat beragama untuk mengatasi potensi konflik dan memelihara persatuan. Upaya ini ditujukan untuk...
A
Mengakhiri konflik dengan membiarkan satu agama mendominasi.
B
Memperkuat sikap toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan keyakinan.
C
Mengabaikan keberagaman agama demi tercapainya stabilitas semu.
D
Membatasi dampak pengaruh agama dalam kehidupan bernegara.
E
Mencegah interaksi antaragama agar tidak timbul gesekan.
NO. 69
Link Soal
Di Kabupaten Mekar Jaya, proyek pembangunan Jembatan Harapan yang seharusnya menjadi penghubung vital antar desa, mengalami penundaan parah dan kualitas konstruksi yang jauh di bawah standar. Dana yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar ternyata banyak diselewengkan oleh oknum-oknum di Dinas Pekerjaan Umum, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, jembatan yang baru selesai dibangun beberapa bulan kemudian sudah menunjukkan retakan di sana-sini dan tidak mampu menopang beban sesuai kapasitas yang direncanakan. Masyarakat desa yang sangat mengharapkan jembatan ini sebagai jalur ekonomi utama kini merasa kecewa dan terisolasi kembali, bahkan khawatir akan keselamatan mereka saat melintasinya. Situasi ini memicu demonstrasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dampak negatif paling fundamental dari pengabaian nilai integritas dalam kasus tersebut adalah...
A
Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan kegagalan pelayanan publik.
B
Kerugian finansial negara akibat penyelewengan anggaran.
C
Terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut secara keseluruhan.
D
Meningkatnya risiko kecelakaan bagi pengguna jembatan yang tidak sesuai standar.
E
Adanya tuntutan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat korupsi oleh lembaga terkait.
NO. 70
Link Soal
Ungkapan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI, bahwa Indonesia seyogianya adalah negara "semua untuk semua", mengindikasikan...
A
Besarnya peran pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.
B
Vitalnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan negara.
C
Keharusan untuk mengakomodasi kepentingan setiap wakil golongan.
D
Bobot usulan setiap golongan harus memiliki kesamaan.
E
Para pendiri negara harus mengutamakan kepentingan kelompoknya masing-masing.