PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Perjuangan R.A. Kartini yang fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan merefleksikan prinsip bahwa...
A
Keseimbangan gender merupakan elemen esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan setara.
B
Pendidikan memiliki relevansi dan urgensi hanya bagi kalangan perempuan.
C
Manfaat pendidikan secara eksklusif hanya dapat dirasakan oleh kaum pria.
D
R.A. Kartini menempatkan isu pendidikan di atas semua permasalahan sosial lainnya.
E
Kaum perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Upacara pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan saat pelantikan pejabat pemerintah menegaskan adanya komitmen untuk...
A
Mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan publik.
B
Melaksanakan seluruh tanggung jawab dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan keterbukaan.
C
Membangun sistem pemerintahan yang berciri otoriter dan dominan.
D
Menghiraukan segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
E
Menjalankan fungsi dan tugas hanya demi keuntungan segelintir kelompok tertentu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terbatas pada kejujuran dalam tindakan, tetapi juga mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kepatuhan terhadap etika dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, mengapa penegakan integritas di lingkungan birokrasi dianggap sebagai fondasi utama yang tak dapat ditawar?
A
Karena integritas memastikan ASN terhindar dari sanksi hukum dan disipliner.
B
Karena integritas adalah syarat mutlak untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi yang merugikan keuangan negara.
C
Karena integritas mencerminkan kualitas moral individu ASN yang penting bagi citra instansi.
D
Karena tanpa integritas, program pembangunan tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak swasta dan investor asing.
E
Karena integritas adalah wujud nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah meluncurkan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun terdeteksi penyimpangan dalam distribusinya di beberapa wilayah. Langkah yang seharusnya diambil pemerintah adalah...
A
Mengabaikan laporan penyimpangan dan terus menjalankan program.
B
Melaksanakan audit secara transparan terhadap proses distribusi bantuan.
C
Menghentikan program sementara sampai solusi ditemukan.
D
Memberikan sanksi kepada warga yang menerima bantuan tidak sesuai ketentuan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan distribusi membaik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup yang harus dilindungi. Menghormati hak hidup orang lain merupakan cerminan langsung dari sila...
A
Sila Ke-5
B
Sila Ke-4
C
Sila Ke-3
D
Sila Ke-2
E
Sila Ke-1

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN ditawari hadiah oleh rekanan proyek sebagai ucapan terima kasih karena proyek berjalan lancar. Sikap ASN yang berintegritas sesuai kode etik adalah...
A
Menerimanya dan menyumbangkannya ke panti asuhan
B
Menerimanya karena tidak meminta, untuk menjaga hubungan baik
C
Menolak dengan halus dan menjelaskan aturan gratifikasi
D
Melaporkan rekanan tersebut ke polisi atas tuduhan penyuapan
E
Menerima dan melaporkannya kepada atasan langsung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada sidang PPKI, disetujui perubahan beberapa frasa dalam Piagam Jakarta guna mengakomodasi perbedaan keyakinan di Indonesia bagian timur. Keputusan ini merefleksikan bahwa...
A
Kesatuan dan persatuan bangsa adalah prioritas utama di atas keberagaman keyakinan.
B
Kelompok agama tertentu harus memiliki dominasi dalam penetapan kebijakan negara.
C
Setiap pihak harus menerima hasil keputusan mayoritas tanpa adanya pengecualian.
D
Perbedaan keyakinan sebaiknya tidak diberikan ruang dalam struktur kenegaraan.
E
Kepentingan kelompok mayoritas wajib diutamakan oleh negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.