PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Meskipun partisipasi masyarakat esensial untuk legitimasi hasil pemilihan umum, banyak warga yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Strategi apa yang paling efektif dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pemilu?
A
Menerapkan sanksi bagi warga yang tidak ikut memilih
B
Menggencarkan kampanye dan sosialisasi mengenai signifikansi pemilu
C
Menunda penyelenggaraan pemilu hingga semua warga siap berpartisipasi
D
Mewajibkan partisipasi tanpa memberikan opsi golput
E
Mengurangi jumlah lokasi pemungutan suara agar lebih mudah dikendalikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sebagai seorang ASN yang baru ditugaskan di unit pelayanan publik vital, Anda menemukan adanya praktik 'titipan' dalam proses perizinan yang dilakukan oleh oknum-oknum lama, meskipun tidak secara langsung melibatkan Anda. Praktik ini memperlambat proses bagi pemohon biasa dan berpotensi merusak citra instansi serta kepercayaan publik. Rekan senior Anda menyarankan untuk 'tidak terlalu mencampuri urusan yang sudah ada sejak dulu' agar tidak menimbulkan gesekan. Namun, hati nurani Anda merasa terganggu karena hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan profesional serta nilai-nilai dasar ASN. Apa tindakan paling tepat yang harus Anda ambil untuk menjunjung tinggi integritas sebagai ASN dan memitigasi risiko korupsi?
A
Melaporkan langsung kepada atasan tertinggi yang berwenang atau unit pengawas internal dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat dan akurat.
B
Mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mendiskusikannya secara terbatas dengan rekan-rekan ASN lain yang memiliki integritas serupa untuk mencari solusi internal.
C
Diam saja dan fokus pada tugas Anda agar tidak mencari masalah, sambil berharap praktik tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.
D
Secara personal mengingatkan oknum-oknum tersebut untuk menghentikan praktik 'titipan' dengan argumen etis dan moral.
E
Mencari cara untuk mengajukan usulan perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel di kemudian hari, tanpa harus menyoroti oknum secara langsung saat ini.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kontribusi pemikiran dari para pendiri bangsa dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong mereka untuk mencapai tujuan utama, yaitu...
A
Memastikan kebebasan masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya mereka.
B
Membentuk landasan negara yang menaungi kepentingan bersama dan menjaga keutuhan bangsa.
C
Melestarikan ragam budaya lokal demi kemaslahatan seluruh warga negara.
D
Mewujudkan struktur pemerintahan yang sentralistik dan berkuasa mutlak pada individu.
E
Menciptakan konstitusi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya mengonsolidasi wilayah perbatasan. Akan tetapi, beberapa daerah di perbatasan menolak kebijakan pemerintah karena merasa memiliki kedekatan dengan negara tetangga. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi kondisi ini?
A
Menegaskan kedaulatan negara secara militer terhadap wilayah perbatasan tersebut.
B
Mengabaikan daerah perbatasan karena faktor aksesibilitas yang sulit.
C
Melakukan pendekatan sosial dan ekonomi yang komprehensif untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat setempat.
D
Mengarahkan kekuatan militer untuk menjaga ketertiban di wilayah perbatasan.
E
Memberikan wewenang pengelolaan daerah perbatasan kepada pihak swasta.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Prinsip integritas merupakan pilar krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dalam perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hakikat integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) paling mendasar harus dimaknai sebagai:
A
Kepatuhan mutlak terhadap setiap peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum.
B
Kemampuan untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam setiap kesempatan.
C
Konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila serta semangat pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara.
D
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja.
E
Komitmen untuk selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Meskipun Indonesia kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, bangsa ini meyakini bahwa perbedaan tersebut bukanlah pemicu perpecahan, melainkan terpadu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna utama dari keberagaman dalam konteks semboyan ini adalah...
A
Keberagaman dianggap sebagai keunikan yang membedakan Indonesia dari negara lain.
B
Penghargaan terhadap keberagaman sebagai bentuk ketaatan pada konstitusi dan ideologi negara.
C
Penghormatan pada keberagaman sebagai warisan dari para pendahulu bangsa.
D
Terwujudnya persatuan dengan meniadakan segala bentuk perbedaan.
E
Semangat persatuan yang menekankan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Pejabat ASN di Kementerian X sedang mengawasi proyek infrastruktur skala besar. Ia menemukan beberapa indikasi penyelewengan spesifikasi material yang dapat membahayakan kualitas dan keselamatan publik di masa depan. Atasan langsungnya, yang juga merupakan kepala proyek, mendesaknya untuk menandatangani laporan kemajuan proyek tanpa mencantumkan temuan tersebut, dengan dalih 'menjaga kelancaran anggaran dan reputasi proyek'. Atasan tersebut juga mengingatkan tentang konsekuensi karir jika ia 'memperlambat' proyek. Dalam menghadapi dilema etika ini, tindakan ASN yang paling tepat dan konsisten dengan nilai integritas tertinggi menurut etika publik adalah...
A
Menolak menandatangani laporan dan melaporkan indikasi penyelewengan tersebut kepada inspektorat atau pihak berwenang yang lebih tinggi, dengan mengedepankan prinsip keselamatan publik dan akuntabilitas.
B
Menandatangani laporan sambil secara informal mencatat keberatan dan berusaha memperbaiki di kemudian hari, untuk menghindari konflik langsung dengan atasan dan menjaga kestabilan proyek.
C
Mendiskusikan ulang dengan atasan untuk mencari solusi kompromi yang tidak merugikan kualitas proyek secara signifikan, namun tetap menjaga kelancaran anggaran.
D
Melaporkan atasan kepada rekan-rekan sejawat untuk mendapatkan dukungan moral sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, guna mengurangi tekanan pribadi.
E
Menerima tekanan atasan dan menandatangani laporan, dengan keyakinan bahwa tanggung jawab utama ada pada atasan yang memberi perintah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sidang PPKI, perubahan tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta dilakukan untuk menghormati keberatan perwakilan dari wilayah Indonesia bagian timur. Keputusan ini menunjukkan bahwa...
A
Setiap kelompok agama harus mendapatkan akomodasi penuh atas seluruh tuntutannya.
B
Kepentingan untuk mewujudkan persatuan bangsa lebih diutamakan dibandingkan perbedaan yang ada.
C
Semua golongan agama wajib tunduk pada satu aturan atau kepercayaan yang seragam.
D
Tidak ada ruang untuk kompromi dalam proses penentuan dasar-dasar negara.
E
Pandangan mayoritas harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan kontraktor proyek yang sedang ia awasi, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas...
A
Disiplin
B
Tanggung Jawab
C
Kejujuran
D
Kerja Keras
E
Kesederhanaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sikap integritas R.A. Kartini dalam perjuangannya tercermin melalui tindakannya untuk...
A
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk perempuan.
B
Memajukan sektor kesehatan masyarakat.
C
Menginisiasi perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme.
D
Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
E
Membentuk organisasi politik guna meraih kemerdekaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.