PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Banyak pengusaha kecil mengeluhkan persyaratan yang terlalu memberatkan dalam program kredit usaha yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong ekonomi lokal. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Menyesuaikan kembali syarat pengajuan kredit agar lebih terjangkau oleh pengusaha kecil.
B
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan kredit kepada bank swasta.
C
Mengabaikan masukan dari pengusaha kecil dan mempertahankan program seperti adanya.
D
Menghentikan program kredit usaha sepenuhnya akibat banyaknya keluhan.
E
Menunda implementasi program sampai semua pengusaha dapat memenuhi persyaratannya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Berdasarkan regulasi lama tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No 26 Tahun 1989), penilaian kinerja untuk kenaikan pangkat tidak lagi semata-mata berdasarkan masa kerja otomatis, melainkan menggunakan sistem...
A
Sistem Prestasi Kerja Murni
B
Sistem Angka Kredit
C
Sistem Senioritas
D
Sistem Ujian Dinas
E
Sistem Pengabdian Masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Bapak Budi, menjabat sebagai kepala seksi di dinas pemerintahan. Ia menemukan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa di unitnya seringkali diabaikan oleh atasannya demi mempercepat proses, meskipun ia menduga ada potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Bapak Budi telah mencoba menyampaikan kekhawatirannya secara internal, namun tidak direspon serius. Ia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas dan risiko dimutasi atau bahkan kehilangan jabatan jika melaporkan masalah ini ke instansi yang lebih tinggi atau pihak berwenang di luar dinas. Dalam konteks penerapan nilai-nilai integritas sebagai ASN, tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Bapak Budi?
A
Mencari bukti-bukti tambahan secara diam-diam dan menunggu momen yang tepat untuk melaporkan, mungkin setelah pensiun.
B
Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada tugas-tugasnya sendiri, karena sudah mencoba menyampaikan secara internal dan tidak ada respons.
C
Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara tersebut kepada lembaga pengawas eksternal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
D
Membujuk rekan kerja lain untuk juga mengabaikan masalah ini karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul.
E
Membuat nota dinas resmi kepada atasan untuk mencatat kekhawatirannya, tanpa mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak ada respons.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat publik eselon II, Bapak Hadi, ditugaskan untuk memimpin tim negosiasi perjanjian investasi besar dengan pihak asing. Dalam proses negosiasi, pihak asing menawarkan 'fasilitas' berupa perjalanan dinas mewah ke luar negeri untuk Bapak Hadi dan keluarganya, yang secara halus disampaikan sebagai 'bentuk apresiasi atas kerja sama yang baik' bahkan sebelum perjanjian ditandatangani. Bapak Hadi menyadari bahwa menerima 'fasilitas' ini, meskipun belum tentu mempengaruhi keputusannya secara langsung, dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi menjadi konflik kepentingan. Namun, menolak tawaran tersebut dapat berisiko membuat pihak asing merasa tersinggung dan mempersulit negosiasi. Bagaimana sikap Bapak Hadi yang paling mencerminkan prinsip integritas dalam situasi ini, mengingat pentingnya keberhasilan negosiasi bagi negara?
A
Menerima tawaran tersebut dengan alasan menjaga hubungan baik dan kelancaran negosiasi, namun berjanji pada diri sendiri untuk tetap objektif dalam keputusan.
B
Menolak tawaran tersebut secara tegas dan transparan, sekaligus menjelaskan bahwa integritas dan objektivitas adalah prinsip utama dalam setiap perjanjian investasi, serta melaporkan tawaran gratifikasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
C
Menerima tawaran, tetapi kemudian mendonasikan seluruh nilai fasilitas tersebut kepada lembaga amal untuk menghindari konflik kepentingan.
D
Mengalihkan tawaran fasilitas tersebut kepada stafnya yang paling berprestasi sebagai bentuk penghargaan, sehingga ia sendiri tidak terlibat langsung.
E
Menolak tawaran, namun tidak melaporkannya agar tidak menimbulkan masalah atau memperkeruh suasana negosiasi yang sensitif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Paham atau sikap yang menunjukkan keingintahuan disebut sebagai...
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema krusial. Ia menemukan bahwa penerapan ketat sebuah regulasi yang sah secara hukum akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mengabaikan atau melonggarkan regulasi tersebut, meskipun dapat memberikan bantuan segera, berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat merusak prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam jangka panjang. Dalam situasi yang kompleks ini, prinsip integritas manakah yang seharusnya menjadi panduan utama bagi ASN tersebut?
A
Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
B
Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
C
Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.
D
Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
E
Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah giat menjalankan program reformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Namun, banyak guru merasa kebijakan ini terlalu membebani mereka. Bagaimana cara terbaik pemerintah untuk menanggapi situasi ini?
A
Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan intensif agar para guru memahami tujuan dan cara penerapan kebijakan.
B
Mengurangi tuntutan pekerjaan guru agar mereka merasa lebih nyaman dan tidak terbebani.
C
Melakukan perubahan menyeluruh pada kebijakan agar lebih mudah diterima dan dilaksanakan.
D
Mengabaikan keluhan dari para guru karena kepentingan reformasi pendidikan lebih utama.
E
Menunda pelaksanaan reformasi sampai semua guru benar-benar siap untuk beradaptasi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat publik kedapatan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas publik, langkah yang tepat adalah...
A
Meminta pejabat tersebut mengembalikan dana secara rahasia
B
Mengabaikan kasus tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan
C
Melakukan penyelidikan menyeluruh dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum
D
Melindungi pejabat tersebut demi citra baik lembaga
E
Mengalihkan perhatian masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan baru

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.