PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Di Kabupaten Mandiri Jaya, salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Ibu Siti, dikenal sering memotong sebagian dana alokasi proyek-proyek kecil untuk kepentingan pribadi. Meskipun ia berusaha menutupi jejaknya dengan membuat laporan keuangan fiktif, praktik ini perlahan mulai tercium oleh kontraktor dan warga penerima manfaat. Lambat laun, kualitas pekerjaan proyek-proyek yang ditangani dinas tersebut menurun drastis, seperti pembangunan irigasi yang mudah rusak atau perbaikan jalan yang tidak tahan lama. Masyarakat mulai resah dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Apa dampak negatif paling signifikan yang timbul akibat pengabaian nilai integritas oleh Ibu Siti dalam kasus ini?
A
Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan potensi kerugian finansial negara akibat proyek yang tidak berkualitas.
B
Ibu Siti akan dipecat dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum atas perbuatannya.
C
Kontraktor yang bekerja sama dengan Ibu Siti tidak akan mendapatkan proyek lagi di masa mendatang.
D
Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum akan dipotong pada tahun berikutnya sebagai bentuk sanksi.
E
Rekan kerja Ibu Siti akan merasa tidak nyaman dan kinerja tim secara keseluruhan menurun.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ungkapan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI, bahwa Indonesia seyogianya adalah negara "semua untuk semua", mengindikasikan...
A
Besarnya peran pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.
B
Vitalnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan negara.
C
Keharusan untuk mengakomodasi kepentingan setiap wakil golongan.
D
Bobot usulan setiap golongan harus memiliki kesamaan.
E
Para pendiri negara harus mengutamakan kepentingan kelompoknya masing-masing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Upacara pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat negara saat pelantikan menggarisbawahi urgensi...
A
Prinsip keadilan dan spiritualitas.
B
Nilai kejujuran dan keterbukaan.
C
Aspek religiusitas dan kebersamaan.
D
Kapabilitas profesional dalam memimpin.
E
Integritas dan akuntabilitas yuridis.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kontribusi Mohammad Yamin, khususnya dalam Sumpah Pemuda 1928, menyoroti bahwa...
A
Kemerdekaan bisa diraih berkat solidaritas kaum muda.
B
Sumpah Pemuda adalah satu-satunya instrumen untuk mencapai kemerdekaan.
C
Kesatuan pemuda merupakan kekuatan primer dalam perlawanan terhadap penjajah.
D
Sumpah Pemuda hanya memberi keuntungan bagi segmen masyarakat tertentu.
E
Hanya pemuda yang menjadi kekuatan tunggal penentang penjajah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Upacara pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan saat pelantikan pejabat pemerintah menegaskan adanya komitmen untuk...
A
Mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan publik.
B
Melaksanakan seluruh tanggung jawab dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan keterbukaan.
C
Membangun sistem pemerintahan yang berciri otoriter dan dominan.
D
Menghiraukan segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
E
Menjalankan fungsi dan tugas hanya demi keuntungan segelintir kelompok tertentu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global, pemerintah mengadakan program pelatihan keterampilan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, beberapa daerah terpencil memiliki keterbatasan akses terhadap program ini. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?
A
Menyediakan program pelatihan hanya di daerah perkotaan karena aksesnya lebih mudah.
B
Meningkatkan akses infrastruktur dan sumber daya di daerah terpencil agar mereka dapat mengikuti pelatihan.
C
Mengabaikan daerah terpencil dan hanya fokus pada daerah yang sudah siap.
D
Menurunkan standar kualitas program pelatihan agar lebih mudah diterapkan di daerah terpencil.
E
Mengalihkan program ke sektor lain yang dianggap lebih relevan untuk daerah terpencil.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kepala Dinas Pelayanan Publik Kota Indah Jaya, Bapak Rahmat, yang baru menjabat, dikenal sering membuat kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengannya, bukan berdasarkan prosedur yang berlaku atau kebutuhan masyarakat luas. Proses pengadaan barang dan jasa seringkali terkesan tertutup, dan keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan tidak ditanggapi serius. Akibatnya, banyak warga merasa tidak puas dan curiga terhadap kinerja dinas tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini paling berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi tatanan pemerintahan di Kota Indah Jaya, yaitu...
A
Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan melemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
B
Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Indah Jaya akibat kebijakan yang tidak tepat.
C
Terjadinya gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut penurunan Bapak Rahmat dari jabatannya.
D
Sanksi administratif dari pemerintah pusat karena tidak tercapainya target pelayanan publik.
E
Memburuknya citra Kota Indah Jaya di mata investor sehingga investasi menurun drastis.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Menghadapi disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia, beberapa daerah mengajukan keberatan terhadap kebijakan pembangunan pusat. Untuk menjaga stabilitas nasional, langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah pusat adalah...
A
Mengabaikan keberatan yang diajukan karena proses pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.
B
Menghentikan seluruh program pembangunan di daerah yang menyampaikan keberatan tersebut.
C
Menyelenggarakan konsultasi intensif dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang.
D
Memberikan alokasi dana tambahan khusus kepada daerah yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan.
E
Mengalihkan anggaran pembangunan dari wilayah yang sudah maju ke daerah yang mengajukan keberatan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Lembaga yang memiliki tugas menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim agar tetap sesuai dengan etika profesi di Indonesia adalah...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Komisi Yudisial
D
Mahkamah Konstitusi
E
Kepolisian Republik Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.