Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.
NO. 82
Link Soal
Dalam etika publik, seorang pejabat dilarang memegang jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana...
A
Pejabat memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga kinerjanya turun
B
Adanya perselisihan pribadi antara dua pegawai di kantor
C
Kewenangan pejabat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan tugas publiknya
D
Terjadi perbedaan pendapat dalam rapat pengambilan keputusan
E
Pejabat menolak melaksanakan perintah atasan yang melanggar hukum
NO. 83
Link Soal
Seorang kepala daerah berkeinginan membangun fasilitas umum yang krusial di wilayahnya, tetapi menghadapi kendala anggaran yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah?
A
Mengajukan permohonan pinjaman dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pembangunan tersebut.
B
Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk fasilitas yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat.
C
Menunda semua proyek pembangunan hingga ketersediaan anggaran daerah benar-benar mencukupi.
D
Mengalihkan dana dari sektor lain yang dianggap kurang penting demi mendanai pembangunan fasilitas ini.
E
Mengabaikan rencana pembangunan fasilitas tersebut dan lebih fokus pada program lain yang tidak memerlukan banyak biaya.
NO. 84
Link Soal
Pada sebuah ajang 'Kompetisi Inovasi Sektor Publik 2024' yang diselenggarakan secara nasional, Bapak Bayu, seorang pejabat dari Kementerian P, bersama timnya berhasil lolos ke tahap final dengan proposal 'Sistem Integrasi Data Pelayanan Publik'. Sebelum ajang berlangsung, Bapak Bayu teringat bahwa beberapa tahun lalu, saat masih bertugas di instansi sebelumnya, ia pernah mempresentasikan kerangka ide serupa dalam sebuah forum diskusi internal yang tidak terikat klausul kerahasiaan eksplisit. Kini, sebuah tim dari instansi lamanya juga turut berpartisipasi di kompetisi yang sama dengan proposal yang memiliki kemiripan signifikan.
Setelah meninjau regulasi kompetisi dan ketentuan hak cipta yang berlaku, Bapak Bayu menemukan bahwa secara hukum, tidak ada pelanggaran yang terjadi baik oleh timnya maupun tim dari instansi lama. Kendati demikian, ia secara sukarela mengusulkan kepada pimpinan timnya untuk mengubah status partisipasi mereka dari kategori kompetitif utama menjadi kategori 'showcase inovasi' non-penghargaan. Keputusan ini diambil Bapak Bayu dengan pertimbangan kuat bahwa, meskipun sah secara hukum, potensi persepsi publik mengenai 'duplikasi ide' atau 'keunggulan tidak fair' dapat mengikis kepercayaan terhadap integritas proses kompetisi dan reputasi pribadinya, bahkan jika ia harus mengorbankan peluang memenangkan hadiah besar.
Tindakan Bapak Bayu tersebut, yang menempatkan pertimbangan di atas tuntutan legal formal, paling tepat mencerminkan pemahaman integritas sebagai komitmen terhadap...
A
Standar moral dan etika yang lebih tinggi dari sekadar kepatuhan hukum.
B
Efisiensi prosedural dan optimalisasi strategi kompetisi.
C
Penegakan regulasi dan pencegahan konflik kepentingan yang eksplisit.
D
Perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan inovasi berkelanjutan.
E
Pencapaian target kinerja organisasi dan akuntabilitas publik.
NO. 85
Link Soal
Dokter Tjipto Mangoenkoesomo, anggota Tiga Serangkai, aktif mengkampanyekan gagasan pemerintahan sendiri dan kritis terhadap kebijakan kolonial. Perilaku beliau yang menunjukkan integritas terhadap bangsa Indonesia adalah ...
A
Terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan.
B
Berupaya melobi Jepang untuk memberikan kemerdekaan.
C
Mendukung upaya perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Belanda.
D
Berjuang untuk terbentuknya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan mandiri.
E
Berperan sebagai pendiri organisasi Sarekat Islam.
NO. 86
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema krusial. Ia menemukan bahwa penerapan ketat sebuah regulasi yang sah secara hukum akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mengabaikan atau melonggarkan regulasi tersebut, meskipun dapat memberikan bantuan segera, berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat merusak prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam jangka panjang. Dalam situasi yang kompleks ini, prinsip integritas manakah yang seharusnya menjadi panduan utama bagi ASN tersebut?
A
Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
B
Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
C
Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.
D
Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
E
Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
NO. 87
Link Soal
Integritas adalah salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi, makna integritas yang paling esensial bagi seorang ASN tidak hanya terbatas pada tidak melakukan tindakan korupsi atau sekadar mematuhi aturan, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih dalam. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan inti dari integritas seorang ASN?
A
Kepatuhan mutlak terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instruksi atasan secara hierarkis.
B
Konsistensi yang teguh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma etika pelayanan publik.
C
Kemampuan untuk menjaga rahasia negara dan tidak membocorkan informasi sensitif kepada publik tanpa otorisasi.
D
Keberanian untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kepada pihak berwenang.
E
Fokus utama pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi demi peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat.
NO. 88
Link Soal
Upacara pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat negara saat pelantikan menggarisbawahi urgensi...
A
Prinsip keadilan dan spiritualitas.
B
Nilai kejujuran dan keterbukaan.
C
Aspek religiusitas dan kebersamaan.
D
Kapabilitas profesional dalam memimpin.
E
Integritas dan akuntabilitas yuridis.
NO. 89
Link Soal
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)
NO. 90
Link Soal
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.