Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.
NO. 82
Link Soal
Sub-materi: Pencegahan Korupsi dan Konflik Kepentingan. Bapak Surya, seorang Kepala Dinas pada Kementerian X, memiliki wewenang signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Diketahui bahwa perusahaan konsultan milik istrinya baru-baru ini memenangkan tender proyek besar di kementerian tersebut. Meskipun tidak ada bukti langsung intervensi Bapak Surya dalam proses seleksi, rekam jejak perusahaan istrinya tidak terlalu menonjol untuk skala proyek sebesar itu, dan muncul keraguan publik mengenai objektivitas serta transparansi proses tender. Berdasarkan prinsip integritas ASN dan upaya menjaga kepercayaan publik, analisis tindakan yang paling tepat untuk merespons situasi ini adalah...
A
Melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan konflik kepentingan dan proses tender secara keseluruhan, serta menerapkan sanksi disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jika terbukti ada pelanggaran, bahkan mempertimbangkan jalur hukum jika ada indikasi tindak pidana korupsi.
B
Menerbitkan surat edaran internal yang melarang ASN memiliki usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tanpa perlu menindaklanasi kasus Bapak Surya secara spesifik.
C
Meminta Bapak Surya untuk mengundurkan diri dari posisinya agar tidak menimbulkan kegaduhan publik, tanpa perlu proses investigasi formal.
D
Membatalkan seluruh hasil tender proyek tersebut dan mengulanginya dengan pengawasan ketat dari lembaga independen, sambil membiarkan Bapak Surya tetap pada jabatannya.
E
Menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat atau lembaga pengawas sebelum mengambil tindakan apapun, karena ketiadaan bukti intervensi langsung.
NO. 83
Link Soal
Keputusan Sidang PPKI untuk mengubah rumusan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa mengindikasikan bahwa...
A
Kepentingan persatuan nasional lebih diutamakan dibandingkan perbedaan keyakinan.
B
Setiap agama memiliki hak untuk mendominasi perumusan dasar negara.
C
Perbedaan agama tidak perlu dipertimbangkan dalam pembentukan negara.
D
Kelompok mayoritas harus selalu menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.
E
Piagam Jakarta tidak relevan lagi dalam konteks persatuan bangsa.
NO. 84
Link Soal
Dalam upaya mengatasi tantangan menjaga harmoni di antara pemeluk berbagai agama, pemerintah dapat mengambil salah satu tindakan yang paling efektif, yaitu...
A
Melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama demi menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Memprioritaskan dan mendorong dialog antarumat beragama guna menumbuhkan pemahaman dan rasa saling pengertian.
C
Menghilangkan segala bentuk perbedaan agama dengan tujuan menciptakan keseragaman keyakinan.
D
Menstandarisasi atau menyeragamkan ajaran-ajaran agama di seluruh wilayah negara.
E
Mengabaikan sepenuhnya aspek perbedaan agama dan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi.
NO. 85
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema krusial. Ia menemukan bahwa penerapan ketat sebuah regulasi yang sah secara hukum akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mengabaikan atau melonggarkan regulasi tersebut, meskipun dapat memberikan bantuan segera, berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat merusak prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam jangka panjang. Dalam situasi yang kompleks ini, prinsip integritas manakah yang seharusnya menjadi panduan utama bagi ASN tersebut?
A
Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
B
Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
C
Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.
D
Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
E
Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
NO. 86
Link Soal
Karakteristik masyarakat multikultural dalam dimensi keagamaan di Indonesia mencakup...
A
Adanya pemisahan kelompok berdasarkan ajaran kepercayaan.
B
Integrasi antarumat beragama terbentuk berdasarkan instruksi pimpinan.
C
Ketiadaan dominasi politik berbasis agama oleh kelompok tertentu.
D
Setiap agama diatur dalam institusi yang terpisah.
E
Perselisihan antaragama dihindari melalui pemisahan sosial.
NO. 87
Link Soal
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.
NO. 88
Link Soal
Seorang ASN dihadapkan pada situasi di mana atasan meminta untuk memanipulasi laporan keuangan demi kelancaran anggaran dinas. Sikap integritas yang paling tepat dilakukan adalah...
A
Menuruti perintah atasan karena loyalitas adalah kewajiban utama
B
Menolak secara halus dan memberikan pemahaman mengenai risiko hukum serta pelanggaran kode etik
C
Melaporkan atasan langsung ke pihak berwajib tanpa konfirmasi
D
Mengerjakan sebagian saja agar tidak terlalu terlihat kesalahannya
E
Mengundurkan diri dari jabatan agar terhindar dari masalah
NO. 89
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di instansinya menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh atasannya dalam proses tender proyek besar. Atasan tersebut meminta ASN untuk memanipulasi data agar perusahaan tertentu memenangkan tender, padahal perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria terbaik dan ada indikasi kolusi. ASN tersebut menyadari bahwa tindakan ini melanggar prinsip integritas, transparansi, dan merugikan keuangan negara. Namun, atasan mengancam akan meninjau kembali karier ASN tersebut jika menolak.
Apa tindakan yang paling tepat bagi ASN tersebut untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas sebagai pelayan publik?
A
Menolak secara tegas permintaan atasan dan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, seperti Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Menuruti permintaan atasan agar tidak kehilangan posisi dan kesempatan karier, namun mencoba mencari cara lain untuk meminimalisir kerugian negara di kemudian hari.
C
Mencoba bernegosiasi dengan atasan untuk mencari solusi yang lebih adil dan transparan tanpa melibatkan pihak eksternal.
D
Menunda proses tender dengan alasan teknis sambil diam-diam mencari dukungan dari rekan kerja yang memiliki pandangan serupa.
E
Melaksanakan perintah atasan namun mendokumentasikan semua bukti penyimpangan untuk digunakan di kemudian hari jika diperlukan.
NO. 90
Link Soal
Sebuah pemerintahan daerah berhasil menekan angka penyelewengan dana dan pengaduan maladministrasi secara signifikan. Hal ini dicapai bukan melalui pengetatan sanksi atau peningkatan jumlah aparat penegak hukum semata, melainkan melalui serangkaian inisiatif: secara berkala menyelenggarakan forum 'Diskusi Dilema Etika' bagi ASN, merancang ulang prosedur layanan agar lebih transparan dan minim interaksi tatap muka yang tidak perlu, serta memberdayakan pengawasan internal yang fokus pada bimbingan dan pencegahan daripada penghukuman.
Pendekatan yang diusung oleh pemerintahan daerah ini dalam membangun integritas paling jelas merefleksikan pergeseran paradigma dari...
A
Integritas sebagai kepatuhan reaktif terhadap aturan menjadi integritas sebagai budaya proaktif yang hidup.
B
Ketergantungan pada teknologi menjadi ketergantungan pada sumber daya manusia.
C
Sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi pengambilan keputusan.
D
Fokus pada hasil menjadi fokus pada proses dalam setiap kegiatan pelayanan.
E
Prioritas pada efisiensi menjadi prioritas pada partisipasi publik.