PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Otto Iskandar Dinata, tokoh nasional yang dikenal melalui 'Peristiwa Bandung Kemuning' karena membela petani dari penindasan kolonial Belanda, tetap teguh meskipun diancam pengasingan ke Boegen Digul. Sikap yang patut dicontoh dari Otto Iskandar Dinata adalah ...
A
Semangatnya dalam mendorong masyarakat untuk terus berjuang.
B
Keberaniannya menghadapi ancaman pengasingan tanpa rasa takut.
C
Usahanya dalam memobilisasi rakyat melawan pemerintahan Belanda.
D
Sikapnya yang mendukung penindasan petani oleh Belanda.
E
Keputusannya untuk berpihak kepada Belanda karena keuntungan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam pembangunan proyek infrastruktur strategis di suatu daerah, panitia pengadaan menemukan bahwa salah satu vendor yang menawar, PT Harapan Jaya, memiliki rekam jejak buruk dalam proyek sebelumnya di daerah lain yang menyebabkan keterlambatan dan penurunan kualitas. Namun, secara teknis, proposal penawaran PT Harapan Jaya sangat menarik dan menawarkan harga yang paling kompetitif. Di sisi lain, Bupati secara lisan menyampaikan 'dukungan' tidak langsungnya agar PT Harapan Jaya dipertimbangkan dengan serius, mengingat pemilik PT tersebut adalah kerabat jauh yang dianggap berjasa pada kampanye beliau. Jika panitia pengadaan memutuskan untuk tetap memenangkan PT Harapan Jaya dengan alasan efisiensi anggaran dan arahan tersirat dari atasan, prinsip integritas apakah yang paling fundamental telah terkompromikan dalam konteks ini, dan apa dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik?
A
Prinsip akuntabilitas, karena keputusan tersebut akan sulit dipertanggungjawabkan secara publik jika proyek mengalami masalah serupa di kemudian hari.
B
Prinsip transparansi, karena adanya 'dukungan' tidak langsung dari Bupati mengindikasikan proses yang tidak terbuka dan rentan intervensi.
C
Prinsip profesionalisme, karena panitia pengadaan gagal menyeleksi vendor berdasarkan kualifikasi objektif dan rekam jejak yang kredibel.
D
Prinsip imparsialitas, karena keputusan cenderung dipengaruhi oleh faktor kedekatan pribadi dan bukan semata-mata meritokrasi atau kepentingan publik murni, yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan menciptakan preseden buruk.
E
Prinsip keadilan, karena vendor lain yang lebih berkualitas mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama akibat intervensi non-profesional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN senior, Ibu Rina, telah lama mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak. Ia menemukan bukti-bukti kuat adanya praktik 'permainan' pajak oleh beberapa perusahaan besar yang melibatkan oknum internal dan eksternal, yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bukti ini ia dapatkan secara tidak sengaja melalui audit internal rutin. Ibu Rina menyadari bahwa melaporkan temuan ini berpotensi membahayakan karirnya, bahkan keselamatan dirinya, mengingat jaringan pelaku yang luas dan kuat. Rekan-rekan kerjanya menyarankan agar ia tidak 'mencari masalah' karena praktik tersebut sudah menjadi 'rahasia umum' dan upaya pemberantasannya selalu gagal di masa lalu. Dalam konteks integritas, dilema apa yang paling signifikan dihadapi oleh Ibu Rina, dan tindakan apa yang secara fundamental mencerminkan integritas seorang ASN dalam situasi ini?
A
Mengabaikan temuan tersebut dan melanjutkan rutinitas kerja, karena risiko yang terlalu besar tidak sebanding dengan hasil yang mungkin didapatkan, dan menjaga keselamatan diri serta keluarga adalah prioritas.
B
Membocorkan informasi tersebut ke media massa secara anonim, dengan harapan tekanan publik akan memaksa pemerintah bertindak tanpa menempatkan dirinya dalam bahaya langsung.
C
Melaporkan temuan tersebut kepada unit kepatuhan internal atau lembaga penegak hukum yang berwenang, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan mengikuti prosedur pelaporan whistleblowing yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional terhadap negara.
D
Mencoba bernegosiasi dengan oknum-oknum yang terlibat untuk menghentikan praktik tersebut secara diam-diam, dengan janji tidak akan melaporkan jika mereka bersedia memperbaiki diri.
E
Mengumpulkan bukti lebih banyak lagi secara diam-diam selama mungkin, sebelum memutuskan untuk bertindak, demi memastikan kasusnya 'kuat' dan tidak mudah dipatahkan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah daerah berencana membangun proyek infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal. Namun, masyarakat setempat menyatakan penolakan karena khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah terbaik yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah...
A
Memaksa masyarakat menerima proyek tersebut demi kemajuan pembangunan wilayah.
B
Mengabaikan protes masyarakat dan tetap melanjutkan pembangunan proyek sesuai rencana.
C
Menyelenggarakan konsultasi publik yang menyeluruh untuk menemukan solusi terbaik bersama masyarakat.
D
Menunda pelaksanaan proyek hingga masyarakat bersedia menyetujui tanpa syarat.
E
Mengalihkan lokasi proyek pembangunan ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam etika publik, seorang pejabat dilarang memegang jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana...
A
Pejabat memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga kinerjanya turun
B
Adanya perselisihan pribadi antara dua pegawai di kantor
C
Kewenangan pejabat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan tugas publiknya
D
Terjadi perbedaan pendapat dalam rapat pengambilan keputusan
E
Pejabat menolak melaksanakan perintah atasan yang melanggar hukum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia ke kancah global, pemerintah aktif menyelenggarakan berbagai festival budaya di luar negeri. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah...
A
Menyamakan ciri khas kebudayaan Indonesia dengan tren budaya global yang dominan.
B
Memperluas pemahaman masyarakat dunia mengenai keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia.
C
Mereduksi dampak atau pengaruh budaya lokal yang ada di Indonesia.
D
Membatasi dan mencegah masuknya pengaruh budaya asing ke wilayah Indonesia.
E
Menghapuskan segala bentuk perbedaan budaya yang ada di dalam negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di Desa Kertabumi, jauh sebelum modernisasi menyentuh, kepemimpinan Mbah Hardjo sangat dihormati. Setiap keputusan musyawarah, mulai dari pembangunan jembatan hingga pembagian hasil panen, selalu didasari kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi antarwarga. Tidak ada catatan formal yang rumit, namun setiap kesepakatan dijunjung tinggi sebagai amanah. Pelanggaran kecil saja akan mendapat sanksi sosial yang berat, membuat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang hampir tak terdengar. Kini, di Kota Maju Jaya, cucu Mbah Hardjo, Bapak Budi, menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Publik. Dengan sistem digitalisasi yang canggih, pengawasan ketat, dan regulasi yang berlapis-lapis, setiap transaksi dan keputusan diupayakan transparan. Namun, Bapak Budi sering menghadapi tantangan baru: praktik suap yang lebih canggih, manipulasi data yang sulit dideteksi tanpa alat khusus, serta konflik kepentingan yang tersembunyi di balik legalitas formal. Meskipun aturan semakin ketat, integritas individu tetap menjadi kunci utama. Berdasarkan narasi di atas, perbandingan penerapan integritas antara masa Desa Kertabumi dan Kota Maju Jaya menunjukkan bahwa:
A
Integritas di masa kini lebih mudah dicapai karena adanya teknologi canggih dan regulasi yang ketat.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks dan beragam, meskipun alat pengawasan formal semakin banyak dan modern.
C
Integritas masa lalu lebih mengandalkan sanksi sosial, sedangkan masa kini sepenuhnya bergantung pada aturan hukum dan formalitas.
D
Esensi integritas telah bergeser dari kejujuran dan tanggung jawab kolektif menjadi kepatuhan pada regulasi semata.
E
Masyarakat Desa Kertabumi secara inheren memiliki tingkat integritas yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Kota Maju Jaya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Keputusan untuk mengubah tujuh kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan bahwa...
A
Prioritas persatuan lebih tinggi daripada keberagaman agama.
B
Seluruh kelompok agama wajib mengikuti satu regulasi yang seragam.
C
Setiap kelompok perlu berkorban demi kepentingan bangsa.
D
Pemerintah harus mencapai kesepakatan dengan kelompok mayoritas.
E
Kepentingan agama tertentu lebih diutamakan daripada persatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Paham atau sikap yang menunjukkan keingintahuan disebut sebagai...
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.