PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Sejarah pembangunan Jakarta mencatat upaya Gubernur Ali Sadikin mengganti moda transportasi becak yang dianggap kurang manusiawi dengan kendaraan bermotor roda tiga. Kendaraan yang diluncurkan pertama kali pada 24 Maret 1971 tersebut adalah...
A
Bajaj
B
Bemo
C
Helicak
D
Oplet
E
TransJakarta

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di era digital, informasi tentang isu-isu nasional dan kebijakan pemerintah dapat diakses dengan mudah. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab, bagaimana cara yang paling bijak untuk menangani informasi yang Anda terima tentang isu-isu nasional?
A
Menyebarkan informasi apa pun yang diperoleh tanpa memeriksa kebenarannya
B
Mengecek fakta dari sumber resmi sebelum menyebarkan informasi dan berhati-hati terhadap hoaks
C
Hanya menerima informasi dari satu sumber saja tanpa mempertimbangkan pandangan lain
D
Mengandalkan informasi dari media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya
E
Menghindari semua jenis berita tentang isu-isu nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada masa kolonial Belanda, terdapat kebijakan sistem pertanian yang sangat membebani rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Cultuurstelsel. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti...
A
Kerja Rodi
B
Sewa Tanah
C
Politik Etis
D
Tanam Paksa
E
Monopoli Perdagangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Indonesia menghadapi dilema antara menjaga identitas nasional yang kokoh dan mengakomodasi tuntutan otonomi daerah yang semakin kuat, terutama dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana aspirasi masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu bertentangan dengan kebijakan nasional yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan industri besar. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme Pancasila, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah:
A
Mengutamakan pemenuhan aspirasi masyarakat lokal sepenuhnya karena ASN bertugas melayani rakyat di daerah tersebut.
B
Mematuhi kebijakan nasional secara mutlak dan mengabaikan tuntutan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.
C
Menganalisis kebijakan nasional dan aspirasi lokal secara komprehensif, kemudian mengusulkan formulasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua kepentingan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
D
Menjadi mediator pasif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, tanpa memberikan rekomendasi konkrit, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
E
Mendorong masyarakat lokal untuk menolak kebijakan pusat secara damai, jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kearifan lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Salah satu indikator kuat bahwa seseorang memiliki jiwa nasionalisme adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Contoh nyata dari sikap rela berkorban dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah...
A
Membayar pajak tepat waktu dan melaporkan jika ada penyelewengan.
B
Menggunakan produk luar negeri karena kualitasnya lebih baik.
C
Tidak peduli dengan isu-isu sosial politik yang terjadi di negara.
D
Menuntut hak-hak pribadi tanpa memperhatikan kewajiban.
E
Bersikap individualis dan tidak mau terlibat dalam kegiatan masyarakat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ketika posisi Jepang mulai terdesak oleh Sekutu dalam Perang Dunia II, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada 7 September 1944. Apa motif politik di balik janji tersebut?
A
Jepang ingin memberikan hadiah tulus kepada rakyat Indonesia
B
Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang menghadapi tentara Sekutu
C
Karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu
D
Desakan dari pemimpin nasionalis Indonesia yang memberontak
E
Perintah langsung dari Kaisar Hirohito untuk memerdekakan semua jajahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang merupakan cikal bakal Pembukaan UUD 1945 disusun oleh Panitia Sembilan. Tanggal berapakah naskah ini berhasil disepakati?
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
22 Juni 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang, karena Jepang ...
A
Merupakan pemimpin Asia
B
Mengetahui kelemahan pemimpin Indonesia
C
Ingin balas budi pada pemimpin Indonesia
D
Menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia
E
Memegang kelemahan Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Salah satu hasil diplomasi yang menyatakan bahwa Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera adalah isi dari perjanjian...
A
Konferensi Meja Bundar
B
Perjanjian Linggarjati
C
Perjanjian Renville
D
Perjanjian Roem-Royen
E
Konferensi Inter-Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.