Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa tantangan tersendiri bagi wilayah bekas Jerman Timur. Kebijakan ekonomi utama yang diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Jerman Timur saat itu adalah...
A
Nasionalisasi aset swasta
B
Rehabilitasi perekonomian
C
Penutupan investasi asing
D
Penerapan sistem ekonomi terpusat
E
Pembatasan perdagangan bebas
NO. 2
Link Soal
Dalam menjalankan perannya di kancah internasional, Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri 'Bebas Aktif'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan cerminan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia tersebut?
A
Berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi
B
Mengikuti arus persekutuan militer global yang paling kuat
C
Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam hubungan antarnegara
D
Menentang segala bentuk penjajahan dan kolonialisme
E
Kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan nasional
NO. 3
Link Soal
Upaya Gerakan Non-Blok dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai sering kali menghadapi berbagai hambatan global. Berikut ini yang BUKAN merupakan kendala bagi perjuangan GNB adalah...
A
Dominasi negara-negara besar di kursi Dewan Keamanan PBB
B
Posisi tawar negara-negara berkembang yang relatif masih lemah
C
Kecenderungan PBB yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan negara-negara Eropa
D
Sentimen internasional bahwa negara berkembang kurang peduli pada pelestarian alam
E
Adanya pandangan bahwa negara berkembang sering mengabaikan HAM
NO. 4
Link Soal
Dalam sejarah diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia pernah terikat dalam perjanjian yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia menjadi sangat sempit dan terkepung oleh wilayah pendudukan Belanda. Perjanjian yang dimaksud adalah...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Konferensi Meja Bundar
C
Perjanjian Roem-Royen
D
Perjanjian Renville
E
Konferensi Malino
NO. 5
Link Soal
Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 menghasilkan ikrar 'Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa'. Makna persatuan 'Satu Nusa' adalah...
A
Mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki satu bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia
B
Memiliki kesadaran bahwa kita berasal dari satu nenek moyang yang sama
C
Mengakui satu wilayah hukum dan teritorial tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke
D
Menghilangkan identitas kesukuan demi identitas nasional
E
Mengutamakan kepentingan pemuda di atas kepentingan golongan tua
NO. 6
Link Soal
Lothrop Stoddard mendefinisikan sebuah konsep sebagai keyakinan kolektif dari mayoritas individu yang menyatakan identitas kebangsaan mereka melalui rasa memiliki satu sama lain dalam satu bangsa. Konsep yang dimaksud adalah...
A
Komunisme
B
Nasionalisme
C
Chauvinisme
D
Patriotisme
E
Liberalisme
NO. 7
Link Soal
Di sebuah kepulauan bernama "Bumipura," selama berabad-abad, rakyat hidup di bawah dominasi imperium asing yang memecah belah mereka berdasarkan suku dan wilayah. Pada awal abad ke-20, setelah bertahun-tahun penindasan dan eksploitasi, sekelompok intelektual muda yang terdidik di luar negeri, seperti Pangeran Arsa dan Putri Sani, mulai menyadari adanya persamaan nasib dan identitas budaya yang kuat di antara seluruh penduduk Bumipura. Mereka menginisiasi pertemuan-pertemuan rahasia, menyebarkan pamflet, dan mengorganisir forum diskusi yang menekankan bahwa "Kita adalah satu bangsa, Bumipura, bukan sekadar kumpulan suku-suku yang terpisah." Gerakan ini perlahan namun pasti membangkitkan kesadaran kolektif untuk bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan penuh.
Peristiwa di Bumipura ini paling tepat menggambarkan latar belakang terbentuknya konsep nasionalisme, yaitu...
A
Kesadaran akan identitas bersama dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri setelah mengalami penindasan kolonial.
B
Dorongan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh budaya ke negeri tetangga.
C
Munculnya ideologi komunisme yang menuntut persamaan hak bagi seluruh warga negara.
D
Kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui perdagangan bebas internasional.
E
Pembentukan aliansi militer untuk mempertahankan diri dari ancaman invasi luar.
NO. 8
Link Soal
Tokoh Presiden Indonesia yang pada masa pemerintahannya mengambil kebijakan untuk mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua adalah...
A
B.J. Habibie
B
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
C
Megawati Soekarnoputri
D
Susilo Bambang Yudhoyono
E
Joko Widodo
NO. 9
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 10
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.