Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Sebagai pemerintah, apa kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
A
Membangun infrastruktur hanya di kota besar yang lebih potensial
B
Meningkatkan pembangunan di pedesaan, termasuk akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan pemerataan ekonomi
C
Mengalihkan penduduk desa ke kota agar dapat menikmati fasilitas perkotaan
D
Menurunkan anggaran pembangunan desa untuk mendukung kota-kota besar
E
Mengurangi pembangunan di perkotaan agar seimbang dengan pedesaan
NO. 2
Link Soal
Kembalinya pusat pemerintahan ke Yogyakarta serta pembebasan para pemimpin RI yang ditawan Belanda merupakan implementasi dari hasil kesepakatan...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Perundingan Roem-Royen
C
Perjanjian Renville
D
Konferensi Meja Bundar (KMB)
E
Serangan Umum 1 Maret 1949
NO. 3
Link Soal
Selama masa kolonialisme Belanda, berbagai wilayah di Nusantara melakukan perlawanan fisik yang gigih. Manakah di antara daerah berikut yang secara historis TIDAK tercatat melakukan perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda?
A
Tapanuli
B
Maluku
C
Nusa Tenggara Timur
D
Sumatera Barat
E
Bali
NO. 4
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan politik untuk mengurangi pengaruh ideologis dan ketokohan Presiden pertama RI, Soekarno, demi menjaga stabilitas kekuasaan saat itu. Fenomena sejarah politik ini dikenal dengan istilah...
A
Nasakomisasi
B
De-Soekarnosasi
C
Revolusi Mental
D
Demokrasi Terpimpin
E
Supersemar
NO. 5
Link Soal
Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi pada 1911. Gerakan ini berusaha membangun kekuatan persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang ...
A
Ekonomi melalui perlindungan pengusaha lokal agar mampu bersaing
B
Kebudayaan melalui pengembangan kesenian daerah
C
Pendidikan melalui pengajaran untuk persatuan
D
Keagamaan yang memobilisasi gerakan rakyat
E
Politik melalui pengembangan kebijakan pro masyarakat lokal
NO. 6
Link Soal
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sidang PPKI kedua menetapkan pembagian provinsi dan kementerian. Tokoh yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama tersebut adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Amir Sjarifuddin
D
Mr. Iwa Koesoemasoemantri
E
Abikoesno Tjokrosoejoso
NO. 7
Link Soal
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius.
Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.
NO. 8
Link Soal
ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Negara manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam lima negara pendiri yang menandatangani deklarasi tersebut?
A
Filipina
B
Indonesia
C
Myanmar
D
Singapura
E
Thailand
NO. 9
Link Soal
Paham yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan suatu negara dengan cara menguasai wilayah atau negara lain beserta sumber dayanya disebut...
A
Nasionalisme
B
Patriotisme
C
Kolonialisme
D
Liberalisme
E
Sosialisme
NO. 10
Link Soal
Nasionalisme Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan globalisasi yang mendorong kemajuan ekonomi dengan pelestarian identitas dan kearifan lokal yang beragam. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana sebuah proyek infrastruktur vital nasional yang didanai asing berpotensi menggusur situs adat yang sakral dan merusak ekosistem lokal, sementara proyek tersebut menjanjikan ribuan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi daerah, tindakan yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang utuh adalah...
A
Memprioritaskan keberlanjutan proyek dengan alasan demi kepentingan nasional yang lebih besar, seraya menyediakan kompensasi finansial yang memadai bagi masyarakat adat.
B
Menolak keras proyek tersebut demi menjaga kelestarian situs adat dan lingkungan, meskipun harus mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
C
Mendorong dialog multisektoral untuk mencari solusi inovatif yang memungkinkan proyek berjalan dengan modifikasi, meminimalkan dampak negatif terhadap situs adat dan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat.
D
Mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak memiliki situs adat, meskipun hal tersebut dapat menunda proyek dan meningkatkan biaya.
E
Bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme pasar atau negosiasi antara investor dan masyarakat tanpa campur tangan aktif pemerintah daerah.